Hasil Uji Klinis Vaksin di Bandung Diumumkan Oktober 2020 Simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz

MerahPutih.com - Hasil uji klinis fase III vaksin COVID-19 ditargetkan akan diumumkan pada pertengahan Oktober atau memasuki kuartal IV-2020.

“Untuk uji klinis di Bandung akan diinfokan hasilnya pada pertengahan Oktober 2020,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan di Jakarta, Jumat (18/9).

Terkait pengadaan vaksin, lanjut dia, sudah ada rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi yang akan mengatur secara lengkap proses pengadaan, pembelian dan distribusi vaksin, serta pelaksanaan vaksinasi/pemberian imunisasi.

Baca Juga:

Obat ARV Tersendat, ODHA Berhadap Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sukses

Dikutip Antara, Airlangga melanjutkan, yang segera diselesaikan adalah pengaturan protokol pelaksanaan vaksinasi, dan pemerintah yang dikoordinasikan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan Peta Jalan Rencana Nasional Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19.

“Roadmap ini akan mengatur secara lengkap pelaksanaan vaksinasi, termasuk menyiapkan timeline dan tahapan pemberian imunisasi. Rencananya roadmap akan diselesaikan dan dilaporkan pada rapat pleno minggu depan,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai Rapat Terbatas (Ratas) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC-PEN) yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara daring di Jakarta (14/9/2020). ANTARA/twitter @Perekonomian RI/pri. (ANTARA/twitter @Perekonomian RI)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai Rapat Terbatas (Ratas) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC-PEN) yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara daring di Jakarta (14/9/2020). ANTARA/twitter @Perekonomian RI/pri. (ANTARA/twitter @Perekonomian RI)

Selain itu, akan disusun juga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai turunan dari Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Permenkes itu, lanjut dia, akan mengatur mengenai penetapan jumlah dan jenis vaksin, pengadaan vaksin, pembelian vaksin, penetapan kriteria dan prioritas penerima dan prioritas wilayah, hingga petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi.

“Critical time-nya adalah tiga bulan (sampai Desember 2020). Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan ekstrim dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan,” ungkap Menko Airlangga.

Baca Juga:

100 Juta Penduduk Indonesia Bakal Diberi Vaksin Januari 2021

Sementara, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19.

Selain itu, telah ada penandatanganan MoU antara Menkes dengan UNICEF yang disaksikan Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri tentang pengadaan vaksin dengan skema multilateral. (*)

Baca Juga:

Gandeng Erat Tiongkok Kala Kembangkan Vaksin COVID-19 Merah Putih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Sederet Pejabat PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Sederet Pejabat PT Dirgantara Indonesia

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zailani).

42 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengambilan Paksa Jenazah, Tiga Reaktif COVID-19
Indonesia
42 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengambilan Paksa Jenazah, Tiga Reaktif COVID-19

Mereka ditetapkan karena melakukan pengambilan paksa jenazah dari empat rumah sakit yang tersebar di Sulawesi Selatan.

MUI Klaim Belum Berencana Terapkan Hukum Syariah Soal Netflix
Indonesia
MUI Klaim Belum Berencana Terapkan Hukum Syariah Soal Netflix

Fatwa ditetapkan setelah adanya pertanyaan dan pengkajian

 Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh
Indonesia
Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh

"(Isi pesan) Jadi ngajak di tanggal tertentu di April ini untuk ajak aksi penjarahan. Setelah kita profelling, nomer itu adalah nomer atas nama RPS inisialnya," kata dia.

Jokowi Diminta Bertanggung Jawab terhadap Pekerja yang Jadi Korban Larangan Mudik
Indonesia
Jokowi Diminta Bertanggung Jawab terhadap Pekerja yang Jadi Korban Larangan Mudik

Trubus meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat setelah Jokowi mengumumkan pelarangan mudik.

 Massa Geruduk Kantor DPC Solo Desak Megawati Keluarkan Rekomendasi untuk Purnomo-Teguh
Indonesia
Massa Geruduk Kantor DPC Solo Desak Megawati Keluarkan Rekomendasi untuk Purnomo-Teguh

"Kami satu komando mendukung Purnomo-Teguh dengan semangat. Pasangan ini merupkan hasil dari penjaringan internal partai. Mereka berdua juga lebih berpengalaman," ujar Bambang.

IPW Takut Kabareskrim Kosong Sampai Kapolri Idham Azis Pensiun
Indonesia
IPW Takut Kabareskrim Kosong Sampai Kapolri Idham Azis Pensiun

Neta menyebut, hal ini memberikan kesan yang buruk di awal pemerintahannya

Pemkot Solo Sediakan Anggaran Tidak Terduga Rp 2 Miliar untuk Tangani KLB Corona
Indonesia
Pemkot Solo Sediakan Anggaran Tidak Terduga Rp 2 Miliar untuk Tangani KLB Corona

"Ya nanti mekanisme mendahului anggaran. Penanganan corona ini kami sangat serius dan komitmen menuntasnya agar viris corona benar-benar bersih," kata Rudy

 Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan

"Saya melihat ini lebih kepada penipuan, ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah," terang dia

KPK Tetapkan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Tersangka

"Selama proses penyelidikan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait proyek tersebut," kata Ketua KPK, Firli Bahuri