Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PETANI di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mendesak agar pemerintah daerah tersebut segera memetakan dan mendata tanah-tanah telantar tak produktif untuk kemudian didistribusikan kepada para petani miskin. Tak hanya itu, mereka juga meminta realisasi reforma agraria sejati sesuai dengan amanat dan cita-cita Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA 1960.
Tuntutan tersebut disampaikan petani saat bertemu Bupati Karanganyar Rober Christanto dalam momentum Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 yang diperingati di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (24/9).
Koordinator petani Yoseph Heriyanto, mengatakan Hari Tani yang diperingati setiap 24 September ini merupakan momentum penting untuk menegaskan kembali cita-cita UUPA 1960, yakni terwujudnya reforma agraria sejati. Namun, kondisi petani di Karanganyar maupun secara nasional masih jauh dari cita-cita tersebut.
“Desakan realisasi reforma agraria sejati sebelumnya juga pernah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui aksi para petani yang juga dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tahun lalu. Kami minta pemkab peka pada petani,” ujar Yoseph, Rabu (24/9).
Baca juga:
Ia mengatakan, terkait dengan reforma agraria sejati, pihaknya mengatakan itu bukan sekadar bagi-bagi sertifikat, melainkan redistribusi tanah secara menyeluruh dan disertai dengan pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat. “Permasalahan lain yang juga menjadi sorotan yakni soal krisis air irigasi. Di banyak wilayah Karanganyar, terutama sentra pertanian di Karangpandan, Jumapolo, dan Jatiyoso harus ditangani,” katanya.
Ia mengungkapkan petani mengalami kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Krisis air ini berakibat langsung pada penurunan produktivitas dan ancaman gagal panen. "Kami mendesak pemerintah daerah membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi, serta memastikan distribusi air yang adil bagi petani," tuturnya.
Ia juga menyoroti harga gabah yang turun saat panen raya. Pihaknya mendesak pemerintah daerah mendorong kebijakan penyerapan hasil panen melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih, maupun BUMD Pangan agar petani tidak terus menjadi korban tengkulak dan fluktuasi pasar. "Kami juga menuntut penguatan organisasi tani karena sebagai wadah kolektif yang mampu memperjuangkan hak-hak petani, bukan sekadar urusan administratif," katanya.
Saat menanggapi tuntutan petani, Bupati Rober Christanto tak menampik masih banyak persoalan yang dihadapi petani di lapangan. "Di antaranya kami masih melihat banyak hasil petani kita ini yang masih dijual ke tengkulak," ujar Rober.
Ia menambahkan pihaknya akan mendorong agar gabungan kelompok tani (gapoktan) di Karanganyar bisa menjadi satu kesatuan sehingga mereka tidak lagi bisa termonopoli.
“Kami mendorong pembentukan badan usaha milik petani (BUMP) dalam rangka mempersiapkan petani agar bisa naik kelas,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
