Harusnya, Larangan Komunisme dan Pancasila Benar-Benar Tergambar Dalam Batang Tubuh RUU HIP Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR harus memperhatikan suara berbagai kelompok masyarakat yang mengkritisi dan bahkan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Karena itu menurut dia, kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas maka perlu ada perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya.

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

"Larangan Komunisme serta Pancasila yang bukan Trisila/Ekasila itu seharusnya tidak hanya ditempelkan ke dalam konsideran tetapi juga benar-benar tergambar dalam norma batang tubuh RUU itu," kata HNW, Selasa (16/6).

Hal itu sejalan dengan penolakan atau kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri dan berbagai Ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang menolak RUU HIP karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966.

Dia mengatakan TAP MPRS itu masih berlaku, relevan dan diyakini akan membentengi Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan sudah 2 kali melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia serta adanya pengaburan dengan penyebutan Pancasila yang menjadi Trisila dan Ekasila.

Hidayat Nur Wahid kecam pernyataan Ketua BPIP soal Pancasila musuh agama
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Daru/PKS Foto)

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, catatan kritis lainnya yang menilai bahwa RUU HIP seperti itu justru menurunkan Pancasila yang sebenarnya, yaitu Pancasila 18/8/1945 yang ada dalam Pembukaan UUDNRI 1945 sehingga hal itu semua penting didengarkan dan dipertimbangkan oleh Baleg DPR RI.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan ketika FPDIP sebagai pengusul awal RUU HIP berubah sikap dengan menerima TAP MPRS XXV/1966 dan mengusulkan ideologi-ideologi lainnya serta penghapusan pasal 7 soal Trisila dan Ekasila, maka rasionalnya naskah akademik dan draf RUU ini juga perlu dibuat ulang dan diubah secara mendasar.

"Karena adanya perubahan yang mendasar pada konsideransnya, tentunya juga berimplikasi kepada landasan yuridis dan landasan sosiologis akibat reaksi penolakan dari banyak pihak, maka sebaiknya RUU HIP ini ditarik terlebih dahulu oleh Baleg dan tidak dilanjutkan pembahasannya. Hal itu agar disiapkan naskah akademik dan diperbaiki kontennya sesuai dengan kebenaran sejarah dan sesuai dengan kritik dan saran dari rakyat, pakar, urnawirawan TNI/Polri, dan ormas," tuturnya.

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Dia menilai dengan sikap akhir PDIP setuju dimasukkannya TAP MPRS No. XXV/1966 terkait PKI sebagai Partai terlarang, dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat RUU HIP, maka semua fraksi di DPR secara terbuka sepakat untuk masih tetap berlakunya ketentuan hukum bahwa PKI adalah partai terlarang dan juga larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

"Setelah sikap PDIP menerima masuknya TAP MPRS No. XXV/1966 dalam konsideran RUU HIP, maka tidak ada lagi Fraksi di DPR yang menolak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV/1966 ke dalam RUU HIP," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Fraksi PDIP Solo Tak Ambil Jatah Reses, Hemat Rp1,3 Miliar untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Anggota Fraksi PDIP Solo Tak Ambil Jatah Reses, Hemat Rp1,3 Miliar untuk Penanganan COVID-19

PDIP di DPRD Solo memiliki 30 kursi terbanyak dari partai lainnya. Setiap anggota DPRD mendapatkan dana reses yang bersumber APBD 2020.

Ketua DPRD Minta Anies Pakai Program Gubernur Sebelumnya
Indonesia
Ketua DPRD Minta Anies Pakai Program Gubernur Sebelumnya

DPRD sarankan Pemprov DKI di kepemimpinan Anies Baswedan untuk mau meneruskan program-program yang baik dari gubernur DKI sebelumnya.

Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor
Indonesia
Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor

Kuasa Hukum mengklaim Hadi Pranoto tidak pernah mengaku bergelar profesor

Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445

Tambahan kasus pada Selasa ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium di DIY terhadap 462 sampel spesimen dari 385 orang.

Pakar Hukum: Gugatan Sederhana tak Bisa Buat Penyidikan Berhenti
Indonesia
Pakar Hukum: Gugatan Sederhana tak Bisa Buat Penyidikan Berhenti

gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil Rp500 juta dan pembuktiannya sederhana.

 Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona
Indonesia
Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona

"Mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukan THR, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19," tulis Faisal

Pemanfaatan Dana Desa untuk Cegah dan Tangani Penyebaran COVID-19
Indonesia
Pemanfaatan Dana Desa untuk Cegah dan Tangani Penyebaran COVID-19

Pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk mencegah dan menangani penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19.

Pelibatan BIN, TNI dan Polri dalam Pengendalian COVID-19 Dinilai Gagal
Indonesia
Pelibatan BIN, TNI dan Polri dalam Pengendalian COVID-19 Dinilai Gagal

LBH menyebut, pemerintah mesti melakukan penataan ulang kelembagaan penanganan pandemi COVID-19.

  Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri
Indonesia
Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri

Penunjukkan Agus Rahardjo dan 16 penasihat ahli lainnya ini tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/117/I/2020 yang ditandatangani pada hari Selasa, 21 Januari 2020.

Demokrat Buka Wacana Bentuk Pansus Djoko Tjandra
Indonesia
Demokrat Buka Wacana Bentuk Pansus Djoko Tjandra

Usulan pansus itu didukung pula oleh fraksi-fraksi lainnya