Hasanuddin: Hentikan Kegaduhan dan Fokus Kepada Kesejahteraan Rakyat Papua TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berharap agar kegaduhan dan polemik soal Papua dihentikan.

Terlebih lagi, provinsi yang berjuluk Bumi Cendrawasih ini sudah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

Baca Juga

Benny Wenda Diserukan Bangun dari Tidur Panjangnya

"Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/12)

Dalam referendum itu, kata mantan Sekretaris Militer ini, rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV).

Bekas Kepala Staf Garnisun ini menambahkan, dunia internasional juga mengakui secara sah Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Pepera tahun 1969.

"Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Hasanuddin mengungkapkan Pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.

Pemerintah, imbuh dia, harus memberi pengertian dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua.

"Saya yakin para tokoh masyarakat atau pejabat elit Papua sangat memahami sejarah bahwa kini Papua sudah menjadi bagian dari NKRI," sambungnya.

Menurut dia, yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, agar segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

"Pemerintah Indonesia, saat ini terus melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan , kesehatan hingga infrastruktur," tegasnya.

Terkait pernyataan dari Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, Hasanuddin menilai hal itu sudah tak relevan lagi.

"Benny Wenda itu sudah menjadi warga negara Inggris, jadi dia tak bisa lagi mengatasnamakan rakyat Papua. Sudah tak relevan tak perlu kita dengar," pintanya.

Selain itu, Hasanuddin menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Namun begitu, ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok-kelompok separatis ini.

"Kelompok separatis ini tak ada kontribusinya untuk rakyat Papua, malah menyusahkan. Tapi saya berharap pemerintah tak represif menghadapi kelompok seperatis ini, cari solusi terbaik dalam bingkai NKRI," tandasnya. (*)

Baca Juga

Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung Uji Coba Belajar Tatap Muka, PAN Minta Anies Fokus Mitigasi di Sekolah
Indonesia
Dukung Uji Coba Belajar Tatap Muka, PAN Minta Anies Fokus Mitigasi di Sekolah

Anggota Komisi E ini melanjutkan, sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat terkait dengan rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Fraud Pengelolaan LNG ke KPK
Indonesia
Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Fraud Pengelolaan LNG ke KPK

Kejaksaan Agung telah melakukan kegiatan penyelidikan terkait kasus tersebut sejak 22 Maret 2021

Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat
Indonesia
Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat

Berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

Tangani Klaster Sekolah, Gibran Siapkan Isoter Khusus Anak
Indonesia
Tangani Klaster Sekolah, Gibran Siapkan Isoter Khusus Anak

"Lokasi khusus isoter kami siapkan di Ndalem Priyosuhartan, Laweyan. Sarana dan prasarana pendukung seperti tempat tidur, lemari, mck, dan sebagainya sudah siap," katanya.

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai
Indonesia
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menyampaikan salinan surat keputusan (SK) pimpinan mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai lembaga anturasuah yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte

Terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra bisa bebas keluar masuk Indonesia saat berstatus buronan karena andil mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

Listyo Sigit Berencana Hapus Tilang di Jalan, Polda Metro Kirim Proposal ke Pemprov DKI
Indonesia
Listyo Sigit Berencana Hapus Tilang di Jalan, Polda Metro Kirim Proposal ke Pemprov DKI

Sebenarnya permintaan penambahannya antara 50-60 kamera

Bicarakan Amaliyah Hingga Cara Rakit Bom, Enam Anggota Grup WA 'Batalion Iman' Diciduk Densus
Indonesia
Bicarakan Amaliyah Hingga Cara Rakit Bom, Enam Anggota Grup WA 'Batalion Iman' Diciduk Densus

Adapun keenam terduga teroris tersebut berinisial J, D, MS, S alias AL, W dan S

Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House
Indonesia
Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House

PGI mengimbau jemaat atau umat Kristen menghindari penyelenggaraan open house atau gelar griya ketika merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19

Seluruh Penumpang dan ABK Kapal KM Karya Indah Selamat
Indonesia
Seluruh Penumpang dan ABK Kapal KM Karya Indah Selamat

"Saat ini proses evakuasi terhadap 14 Anak Buah Kapal (ABK) dan 181 penumpang kapal telah selesai dilakukan dan seluruhnya dalam kondisi selamat," ucap Kepala KSOP Kelas II Ternate, Affan Tabona