Hari Pertama Masuk Kantor, Pemkot Depok Perintahkan ASN Lakukan Tes Antigen Ilustrasi apel ASN. (Foto: Kemenpan RB)

MerahPutih.com - Hari pertama masuk kantor, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pemkot Depok, Jawa Barat, tidak diisi denganapel pagi usai libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris memerintahkan, setelah libur Lebaran, seluruh ASN dan non-ASN Depok wajib melakukan tes usap antigen. Karena itu, tidak ada apel pagi dan halal bihalal di lingkungan Balai Kota Depok.

Baca Juga:

Mendagri Tito Izinkan ASN WFH Lima Hari Setelah Libur Lebaran

Idris mengatakan, untuk pelaksanaan tes usap antigen COVID-19, dilaksanakan di lingkungan balai kota dan 11 Puskesmas di Depok. Kegiatan tes usap antigen akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB.

"Jika ditemukan ASN maupun non-ASN yang belum melaksanakan tes usap antigen, kepala perangkat daerah (PD) mereka yang bertanggung jawab mutlak dengan segala risikonya," tegasnya.

Untuk Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan terlebih dahulu para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah sudah tes usap antigen.

"Baru kita mulai kegiatan belajar mengajar (KBM) usai libur Lebaran 2022," ucapnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
Wali Kota Depok Mohammad Idris (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kepala Polri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH bagi ASN untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022.

Menpan RB menyarankan seluruh instansi pemerintahan mengatur jadwal work from home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) selama sepekan mulai Senin (9/5).

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Tjahjo. (*)

Baca Juga:

Menteri Tjahjo Kumolo Setuju ASN Terapkan WFH setelah Libur Lebaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gagal Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Terima Keputusan Presiden Jokowi
Indonesia
Gagal Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Terima Keputusan Presiden Jokowi

Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono gagal menjadi calon Panglima TNI. Dengan jiwa besar, ia menerima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies
Indonesia
Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Dalam simulasi 15 nama, terdapat tiga calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10 persen.

Farid Okbah Cs Dinilai Tak Bisa Mengelak, Jaringan Moderat: Mereka Mengakui Semua
Indonesia
Farid Okbah Cs Dinilai Tak Bisa Mengelak, Jaringan Moderat: Mereka Mengakui Semua

Sementara, ia menilai penangkapan Ahmad Zain An Najah tidak ada kaitannya dengan MUI

Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh: Allah Menampar Saya
Indonesia
Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh: Allah Menampar Saya

Mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh mengungkapkan penyesalannya atas korupsi yang dia lakukan dulu.

Lockdown Kota Xian, Tiongkok Alami Kenaikan Kasus COVID-19
Dunia
Lockdown Kota Xian, Tiongkok Alami Kenaikan Kasus COVID-19

Otoritas Ibu Kota Provinsi Shaanxi menutup 3.574 unit sekolahan dan mewajibkan para murid mengikuti kelas daring.

Satgas Pangan Jaga Kesediaan Stok dan Harga di Bulan Ramadan
Indonesia
Satgas Pangan Jaga Kesediaan Stok dan Harga di Bulan Ramadan

Pemerintah menjamin pasokan serta ketersedian bahan pokok atau sembako selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2022. Selain itu harga kebutuhan tersebut akan semakin terjangkau.

DPR Janjikan RUU Migas Dibahas Tahun 2022
Indonesia
DPR Janjikan RUU Migas Dibahas Tahun 2022

RUU Migas tidak masuk dalam daftar 40 RUU Prolegnas, tetapi menjadi carry over tahun sebelumnya, sehingga harus dibahas pada tahun depan.

MUI: Aparat Penegak Hukum Perlu Bantu Menag Tindak Penyelewengan Dana BOP Pesantren
Indonesia
MUI: Aparat Penegak Hukum Perlu Bantu Menag Tindak Penyelewengan Dana BOP Pesantren

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mendukung sikap tegas Kemenag dalam menindak oknum yang terbukti menyelewengkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.

KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Laporkan Dugaan Korupsi Sesuai Prosedur
Indonesia
KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Laporkan Dugaan Korupsi Sesuai Prosedur

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta serikat karyawan tersebut melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia sesuai prosedur.

Legislator PAN Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Indonesia
Legislator PAN Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Jabatan Kepala Otorita IKN memang pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta di berhentikan oleh presiden.