Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati! Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada semua pihak agar tak bermain-main dengan dana penanggulan pandemi COVID-19. Lembaga antirasuah tak segan menuntut pencuri uang untuk bencana tersebut dengan hukuman mati.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/4) malam.

Baca Juga:

Pandemi Wabah COVID-19, 27 Napi Rutan Surakarta Terima Asimilasi di Rumah

Diketahui, pemerintah berencana mengucurkan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, dan stabilitas keuangan.

KPK ancam koruptor dana penanggulangan Covid-19 dengan pidana mati
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM.

Baca Juga:

84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil

Ali memastikan KPK bakal mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. KPK saat ini terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terjadinya praktik rasuah dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan virus corona.

"Saat ini KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Kembali Garap Tersangka Korupsi Jiwasraya Benny Tjokro
Indonesia
Kejaksaan Agung Kembali Garap Tersangka Korupsi Jiwasraya Benny Tjokro

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan keterangan tersangka Benny Tjokrosaputro

[HOAKS atau FAKTA]: Ucapkan Kalimat Syahadat Dijamin Dapat Bensin Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ucapkan Kalimat Syahadat Dijamin Dapat Bensin Gratis

“[Khusus non muslim] GRATIS BBM dua liter setiap baca syahadat”

Longgarkan Aturan Pemberian THR, Pemerintah Dinilai Lepas Tanggung Jawab
Indonesia
Longgarkan Aturan Pemberian THR, Pemerintah Dinilai Lepas Tanggung Jawab

LBH menilai, surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku.

Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan
Indonesia
Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan

KPK tidak bisa lagi menerima pegawai dengan model merit system

Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta
Indonesia
Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta

Dirinya menegaskan, tempat isolasi kendali yang ditambahkan Pemprov DKI di untuk semua masyarakat. Tidak mengikat hanya warga ber-KTP DKI saja. Tapi, warga di luar Jakarta diperbolehkan karantina di sana

Polri Sebut Tanpa Peran Media Massa, Keamanan dan Ketertiban Sulit Tercapai
Indonesia
Polri Sebut Tanpa Peran Media Massa, Keamanan dan Ketertiban Sulit Tercapai

Menurut Heru, tanpa adanya bantuan media massa, maka kinerja Polri tak bisa dirasakan masyarakat.

Kemensos Nyatakan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Rendah
Indonesia
Kemensos Nyatakan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Rendah

Balai Sosial perlu memberikan kesempatan akses secara lebih luas kepada para penyandang disabilitas

Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menggeledah dua apartemen Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Jakarta Selatan

BNN Akhirnya Sikapi Usulan Ganja Jadi Komoditas Ekspor
Indonesia
BNN Akhirnya Sikapi Usulan Ganja Jadi Komoditas Ekspor

Ganja merupakan narkotika yang jika disalahgunakan dapat merusak kesehatan

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius
Indonesia
Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Penerapan masuk peti mati dapat disimpulkan main-main dan terkesan Pemprov tidak tegas.