Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)

MerahPutih.com - Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, menetapkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Al Haris-Abdullah Sani meraih suara terbanyak.

PSU Pilgub Jambi yang digelar di 88 TPS di 15 Kecamatan dalam lima kabupaten dan kota ini, dengan rincian Paslon urut 1 Cek Endra-Ratu Munawaroh memperoleh 8.890 suara, Paslon 2 Fachrori Umar-Syafril Nursal memperoleh 300 suara dan Paslon nomor urut 3 Al Haris-Abdullah Sani memperoleh 11.422 suara.

Baca Juga:

PSU Pilgub Jambi, KPU Mulai Distribusikan Logistik

Ketua KPU Provinsi Jambi M Subhan memaparkan, setelah hasil PSU Pilgub Jambi tersebut ditambah dengan perolehan suara pada pemilihan Gubernur Jambi 9 Desember 2020 yang tidak dibatalkan oleh MK, maka paslon 1 memperoleh 587.918 suara, paslon 2 memperoleh 381.634 suara dan paslon 3 memperoleh 600.733 suara.

"Dengan demikian selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 terhadap paslon nomor urut 1 setelah PSU Pilgub Jambi semakin jauh," katanya dikutip Antara.

Sebelum PSU Pilgub Jambi selisih perolehan suara antara paslon 3 dan paslon 1 sebanyak 11.418 suara. Setelah dilaksanakan PSU selisih perolehan suara antara paslon 3 dan paslon 1 menjadi 12.815 suara.

Pleno PSU Pilgub Jambi. (Foto: Antara)
Pleno PSU Pilgub Jambi. (Foto: Antara)

"Hasil pleno rekapitulasi PSU Pilgub Jambi ditambah dengan perolehan suara pada Pilkada Jambi 9 Desember 2020 yang tidak dibatalkan ini terlebih dahulu akan kita sampaikan kepada KPU RI," kata M Subhan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Asnawi mengatakan, pelaksanaan PSU Pilgub Jambi berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Tidak terdapat permasalahan yang begitu krusial yang mengganggu proses pelaksanaan PSU.

"Meski tidak terdapat permasalahan yang krusial namun terdapat beberapa saran dan perbaikan untuk pelaksanaan Pemilu dan dan Pilkada di periode yang akan datang, seperti data pemilih," kata Asnawi. (*)

Baca Juga:

Polisi Jamin PSU Pilgub Jambi 27 Mei Berlangsung Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadiri Sidang Bansos, Ketua DPRD DKI Support Juliari Batubara
Indonesia
Hadiri Sidang Bansos, Ketua DPRD DKI Support Juliari Batubara

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hadir dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi bansos COVID-19 dengan terdakwa bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Gaji TGUPP Hanya Dipotong 25 Persen, PDIP: Anies Diskriminatif
Indonesia
Gaji TGUPP Hanya Dipotong 25 Persen, PDIP: Anies Diskriminatif

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kritik kebijakan pemprov yang hanya memotong penghasilan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 25 persen dalam pemulihan Jakarta di tengah pandemi COVID-19.

Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'
Indonesia
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'

Damis pun meyakini pihak itu adalah markus atau makelar kasus. Sehingga, dia meminta agar tim penasehat tidak melayani permintaan dari makelar tersebut.

'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'
Indonesia
'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

"Segera miliki Kalender 2021 Harun Masiku. Limited edition," tulis akun Twitter, @RaisaTjokdnata

Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi
Indonesia
Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi

Semestinya akan membangkitkan bangsa Indonesia berupa ‘rasa memiliki’ republik ini

Anies: Penerapan SIKM Jakarta Tunggu Arahan Pemerintah Pusat
Indonesia
Anies: Penerapan SIKM Jakarta Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Regulasi penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta harus menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Datangi JK, AHY Diminta Bersabar Hadapi Kudeta Partai Demokrat
Indonesia
Datangi JK, AHY Diminta Bersabar Hadapi Kudeta Partai Demokrat

Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan Demokrat dan JK, dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia.

Aturan Baru PPKM Darurat, Penumpang KRL Wajib Pakai Masker Dobel atau N 95 
Indonesia
Aturan Baru PPKM Darurat, Penumpang KRL Wajib Pakai Masker Dobel atau N 95 

Aturan baru bagi penumpang KRL ini mulai berlaku Senin (5/7) besok.

PKS Harap Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Retorika Jokowi di Tengah Pandemi
Indonesia
PKS Harap Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Retorika Jokowi di Tengah Pandemi

Penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang rendah, kontras dengan kebutuhan masyarakat

Tunjangan Rumah Dewan, Pimpinan DPRD: Ahok Tanya Dulu Jangan Ngamuk-Ngamuk
Indonesia
Tunjangan Rumah Dewan, Pimpinan DPRD: Ahok Tanya Dulu Jangan Ngamuk-Ngamuk

Seharusnya Ahok mencari kebenaran informasi itu melalui anggota DPRD, bukan hanya melihat di medsos.