Hasrat Seksual sampai Urusan Ranjang Suami-Istri Jadi Poin Krusial RUU PKS Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR mencatat ada enam poin yang substansial dan krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), sehingga perlu didiskusikan secara lebih mendalam.

"Langkah diskusi itu penting agar di satu sisi fakta kekerasan seksual yang terus meningkat dan di sisi lain punya beberapa adab yang tidak bisa 'gebyah uyah' (menyamaratakan)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga:

PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS

Dia menjelaskan, poin krusial pertama, terkait definisi "hasrat seksual" yang terdapat dalam Pasal 1 RUU P-KS yang harus benar-benar didefinisikan secara lebih arif, bijaksana, dan tepat.

Kedua dalam Pasal 12 terkait pelecehan fisik dan non-fisik, yang mengenai "sweeping" sehingga harus dibicarakan tentang mekanisme kontrol masyarakat.

"Selama ini kalau ketahuan berzina, seorang ditelanjangi, dibawa keliling kampung, apa itu bentuk yang lebih beradab? Perdebatan ini keras sekali, harus dicari jalan tengah sehingga saya mengusulkan pendekatan harus berbasis sosiokultural," ujarnya.

Ketiga menurut politisi Partai NasDem itu, Pasal 15 tentang pemaksaan aborsi, yang dianggap sebagai "pintu masuk" legalisasi aborsi, karena itu perlu didiskusikan bagaimana bentuknya.

Poin krusial keempat adalah terkait pemaksaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 17 RUU P-KS yang dikhawatirkan terjadi benturan pandangan di masyarakat. dan Kelima, dalam Pasal 18 terkait pemaksaan pelacuran.

Kekerasan pada perempuan. (Foto: Antara)
Kekerasan pada perempuan. (Foto: Antara)

"Kalau anggota Baleg yang menolak mengatakan kalau ada pemaksaan pelacuran maka artinya sepakat dengan legalisasi prostitusi," katanya.

Poin keenam , dalam Pasal 19 tentang perbudakan seksual, yang terkait dengan relasi perkawinan sehingga harus meletakan-nya secara "clear and clean", mana yang menjadi domain privat dan publik.

Ia mengakui, sejauh ini kekerasan seksual banyak terjadi dalam rumah tangga atau domain privat, namun harus jujur bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di rumah tangga bahkan di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti di pesantren dan gereja.

"Kita tidak boleh menutup mata, kita harus definisikan dengan baik. Masa negara turut mengatur urusan ranjang, kan narasi yang berkembang di publik seperti itu, kita harus mampu mendefinisikan itu," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Unit CCTV Penunjang e-TLE Tembus Rp3 Miliar
Indonesia
Satu Unit CCTV Penunjang e-TLE Tembus Rp3 Miliar

"Satu unit CCTV menyentuh angka Rp3 miliar. Pengadaanya dari Korlantas, kita hanya menjadi lokasi penempatannya saja," kata Kasatlantas Polresta Surakarta, Kompol Adhytiawarman Gautama Putra, Selasa (23/3).

Formula E Batal Digelar di Monas, Jakpro Siapkan 5 Lokasi Alternatif
Indonesia
Formula E Batal Digelar di Monas, Jakpro Siapkan 5 Lokasi Alternatif

Pemprov DKI Jakarta kemungkinan tidak akan menggunakan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit perhelatan Formula E. Hal ini karena terkendala oleh sulitnya perizinan untuk event balap mobil berenergi listrik itu.

Bamsoet Akui Harmoko Panutan Banyak Kader Partai Golkar
Indonesia
Bamsoet Akui Harmoko Panutan Banyak Kader Partai Golkar

Harmoko yang pernah menjabat sebagai ketua umum Golkar menderita sakit sejak beberapa tahun lalu

Hari Ini, Rizieq Shihab Sampaikan Pledoi Kasus RS UMMI
Indonesia
Hari Ini, Rizieq Shihab Sampaikan Pledoi Kasus RS UMMI

Bekas pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab akan menyampaikan pledoi dalam kasus tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6).

NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024
Indonesia
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Hal itu hanya persoalan teknis apakah pemungutan suara pada 21 Februari sesuai usulan KPU atau 15 Mei 2024 berdasarkan usulan pemerintah.

[HOAKS atau FAKTA]: Jari Tangan Membiru Jika Dicelupkan ke Air Es Menandakan Jantung Tak Sehat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jari Tangan Membiru Jika Dicelupkan ke Air Es Menandakan Jantung Tak Sehat

Ada cara lain yang juga sederhana dan bisa dijadikan tanda untuk mendeteksi kesehatan jantung

KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk
Indonesia
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah

Sekolah Tatap Muka di Bandung Digelar setelah Seluruh Guru dan Murid  Divaksin
Indonesia
Sekolah Tatap Muka di Bandung Digelar setelah Seluruh Guru dan Murid Divaksin

"Saya lihat (PTM) ini bisa memungkinkan. Kita lakukan bertahap (setelah vaksinasi covid-19)," katanya.

DKJ Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Kadisbud DKI Jakarta
Indonesia
DKJ Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Kadisbud DKI Jakarta

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Wardhana.

Mekanisme Pemilihan Rais Aam-Ketum PBNU Lewat Musyawarah
Indonesia
Mekanisme Pemilihan Rais Aam-Ketum PBNU Lewat Musyawarah

Menurutnya, pemilihan Rais Aam PBNU 2021-2026 tetap menggunakan mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) atau tim pemilih Rais Aam PBNU. Mekanisme itu didasarkan pada musyawarah 9 kiai sepuh NU yang dipilih oleh peserta muktamar.