Hasto PDIP Ragukan Independensi Bawaslu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) memberikan keterangan usai pertemuan internal TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Kamis (15/2/2024). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)
MerahPutih.com - PDIP merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu yang dinilai banyak kekurangan.
Jokowi sebelumnya mengatakan, jika ada bukti pelaksanaan pemilu banyak kecurangan silakan melapor sekaligus bukti-buktinya dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga:
Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan justru mulai meragukan independensi Bawaslu di tengah proses Pemilu 2024 saat ini.
"Di dalam praktik, kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Menurut Hasto, Jokowi hanya bersikap normatif lewat pernyataannya yang meminta dugaan kecurangan dilaporkan ke Bawaslu dan MK. "Ya itu suatu sikap normatif," ujar politikus asal Yogyakarta itu.
Baca Juga:
Hasto menambahkan karena independensi Bawaslu diragukan, maka yang bergerak saat ini adalah rakyat. "Rakyat lah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro demokrasi menjadi pengawas," ujarnya.
"Di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," imbuh Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud itu. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad