Hasto Tegaskan Ahok Tak Harus Mundur dari PDIP Meski Jadi Komisaris Pertamina Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)

MerahPutih.Com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan kader PDI Perjuangan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, menyatakan Ahok tak harus mundur dari keanggotaannya di partai. Alasannya, Ahok tidak menjabat sebagai pimpinan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang banteng.

Baca Juga:

Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," kata Hasto di sela-sela Sekolah Pimpinan Dewan PDIP, di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Jadi komisaris utama PT Pertamina Ahok tak harus mundur dari PDIP
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: ANTARA

Hasto meminta agar tak ada kecurigaan bahwa keberadaan Ahok di BUMN akan kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu. Dia mengingatkan bahwa PDIP punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pada tahun 2001 hingga 2004, Hasto menjelaskan, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi. Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

"Dimana saat itu skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi. Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ujarnya.

Baca Juga:

PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

Soal tentangan dari sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina, Hasto mengatakan bahwa di dalam UU BUMN, pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan hal-hal yang bersifat strategis. Termasuk penempatan direksi dan komisaris.

"Termasuk organ BUMN itu, seperti RUPS," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

PA212 Tak Punya Wewenang Tolak Ahok, Pengamat: Siapa Mereka?

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH