Haris Azhar Ingatkan Staf Khusus BUMN, Banyak Korban Jiwasraya Kehilangan Hak Jiwasraya. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kritiknya terkait kontrak merugikan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Namun, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi kritik tersebut dengan membawa-bawa kasus Jiwasraya dan Asabri.

Praktisi Hukum Haris Azhar menilai, Arya hanya melempar narasi yang bermain dalam kata-kata dan sebatas klaim. Faktanya, tidak ada bukti yang pasti bahwa kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Asabri telah tuntas.

Baca Juga:

Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman

"Mana dokumen terkonsolidasi yang memotret semua penyelesaian itu? Gak ada. Apa buktinya? Itu masih ada penundaan bayar kepada nasabah, saya pikir itu banyak komplain dari pihak ketiga (korban)," kata Haris dalam keteranganya, Rabu (1/11).

Haris menegaskan, faktanya kasus Jiwasraya ini menimbulkan sengkarut yang tidak berujung. Banyak pihak ketiga menjadi korban karena kehilangan haknya. Itu pun belum termasuk efek pada perusahaan-perusahaan lain yang terhubung dengan pelaku dalam kasus-kasus tersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara hukum.

"Arya Sinulingga tidak mengerti filosofi penegakkan hukum, jadi dia cuma cari efek kekejamannya saja. Saya mau bilang itu gaya-gaya politisi, bukan pejabat negara. Gaya politisi yang mengklaim keberhasilan, menurut saya ini tidak arif dan menyakiti para korban yang menabung di Jiwasraya dan Asabri. Pada kenyataannya pihak ketiga kesulitan menikmati tabungan mereka," katanya.

Haris menambahkan sudah banyak kerugian dialami pihak ketiga yang berurusan dengan BUMN. Dari kasus Jiwsraya dan Asabri, dan pemerintah dinilainya hanya sebatas ingin menegakkan hukum, namun tidak melihat efek panjangnya kepada para korban.

Haris menegaskan, terkait kritik yang dilontarkan Ahok, Haris melihatnya tidak terkait dengan status komisaris maupun direktur utama. Pernyataan Ahok sebenarnya sudah tepat.

Baca Juga:

Barang Rampasan Kasus Jiwasraya di Beberapa Daerah Dilelang, Siapa Minat?

"Kritik Ahok dalam situasi ini, menurut saya bukan soal jabatan komisaris maupun dirut. Kalau Dirut Pertamina terjebak dan terkunci oleh Menteri BUMN, saya pikir itu tugasnya komisaris. Sudah benar apa yang Ahok bicarakan," ujarnya.

Sebagai informasi, Ahok sebelumnya menyebut banyak kontrak-kontrak yang justru merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Menanggapi itu, Arya mengatakan bahwa Ahok sebagai Komisaris Utama tidak boleh merasa sebagai Direktur Utama. Lalu ia menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengikuti perkembangan BUMN.

Kemudian, Arya mengklaim bahwa pihaknya sudah menangani banyak kasus. Sebagai bukti, ia menyebut kasus Jiwasraya dan Asabri telah dilaporkan, sampai pelakunya dipenjara seumur hidup dan belum pernah terjadi dalam sejarah. (*)

Baca Juga:

Transparansi Lelang Mobil Hingga Pinisi Rampasan Kasus Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Siap Evakuasi WNI di Ukraina ke Polandia atau Rumania
Indonesia
Pemerintah Siap Evakuasi WNI di Ukraina ke Polandia atau Rumania

Kementerian Luar Negeri mendata ada sebanyak 153 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di Ukraina.

Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS
Indonesia
Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS

Jam operasional kendaraan berat yang melintasi kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS) harus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gibran Ancam Cabut SHP Kios Pasar Tradisional Solo yang Dijual Online
Indonesia
Gibran Ancam Cabut SHP Kios Pasar Tradisional Solo yang Dijual Online

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dikejutkan dengan munculnya jual beli kios online di tiga pasar tradisional yang berstatus milik Pemkot Solo. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Nongko, Pasar Legi dan Pasar Ngarsopuro.

Gibran Copot Direktur PDAM Solo karena Diduga Lakukan Tindak Asusila
Indonesia
Gibran Copot Direktur PDAM Solo karena Diduga Lakukan Tindak Asusila

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mencopot salah satu pejabat berposisi direktur di PDAM Toya Wening.

Vonis Bebas Dua Terdakwa Korupsi Bansos Bandung Barat, KPK Pikir-Pikir
Indonesia
Vonis Bebas Dua Terdakwa Korupsi Bansos Bandung Barat, KPK Pikir-Pikir

Dalam kasus yang sama Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara divonis 5 tahun penjara.

Polisi Cari Pelaku dan Aktor Intelektual Bentrokan Berdarah di Kota Sorong
Indonesia
Polisi Cari Pelaku dan Aktor Intelektual Bentrokan Berdarah di Kota Sorong

Kota Sorong, Papua Barat diwarnai dengan insiden bentrokan berdarah yang menewaskan belasan orang, Selasa (9/1) dini hari.

DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH
Indonesia
DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH

Biaya uji emisi kendaraan roda empat Rp 150.000 dan kendaraan roda dua Rp 50.000 hingga Rp 60.000.

  Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana
Indonesia
Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana

Kapolres Sleman, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono menghimbau agar warga masyarakat dan sekolah untuk tidak melakukan kegiatan di daerah aliran sungai mengingat saat ini sedang memasuki musim penghujan.

Investigasi Hepatitis Akut, Satu Kasus Miliki Penyakit Penyerta
Indonesia
Investigasi Hepatitis Akut, Satu Kasus Miliki Penyakit Penyerta

Kemenkes dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan investigasi kontak untuk mengetahui faktor risiko terhadap tiga kasus hepatitis akut pada anak.

[Hoaks atau Fakta]: Luhut Panjaitan Ambil Alih Barcelona FC
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Luhut Panjaitan Ambil Alih Barcelona FC

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Rahmat Joan di grup “Dukung Jokowi 3 Periode” bahwa Luhut Panjaitan mengambil alih klub sepak bola Barselona FC.