Kasus Korupsi
 Hasto Dukung KPK Kembangkan Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) di JIExpo Kemayoran, Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap yang diduga dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Hasto memastikan PDIP tak akan memberikan perlindungan apabila kader partai besutan Megawati Soekarnoputri itu terlibat kasus tersebut.

Baca Juga:

Komisioner KPU Terima Suap Rp 400 Juta Diduga Terkait PAW Caleg PDIP

"Sejak awal sikap PDIP sangat tegas. Kami tidak komproni terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Partai terus melakukan edukasi serta partai memberikan sanksi yang berat," kata Hasto di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

Hasto mengaku mendengar kabar adanya kader PDIP terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Wahyu Setiawan. Hasto juga mendengar kabar ada sejumlah pihak yang datang ke Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.

Hasto menegaskan pihaknya sempat menolak kedatangan pihak penyidik KPK di markas PDIP, siang tadi. Pasalnya, pihak tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat penggeledahan yang resmi berdasarkan aturan yang berlaku.

"Tanpa bermaksud menghalang-halangi, apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi yang kami harapkan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah dan begitu itu dipenuhi, ya, tentu saja seluruh jajaran PDIP sebagaimana tunjukkan pada kami. Selama ini kami membantu KPK," pungkasnya.

Baca Juga:

PKB Minta KPK Buka Kasus yang Menjerat Komisioner KPU Seterangnya

Berdasar informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga menjerat politikus PDIP. Wahyu diduga menerima suap dari sosok itu untuk pengurusan Pergantian Antar-waktu (PAW) DPR RI.(Pon)

Baca Juga:

OTT KPK Cokok Komisioner KPU, Sekjen PDIP Hasto Mendadak Sakit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Pengganti Idham Azis Enggak Punya 6 Kriteria Ini? Jangan Harap Jadi Kapolri
Indonesia
Calon Pengganti Idham Azis Enggak Punya 6 Kriteria Ini? Jangan Harap Jadi Kapolri

Polri harus terus melakukan pengawasan ke dalam yang cukup intens

Pemerintah Sebut Memaksakan Diri Berarti Mengurangi Makna Mudik
Indonesia
Pemerintah Sebut Memaksakan Diri Berarti Mengurangi Makna Mudik

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan larangan mudik.

Bertambah 1.624, Pasien Corona di Indonesia Jadi 59.394
Indonesia
Bertambah 1.624, Pasien Corona di Indonesia Jadi 59.394

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.624 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Ini Kata PM Suga Soal Sengketa di Laut China Selatan
Indonesia
Ini Kata PM Suga Soal Sengketa di Laut China Selatan

Jepang menegaskan tidak akan membiarkan ada intimidasi dan kegiatan apa pun yang akan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan.

Belum Datang ke Polda Metro, Rizieq Kemungkinan Mangkir dari Panggilan Polisi
Indonesia
Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci

Natalia adalah kuasa hukum ketiga para calon jamaah First Travel gagal umrah

Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel Imbas Jamu 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel Imbas Jamu 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Hal ini lantaran prinsip semua orang sama di hadapan hukum

Banjir Underpass Kemayoran, Anak Buah Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat
Indonesia
Banjir Underpass Kemayoran, Anak Buah Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat

Underpass Kemayoran sebelumnya merupakan landasan terbang pesawat sebelum berpindah ke Bandara Soekarno Hatta.

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa
Indonesia
Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

"Menurut saya ini adalah rekayasa," ujar Haris

Gerindra Anggap Pemerintah Peras Rakyat Lewat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Gerindra Anggap Pemerintah Peras Rakyat Lewat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Padahal, beberapa bulan lalu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).