Hasto: Teguran Presiden Jokowi Wajar, Sense of Crisis Wajib Dimiliki Para Menteri Presiden Jokowi usung ASEAN Travel Corridor dalam KTT ASEAN (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai wajar atas marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan teguran yang diberikan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya COVID-19 pada seluruh kehidupan rakyat.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (29/6).

Baca Juga

Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Usul Nama Ahok Masuk Kabinet

Bahkan, kata Hasto, dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam menangani pandemi COVID-19.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Menurut Hasto, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis fungsi koordinasi, kerjasama antar kementrian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan.

“Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujarnya.

Reshuffle kabinet, lanjut Hasto, selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. PDIP berharap apa yang disampaikan Presiden semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan lembaga negara.

Hasto melanjutkan, pihaknya juga berharap lembaga yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam memercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional.

"PDIP mendorong agar para menteri bekerja lebih keras di tengah masa pandemi COVID-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," kata Hasto.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Untuk diketahui, video pidato Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.

Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga

Pidato Lengkap Jengkelnya Jokowi Pada Menteri Saat Rapat Kabinet

Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extraordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH