Harusnya, Larangan Komunisme dan Pancasila Benar-Benar Tergambar Dalam Batang Tubuh RUU HIP Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR harus memperhatikan suara berbagai kelompok masyarakat yang mengkritisi dan bahkan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Karena itu menurut dia, kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas maka perlu ada perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya.

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

"Larangan Komunisme serta Pancasila yang bukan Trisila/Ekasila itu seharusnya tidak hanya ditempelkan ke dalam konsideran tetapi juga benar-benar tergambar dalam norma batang tubuh RUU itu," kata HNW, Selasa (16/6).

Hal itu sejalan dengan penolakan atau kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri dan berbagai Ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang menolak RUU HIP karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966.

Dia mengatakan TAP MPRS itu masih berlaku, relevan dan diyakini akan membentengi Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan sudah 2 kali melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia serta adanya pengaburan dengan penyebutan Pancasila yang menjadi Trisila dan Ekasila.

Hidayat Nur Wahid kecam pernyataan Ketua BPIP soal Pancasila musuh agama
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Daru/PKS Foto)

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, catatan kritis lainnya yang menilai bahwa RUU HIP seperti itu justru menurunkan Pancasila yang sebenarnya, yaitu Pancasila 18/8/1945 yang ada dalam Pembukaan UUDNRI 1945 sehingga hal itu semua penting didengarkan dan dipertimbangkan oleh Baleg DPR RI.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan ketika FPDIP sebagai pengusul awal RUU HIP berubah sikap dengan menerima TAP MPRS XXV/1966 dan mengusulkan ideologi-ideologi lainnya serta penghapusan pasal 7 soal Trisila dan Ekasila, maka rasionalnya naskah akademik dan draf RUU ini juga perlu dibuat ulang dan diubah secara mendasar.

"Karena adanya perubahan yang mendasar pada konsideransnya, tentunya juga berimplikasi kepada landasan yuridis dan landasan sosiologis akibat reaksi penolakan dari banyak pihak, maka sebaiknya RUU HIP ini ditarik terlebih dahulu oleh Baleg dan tidak dilanjutkan pembahasannya. Hal itu agar disiapkan naskah akademik dan diperbaiki kontennya sesuai dengan kebenaran sejarah dan sesuai dengan kritik dan saran dari rakyat, pakar, urnawirawan TNI/Polri, dan ormas," tuturnya.

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Dia menilai dengan sikap akhir PDIP setuju dimasukkannya TAP MPRS No. XXV/1966 terkait PKI sebagai Partai terlarang, dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat RUU HIP, maka semua fraksi di DPR secara terbuka sepakat untuk masih tetap berlakunya ketentuan hukum bahwa PKI adalah partai terlarang dan juga larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

"Setelah sikap PDIP menerima masuknya TAP MPRS No. XXV/1966 dalam konsideran RUU HIP, maka tidak ada lagi Fraksi di DPR yang menolak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV/1966 ke dalam RUU HIP," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'
Indonesia
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'

Damis pun meyakini pihak itu adalah markus atau makelar kasus. Sehingga, dia meminta agar tim penasehat tidak melayani permintaan dari makelar tersebut.

1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen
Indonesia
1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen

1.568 pedagang pasar yang terkonfirmasi terpapar virus corona dengan total kasus meninggal dunia sebesar 65 jiwa.

Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen

"Nanti kita pertimbangkan (WFH 75 persen)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (16/6).

Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM
Indonesia
Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM

Revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C. Tujuannya untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR
Indonesia
Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR

Hal ini dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri mendatang

Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas
Indonesia
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas

Ini pelanggaran HAM. Tidak boleh lepas dari jerat hukum

MUI Tolak Program Sertifikasi Da'i dan Mubaligh
Indonesia
MUI Tolak Program Sertifikasi Da'i dan Mubaligh

Penolakan itu sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan MUI pada Selasa (8/9) kemarin atau bertepatan 20 Muharram 1442 H.

Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum
Indonesia
Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum

Prasetyo menginstruksikan Pemprov DKI untuk sampaikan Legislator Kebon Sirih bila ada yang salah dan melanggar ketentuan.

Polisi Bongkar Modus Kejahatan Baru, Rampas Kendaraan Ditukar dengan Narkoba
Indonesia
Polisi Bongkar Modus Kejahatan Baru, Rampas Kendaraan Ditukar dengan Narkoba

Polisi mengungkap modus baru pelaku perampasan yang melibatkan para kurir hingga bandar narkoba.

Tiongkok, Amerika dan Negara Lain Berseteru di Laut China Selatan, Indonesia Diminta Siaga
Indonesia