Hasto Ungkap Alasan PDIP Pilih Menantu Jokowi ketimbang Petahana Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tak mengusung calon petahana yang merupakan mantan kadernya Akhyar Nasution, di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan alasannya.

PDIP akhirnya menyalonkan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman. Mereka diumumkan bersama 12 pasangan calon lainnya dari wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

Bobby Menantu Jokowi Resmi Masuk 75 Duet Jagoan PDIP di Pilkada 2020

"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam konferensi pers daring seusai pengumuman 75 cakada PDIP, Selasa (11/8).

Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi saat mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Medan 2020. (Ist/PDIP)
Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi saat mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Medan 2020. (Ist/PDIP)

"Selain karena ambisi kekuasaan, juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," sambung Hasto.

Hasto menyatakan, PDIP memang berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020. Khususnya Medan yang belakangan juga menuai sorotan pasca ditetapkannya 11 anggota DPRD Sumut terkait kasus suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Baca Juga:

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kita lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.

Kini, Akhyar telah dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilwalkot Medan. (Pon)

Baca Juga:

Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Pemberian Perhiasan dari Stafsus Edhy Prabowo ke Wanita Ini
Indonesia
KPK Dalami Pemberian Perhiasan dari Stafsus Edhy Prabowo ke Wanita Ini

KPK mendalami pemberian perhiasan dan jam tangan mewah dari Andreau Pribadi Misanta untuk wanita pengurus rumah tangga bernama Devi Komalasari.

KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah
Indonesia
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

dampak dari penangkapan terhadap menteri KKP tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi

Total sudah 121.226 kasus terkonfirmasi semenjak virus corona mewabah di Indonesia.

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

DPR Pastikan Vaksinasi Anggota Dewan Tak Ditutup-tutupi
Indonesia
DPR Pastikan Vaksinasi Anggota Dewan Tak Ditutup-tutupi

DPR sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi COVID-19

Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II
Indonesia
Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II

Meski telah lebih dari 20 dasawarsa, bentuk legitimasi Sultan kedua masih dapat disaksikan seperti bangunan benteng baluwarti, pesanggrahan Rejawinangun, Cendanasari, dan Gua Siluman, serta manuskrip pusaka.

Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka
Indonesia
Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 7/PUU-VII-2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil.

Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG di akun Twitternya, @infoBMKG.

 Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas
Indonesia
Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas

Boyamin menduga, OTT tersebut dilakukan KPK tanpa perencanaan matang dan tidak detail mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan giat Tangkap Tangan.

KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut
Indonesia
KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut

Titik dugaan lokasi kotak hitam sudah ditemukan KRI Rigel-933