Haris Azhar Ingatkan Staf Khusus BUMN, Banyak Korban Jiwasraya Kehilangan Hak Jiwasraya. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kritiknya terkait kontrak merugikan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Namun, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi kritik tersebut dengan membawa-bawa kasus Jiwasraya dan Asabri.

Praktisi Hukum Haris Azhar menilai, Arya hanya melempar narasi yang bermain dalam kata-kata dan sebatas klaim. Faktanya, tidak ada bukti yang pasti bahwa kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Asabri telah tuntas.

Baca Juga:

Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman

"Mana dokumen terkonsolidasi yang memotret semua penyelesaian itu? Gak ada. Apa buktinya? Itu masih ada penundaan bayar kepada nasabah, saya pikir itu banyak komplain dari pihak ketiga (korban)," kata Haris dalam keteranganya, Rabu (1/11).

Haris menegaskan, faktanya kasus Jiwasraya ini menimbulkan sengkarut yang tidak berujung. Banyak pihak ketiga menjadi korban karena kehilangan haknya. Itu pun belum termasuk efek pada perusahaan-perusahaan lain yang terhubung dengan pelaku dalam kasus-kasus tersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara hukum.

"Arya Sinulingga tidak mengerti filosofi penegakkan hukum, jadi dia cuma cari efek kekejamannya saja. Saya mau bilang itu gaya-gaya politisi, bukan pejabat negara. Gaya politisi yang mengklaim keberhasilan, menurut saya ini tidak arif dan menyakiti para korban yang menabung di Jiwasraya dan Asabri. Pada kenyataannya pihak ketiga kesulitan menikmati tabungan mereka," katanya.

Haris menambahkan sudah banyak kerugian dialami pihak ketiga yang berurusan dengan BUMN. Dari kasus Jiwsraya dan Asabri, dan pemerintah dinilainya hanya sebatas ingin menegakkan hukum, namun tidak melihat efek panjangnya kepada para korban.

Haris menegaskan, terkait kritik yang dilontarkan Ahok, Haris melihatnya tidak terkait dengan status komisaris maupun direktur utama. Pernyataan Ahok sebenarnya sudah tepat.

Baca Juga:

Barang Rampasan Kasus Jiwasraya di Beberapa Daerah Dilelang, Siapa Minat?

"Kritik Ahok dalam situasi ini, menurut saya bukan soal jabatan komisaris maupun dirut. Kalau Dirut Pertamina terjebak dan terkunci oleh Menteri BUMN, saya pikir itu tugasnya komisaris. Sudah benar apa yang Ahok bicarakan," ujarnya.

Sebagai informasi, Ahok sebelumnya menyebut banyak kontrak-kontrak yang justru merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Menanggapi itu, Arya mengatakan bahwa Ahok sebagai Komisaris Utama tidak boleh merasa sebagai Direktur Utama. Lalu ia menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengikuti perkembangan BUMN.

Kemudian, Arya mengklaim bahwa pihaknya sudah menangani banyak kasus. Sebagai bukti, ia menyebut kasus Jiwasraya dan Asabri telah dilaporkan, sampai pelakunya dipenjara seumur hidup dan belum pernah terjadi dalam sejarah. (*)

Baca Juga:

Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY
Indonesia
Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY

Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai bekerja dengan baik.

Lindungi Warga Nobar Piala Eropa, Sekuriti Tewas Disabet Sajam Gerombolan Pemotor
Indonesia
Lindungi Warga Nobar Piala Eropa, Sekuriti Tewas Disabet Sajam Gerombolan Pemotor

Sekuriti yang mau menghalau malah dia yang jadi sasaran

Tutup Munas V, Erick Thohir Ingin INTI Terlibat Bangun Ekosistem Ekonomi Indonesia
Indonesia
Tutup Munas V, Erick Thohir Ingin INTI Terlibat Bangun Ekosistem Ekonomi Indonesia

Munas V Perhimpunan INTI menghasilkan keputusan kembali menunjuk Teddy Sugianto sebagai ketua Umum periode 2021-2025. Ini merupakan periode kedua Teddy memimpin INTI.

Pegawai KPK yang Dipecat Bertambah Satu Orang
Indonesia
Pegawai KPK yang Dipecat Bertambah Satu Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memecat pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) hari ini (30/9).

Bandara Lombok Mulai Gunakan Alat Tes GeNose C19
Indonesia
Bandara Lombok Mulai Gunakan Alat Tes GeNose C19

Manajemen Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok mulai menghadirkan layanan tes GeNose C19, Kamis (29/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Wanita Afghanistan Kakinya Dirantai oleh Suami Mereka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wanita Afghanistan Kakinya Dirantai oleh Suami Mereka

Beredar postingan di Twitter oleh akun @crzygautam. Dalam gambar di postingannya terlihat 3 orang wanita memakai burqa hitam yang kakinya dirantai oleh seorang pria yang mendahului mereka. Pria tersebut juga terlihat membawa rantai.

Video Jokowi Berada di Tengah-Tengah Kerumunan Massa Viral, Ini Klarifikasi Istana
Indonesia
Video Jokowi Berada di Tengah-Tengah Kerumunan Massa Viral, Ini Klarifikasi Istana

Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggiran jalan

Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda
Indonesia
Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda

DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada rapat paripurna, Selasa (7/12).

Sri Sultan Dorong Kampus Bikin SOP Perkuliahan Tatap Muka
Indonesia
Sri Sultan Dorong Kampus Bikin SOP Perkuliahan Tatap Muka

Sejumlah universitas di Yogyakata berencana menggelar kuliah tatap muka pada November 2021.

17 Juta Ajukan STRP, Anies Ubah Aturan Pengajuan
Indonesia
17 Juta Ajukan STRP, Anies Ubah Aturan Pengajuan

Banyak pekerja yang masuk sektor non esensial mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan surat sakti tersebut.