Hasil KLB Ditolak, Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johnni Allen Marbun dkk.

Salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, Hencky Luntungan memastikan pihaknya akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga

Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat

"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/3) malam.

Sebelumnya diberitakan, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

"Dengan demikian Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," kata Yasonna Laolly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)
KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)

Yasonna menambahkan, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko itu antara lain menyangkut AD/ART Partai Demokrat dalam keikutsertaan DPP, DPD, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Adapun, terkait argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Sebab, yang terdaftar di Kemenkumham AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu, argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020
Indonesia
Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020

Pada awal Februari 2021, Asabri memberikan manfaat asuransi Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)

Kasus Djoko Tjandra Tamparan Keras Penegak Hukum, Aparat yang Terlibat Terus Diburu
Indonesia
Kasus Djoko Tjandra Tamparan Keras Penegak Hukum, Aparat yang Terlibat Terus Diburu

Mahfud berjanji akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus DJoko Tjandra ditindak

Kapal Sitaan Kasus Korupsi PT Asabri Alami Kerusakan Mesin
Indonesia
Kapal Sitaan Kasus Korupsi PT Asabri Alami Kerusakan Mesin

Status kapal sita cuma karena ada beberapa pertimbangan sehingga itu harus operasional

Pemda DIY Kesulitan Larang Mudik Lokal
Indonesia
Pemda DIY Kesulitan Larang Mudik Lokal

Pemerintah DIY kesulitan menerapkan kebijakan larangan mudik di dalam wilayah aglomerasi atau antar-kabupaten dan Kota dalam satu provinsi.

[Hoaks atau Fakta]: Bayi Selamat Dari Jatuhnya Sriwijaya Air
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bayi Selamat Dari Jatuhnya Sriwijaya Air

Pada kecelakaan Lion Air tahun lalu foto serupa juga turut beredar, Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat itu juga melakukan klarifkasi.

Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK
Indonesia
Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK

“Kawan-kawan sudah bisa menandai bahwa bila isu itu diembuskan, biasanya ada kepentingan mereka yang terganggu di KPK,” ujarnya.

Novel Baswedan Ajak Masyarakat Dukung Program Vaksinasi Presiden Jokowi
Indonesia
Novel Baswedan Ajak Masyarakat Dukung Program Vaksinasi Presiden Jokowi

Novel mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapolri Bakal Temui Pimpinan KPK, Bahas Apa?
Indonesia
Kapolri Bakal Temui Pimpinan KPK, Bahas Apa?

Namun, belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan antara Kapolri dengan pimpinan KPK

Ini Tumpuan Pemerintah Pulihkan Ekonomi di 2021
Indonesia
Ini Tumpuan Pemerintah Pulihkan Ekonomi di 2021

Reformasi sosial akan mencakup reformasi sistem kesehatan, pendidikan, dan ketahanan bencana.

3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri
Indonesia
3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri

"Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan yaitu 175 juta vaksin," kata Anindya.