Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur  Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota, pada 2017 lalu. Hal itu terlihat dari data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2017, harta Anies tercatat hanya Rp 5,61 miliar. Namun, pada LHKPN tahun 2020, Anies tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp 10.915.550.262.

Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id yang dilihat Merahputih.com pada Jumat (10/9), Harta Anies terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak.

Baca Juga:

Kuota Habis Saat Warga Mau Divaksin, Anies Evaluasi dan Cocokkan Data JAKI

Untuk harta tidak bergerak, Anies tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 13,34 miliar. Aset tersebut tersebar di Jakarta Selatan dan Sleman.

Sementara untuk harta bergerak, Anies tercatat memiliki empat kendaraan senilai Rp 648 juta. Rinciannya, mobil Mazda 2; mobil Honda Odyssey; motor Vespa Sprint dan motor Kawasaki EX250V.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1 miliar, surat berharga Rp 56 juta, kas dan setara kas Rp 2 miliar, serta harta lainnya Rp 631 juta.

Jika ditotal, harta kekayaan Anies di tahun 2020 mencapai Rp 17,76 miliar. Namun, Anies juga tercatat memiliki utang senilai Rp 6,8 miliar. Dengan demikian, total harta kekayaan yang dimiliki Anies pada 2020 lalu mencapai Rp 10,91 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya
Indonesia
Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS 2021, serta dibuka mulai 30 Juni 2021 lalu hingga 21 Juli 2021.

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR
Indonesia
Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

Komisi III DPR diagendakan langsung mendengarkan pendapat fraksi-fraksi usai menggelar uji kelayakan, apakah menerima atau tidak sosok calon Kapolri yang diajukan Presiden.

Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK
Indonesia
Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK

Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar alias Bong Kin Phin mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar
Indonesia
Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar

Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tidak ada Alquran dibakar dalam kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini ramai di media sosial.

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke
Indonesia
Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mempertanyakan kebijakan orang nomor satu di DKI ini. Yang dinilainya tak berpihak pada dunia pendidikan.

Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok
Indonesia
Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok

Hasbiallah meminta Pemprov DKI mengeruk sungai dalam dua hari ke depan

Pemadaman Kilang Balongan Sisakan Satu Tangki
Indonesia
Pemadaman Kilang Balongan Sisakan Satu Tangki

Tim emergency sedang mengarahkan pengaturan orientasi peralatan fire fighting dengan sasaran tangki T-301F yang masih menyisahkan api.

Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat

KY meminta pemerintah memperjelas status sektor hukum dan peradilan dalam skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penularan COVID-19 yang mulai berlaku pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas
Indonesia
PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas

Meski secara politik PKS di luar pemerintahan, tapi fungsi pelayanan sosial kepada warga terus lakukan.

Tidak Pakai Materai, Ratusan Pendaftar CPNS di Buleleng Tidak Lolos Administrasi
Indonesia
Tidak Pakai Materai, Ratusan Pendaftar CPNS di Buleleng Tidak Lolos Administrasi

Ada beberapa ketentuan tidak diikuti oleh para pelamar yang dinyatakan TMS, di antaranya surat lamaran tidak diisi meterai. Ada surat lamaran tidak ditandatangani, kartu tanda penduduk (KTP) yang dipindai dan diunggah merupakan hasil fotokopi atau bukan aslinya.