Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati! Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada semua pihak agar tak bermain-main dengan dana penanggulan pandemi COVID-19. Lembaga antirasuah tak segan menuntut pencuri uang untuk bencana tersebut dengan hukuman mati.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/4) malam.

Baca Juga:

Pandemi Wabah COVID-19, 27 Napi Rutan Surakarta Terima Asimilasi di Rumah

Diketahui, pemerintah berencana mengucurkan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, dan stabilitas keuangan.

KPK ancam koruptor dana penanggulangan Covid-19 dengan pidana mati
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM.

Baca Juga:

84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil

Ali memastikan KPK bakal mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. KPK saat ini terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terjadinya praktik rasuah dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan virus corona.

"Saat ini KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH