Hari Terakhir Sidang Pendahuluan, MK Periksa 28 Perkara Pilkada Gedung MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa sebanyak 28 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) pada hari terakhir pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (29/1).

Sidang digelar dalam tiga panel, yakni Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Pandeglang, Tangerang Selatan, Mamuju, Memberamo Raya, Asmat, Boven Digoel, Fakfak, Kaimana dan Manokwari.

Baca Juga:

Bawaslu Daerah Diminta Bersiap Hadapi Perselisihan di MK

Panel 2 yang terdiri atas Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memeriksa sengketa hasil Pilkada Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Lampung Tengah dan Pesisir Barat.

Kemudian Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan, Ternate, Kepulauan Sula, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Mongondow Timur, Manado serta Bolaang Mongondow Timur.

"Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, agenda yang dilakukan adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh pemohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.

Gedung MK. (Foto: Antara)
Gedung MK. (Foto: Antara)

Sedangkan dalam sidang pekan depan, sidang perkara sengketa pilkada beragendakan mendengar jawaban termohon KPU serta keterangan Bawaslu.

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Pada Selasa perkara yang diperiksa sebanyak 35 perkara, Rabu 35 perkara dan Kamis 34 perkara.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi. (Knu)

Baca Juga:

MK Tegaskan Jabatan Ketua Pengadilan di Bawah MA tak Punya Batasan Periode

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law
Indonesia
Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

Karyono pun mengidentifikasi dua kelompok di dalam persoalan UU Cipta Kerja ini.

Deputi KPK Sebut Singapura Surganya Para Koruptor
Indonesia
Deputi KPK Sebut Singapura Surganya Para Koruptor

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyatakan bahwa negara Singapura adalah surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi.

Melonjak di Akhir Pekan, KAI Tambah 4 Perjalanan KRL Yogyakarta-Solo
Indonesia
Melonjak di Akhir Pekan, KAI Tambah 4 Perjalanan KRL Yogyakarta-Solo

Total ada 24 perjalanan KRL relasi Yogyakarta-Solo Balapan yang beroperasi bolak balik di akhir pekan.

KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut

Dugaan korupsi dalam kasus ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta

Empat Pedagang Positif Corona, Pasar Kopro Jakbar Ditutup
Indonesia
Empat Pedagang Positif Corona, Pasar Kopro Jakbar Ditutup

Sebelumnya, sebanyak 135 orang pedagang dari penjual sayur, buah, daging di Pasar Kopro menjalani swab test massal.

Anies: 66 Persen Pasien Positif Corona di Jakarta adalah Orang Tanpa Gejala
Indonesia
Anies: 66 Persen Pasien Positif Corona di Jakarta adalah Orang Tanpa Gejala

"Karena kalau kondisi ini terus berlangsung bukan tidak mungkin kita akan kembali ke situasi sebelum ini," jelasnya.

Pemerintah Bebaskan Pajak Vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Pajak Vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok

1,2 juta vaksin COVID-19 itu diimpor dari Sinovac Lifescience Corporation Limited China dalam bentuk SARS CoV-2 atau verocells dengan penerima BUMN PT Bio Farma.

Warga Kembali Nikmati CFD Thamrin - Sudirman
Indonesia
Warga Kembali Nikmati CFD Thamrin - Sudirman

Bagi warga yang rentan terpapar COVID-19 (anak-anak di bawah usia sembilan tahun, lansia, dan ibu hamil) diminta agar tetap berada di rumah dan menjaga kebugaran di rumah.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Pembohong dari Raja Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Pembohong dari Raja Saudi

Akun Facebook Isa R Lionel Junior membagikan cuplikan pemberitaan Metro TV dengan judul “Gelar Kehormatan Dari Arab, Kerajaan Saudi Berikan Gelar Amirulkazzab Kepada Presiden.”

Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah yang Ditangkap Terus Bertambah
Indonesia
Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah yang Ditangkap Terus Bertambah

Densus 88 Antiteror menangkap tersangka baru terkait Jamaah Islamiyah Jawa Timur.