Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang menyebut mantan Caleg PDIP Harun Masiku dan buronan lainnya tak bisa tidur nyenyak lantaran terus diburu keberadaannya mendapat respons dari Novel Baswedan.

Menurut mantan penyidik KPK ini, hal tersebut bukan urusan yang perlu dihiraukan Filri. Semestinya, kata Novel, Firli yang tak boleh tidur karena hingga kini Harun Masiku dan buronan lain belum kunjung tertangkap.

Baca Juga

Ketua KPK Sesumbar Harun Masiku Segera Tertangkap

"Intinya, bahwa benar tidur nyenyak atau tidak itu bukan urusan Firli. Harusnya Firli yang tidak boleh tidur nyenyak karena belum tangkap buronan HM (Harun Masiku) sampai sekarang," kata Novel kepada wartawan, Jumat (20/5).

Novel lantas mengajukan diri untuk membantu perburuan Harun Masiku apabila KPK tak mampu melakukannya. Ia memastikan, penangkapan terhadap Harun Masiku tidak memerlukan waktu yang lama jika dirinya dilibatkan.

"Itupun bila Firli punya kemauan untuk menangkap," tegas Novel.

Diketahui, selain Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap PAW anggota DPR, terdapat tiga tersangka korupsi lain yang juga masih berstatus buron.

Baca Juga

Kasus Korupsi Pupuk, KPK Tahan Eks Dirjen Kementan

Di antaranya Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait ‎pengajuan revisi alih fungsi hitan di Provinsi Riau, tahun anggaran 2014.

Lalu, Izil Azhar atau Ayah Merin yang merupakan tersangka kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Izil Azhar resmi masuk dalam DPO pada 26 Desember 2018.

Terakhir, Kirana Kotama yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014-2017 yang masuk dalam DPO sejak 15 Juni 2017. (Pon)

Baca Juga

Geledah Dua Lokasi, KPK Amankan Barbuk Kasus Dugaan Suap Walkot Ambon

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Didatangi Langsung Jokowi, Pemerintah Ukraina Ungkapkan Rasa Terima Kasih
Indonesia
Didatangi Langsung Jokowi, Pemerintah Ukraina Ungkapkan Rasa Terima Kasih

Pemerintah Ukraina berterima kasih atas kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Ibu Kota Keiv.

Gus Ipul Sebut Silang Pendapat di Muktamar NU Hal Biasa, Ujung-ujungnya Guyonan
Indonesia
Gus Ipul Sebut Silang Pendapat di Muktamar NU Hal Biasa, Ujung-ujungnya Guyonan

Gus Yahya sangat layak meneruskan kepemimpinan di PBNU

Warna Pelat Nomor Kendaraan Dibedakan, Biaya PNBP Tak Berubah
Indonesia
Fahmi Idris Meninggal Dunia
Indonesia
Fahmi Idris Meninggal Dunia

Politikus senior Golkar Fahmi Idris meninggal dunia pada Minggu (22/5) pagi WIB.

Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan
Indonesia
Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan

Ganjil genap ini berlaku di dua kawasan wisata

Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar
Indonesia
Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar

Operasi pengangkatan kanker prostat itulah yang paling tepat. Ini sesuai petunjuk dokter Kepresidenan dan RS Mayo.

Penurunan Level PPKM Picu Lonjakan Jumlah Penumpang Pesawat
Indonesia
Penurunan Level PPKM Picu Lonjakan Jumlah Penumpang Pesawat

Seiring penurunan status PPKM, pergerakan penumpang di 15 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) meningkat hingga 88 persen.

Kapolri Analogikan Itwasum Wasit dalam Olahraga, Harus Berani Keluarkan Kartu Merah
Indonesia
Kapolri Analogikan Itwasum Wasit dalam Olahraga, Harus Berani Keluarkan Kartu Merah

Sigit menekankan bahwa Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri merupakan salah satu bagian yang sentral.

Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Pemborosan Pengadaan Makam COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Pemborosan Pengadaan Makam COVID-19

Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi atas sejumlah temuan BPK pada LKPD Tahun Anggaran 2020.

Jokowi: Negara Berkembang Harus Dapat Perhatian Khusus
Indonesia
Jokowi: Negara Berkembang Harus Dapat Perhatian Khusus

Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama.