Hasanuddin: Hentikan Kegaduhan dan Fokus Kepada Kesejahteraan Rakyat Papua TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berharap agar kegaduhan dan polemik soal Papua dihentikan.

Terlebih lagi, provinsi yang berjuluk Bumi Cendrawasih ini sudah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

Baca Juga

Benny Wenda Diserukan Bangun dari Tidur Panjangnya

"Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/12)

Dalam referendum itu, kata mantan Sekretaris Militer ini, rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV).

Bekas Kepala Staf Garnisun ini menambahkan, dunia internasional juga mengakui secara sah Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Pepera tahun 1969.

"Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Hasanuddin mengungkapkan Pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.

Pemerintah, imbuh dia, harus memberi pengertian dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua.

"Saya yakin para tokoh masyarakat atau pejabat elit Papua sangat memahami sejarah bahwa kini Papua sudah menjadi bagian dari NKRI," sambungnya.

Menurut dia, yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, agar segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

"Pemerintah Indonesia, saat ini terus melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan , kesehatan hingga infrastruktur," tegasnya.

Terkait pernyataan dari Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, Hasanuddin menilai hal itu sudah tak relevan lagi.

"Benny Wenda itu sudah menjadi warga negara Inggris, jadi dia tak bisa lagi mengatasnamakan rakyat Papua. Sudah tak relevan tak perlu kita dengar," pintanya.

Selain itu, Hasanuddin menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Namun begitu, ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok-kelompok separatis ini.

"Kelompok separatis ini tak ada kontribusinya untuk rakyat Papua, malah menyusahkan. Tapi saya berharap pemerintah tak represif menghadapi kelompok seperatis ini, cari solusi terbaik dalam bingkai NKRI," tandasnya. (*)

Baca Juga

Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika DKI Terapkan Lockdown Akhir Pekan, TMII Kehilangan 15 Ribu Pengunjung
Indonesia
Jika DKI Terapkan Lockdown Akhir Pekan, TMII Kehilangan 15 Ribu Pengunjung

Jumlah kunjungan wisatawan di TMII juga dipengaruhi oleh faktor cuaca

Berideologi Radikal ISIS, Pelaku Penyerangan Mabes Polri Lepaskan Enam Tembakan
Indonesia
Berideologi Radikal ISIS, Pelaku Penyerangan Mabes Polri Lepaskan Enam Tembakan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui, penyerangan bersenjata pistol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/3), adalah perempuan berinisial ZA atau Zakiah Aini.

Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus
Indonesia
Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus

Polda Metro Jaya bersama aparat gabungan melakukan operasi skala besar untuk amankan malam perayaan natal dan ibadah Misa.

Ancaman Kapolri ke Anak Buah, Tak Bisa Dibina Bakal 'Diselesaikan'
Indonesia
Ancaman Kapolri ke Anak Buah, Tak Bisa Dibina Bakal 'Diselesaikan'

"Kalau sudah tidak bisa dibina, yang begitu-begitu segera 'selesaikan'," kata Sigit dalam sambutannya.

Komisi A Nilai Kinerja Anies Lamban Tetapkan Jadwal Baru Lelang Jabatan
Indonesia
Komisi A Nilai Kinerja Anies Lamban Tetapkan Jadwal Baru Lelang Jabatan

Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan lamban dalam membuat jadwal baru seleksi jabatan eselon II.

Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan
Indonesia
Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

"Iya (dilakukan penahanan) per Jumat, 31 Juli 2020," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono

Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN
Indonesia
Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN

Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat.

Polri Kerahkan 7 Kapal dan 2 Helikopter Cari Sriwijaya Air
Indonesia
Polri Kerahkan 7 Kapal dan 2 Helikopter Cari Sriwijaya Air

Total penumpang Pesawat 50 orang (40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 Bayi), ditambah 12 orang (6 kru aktif dan 6 ekstra kru).

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan
Indonesia
Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Tidak hanya perorangan, delik aduan pencemaran atau fitnah juga dapat dibuat oleh lembaga berbadan hukum

KAI Daop 6 Kembali Operasikan KA Jarak Jauh
Indonesia
KAI Daop 6 Kembali Operasikan KA Jarak Jauh

PT KAI kembali mengoperasikan KA Jarak Jauh mulai Selasa (18/5) seiring berakhirnya larangan mudik