Pilkada Serentak
Hari Pencoblosan, KPU Diminta Waspadai Kerumunan di Luar TPS Simulasi Pilkada. (MP/Teresa Ika).

MerahPutih.com - Pilkada Serentak hanya tinggal dua pekan mendatang. Tepatnya, 9 Desember 2020 jutaan warga di berbagai daerah bakal melakukan pencoblosan. Namun, kerumunan di TPS dikhawatirkan jadi klaster baru COVID-19.

Satuan Tugas COVID-19 meminta Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi, ini tetap mengutamakan pencegahan penularan.

Para penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah ataupun tim pasangan calon, diharapkan membantu dalam mencegah penularan Covid-19. Caranya dengan tidak mengundang kerumunan dan menjadi contoh bagi para pemilihnya.

Baca Juga:

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

"Pastikan tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di TPS (tempat pemungutan suara). Bagi masyarakat, mohon perhatikan jarak aman saat mengantri di dalam dan di luar TPS," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (26/11).

Wiku mengingatkan, masyarakat diminta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

"Dalam menyalurkan suaranya TPS kela masyarakat tetap tertib dan mematuhi aturan yang diarahkan petugas TPS," katanya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto: Antara)

Para petugas penyelenggara Pilkada yang berada di TPS-TPS pun harus disiplin ada protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Mari kita semarakkan pesta demokrasi ini dengan aman, serta tetap mengutamakan protokol kesehatan di setiap sendinya," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Penyenggara Harus Antisipasi Pelanggaran di Pilkada Serentak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas
Indonesia
Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas

Lembaga negara harus memenuhi syarat mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja

Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang
Indonesia
Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang

Ketimpangan sebesar 19,42 persen antara rata-rata upah buruh atau pegawai laki-laki dengan perempuan.

Bareskrim Garap Tersangka Kasus Kebakaran Kejagung
Indonesia
Bareskrim Garap Tersangka Kasus Kebakaran Kejagung

Mereka merupakan tukang bangunan, mandor, bos penyedia bahan pembersih lantai, hingga pejabat Kejaksaan Agung RI

90 Persen Penumpang di Bandara Soetta Dalam Rangka Perjalanan Dinas
Indonesia
90 Persen Penumpang di Bandara Soetta Dalam Rangka Perjalanan Dinas

Setiap orang yang masuk kriteria tersebut harus melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam SE 04/2020

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer
Indonesia
Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer

Kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya agar ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera.

Hadapi New Normal, Garuda Indonesia Fokus Pada Layanan Kargo
Indonesia
Hadapi New Normal, Garuda Indonesia Fokus Pada Layanan Kargo

Garuda Indonesia Group melalui lini usaha transportasi dan logistik, PT Aerojasa Cargo secara resmi meluncurkan "KirimAja" yang merupakan layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital.

Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac
Indonesia
Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac

Turki bakal mendatangkan lagi 25 sampai 30 juta dosis vaksin Sinovac, Tiongkok.

Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah
Indonesia
Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah

Pada 26 Desember 2019, John Kei memperoleh bebas bersyarat setelah menghuni Lapas Nusakambangan sejak 2014

Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda
Indonesia
Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat karena jaksa penuntut umum (JPU) belum dapat menghadirkan ahli bahasa sebagaimana telah dijadwalkan dalam persidangan sebelumnya, Senin (5/4).