Image
Author by : Sejumlah Jurnalis gabungan lintas organisasi melakukan orasi aksi turun kejalan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di Lhokseumawe, Provinsi Ace

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melaporkan majalah Tempo ke Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri). Mereka melaporkan berita pemuatan majalah Tempo yang memuat aliran dana yang diduga melibatkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, akhir Januari 2015 lalu. Sang Pelapor ingin pidanakan Tempo. Menurut si pelapor, Tempo dianggap menyebarkan rahasia perbankan.

Kasus Tempo ini menggundang Dewan Pers untuk menyatakan pendapatnya. Bagi Dewan Pers, pemberitaan tentang aliran dana Budi Gunawan tersebut telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers sehingga tidak layak dipidanakan. Kasus tersebut ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Image
Author by : Sejumlah Jurnalis gabungan lintas organisasi melakukan orasi aksi turun kejalan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di Lhokseumawe, Provinsi Ace

Mungkin ini merupakan kasus yang update, terbaru. Kontributor RCTI, Rani Sanjaya, dan Berita Satu TV, Robi Kurniawan, dikeroyok dan dipukul oleh belasan petugas keamanan saat meliput aksi protes yang dilakukan penghuni Apartemen Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

Selain itu, jurnalis lain yang mendapat intimidasi dari petugas keamanan setempat adalah Muhammad Rizki, Metro TV, dan Samarta, SCTV. Sampai kini Kepolisian Resort Jakarta Pusat belum menetapkan tersangka dalam.

Image
Author by : Anggota Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) mengikuti aksi Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (3/5). (Foto: Antara)

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, dipidana oleh Polda Metro Jaya. Ia ditangkap sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Ia diancam dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Ia menjadi tersangka bulan Desember 2014 lampau, usai Tempo menampilkan karikatur yang mengritik kekerasan dan pembunuhan atas nama agama yang dilakukan oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State (IS). Kini, Polda Metro Jaya pun tidak bisa menghentikan kasus tersebut. Padahal Dewan Pers sudah memberikan arahan agar Kepolisian menghentikan kasus tersebut.

Image
Author by : Puluhan wartawan dan mahasiswa memajang poster saat aksi damai memperingati hari Kebebasan Pers Internasional 2015 di jalan Udayana Mataram, NTB, Min

Akhir Februari 2015, wartawan Radar Bekasi, Randy Yosetiawan Priogo, dikeroyok oleh seorang politikus lokal dari Partai Amanat Nasional Kota Bekasi. Kekerasan ini terjadi sehari setelah Radar Bekasi memuat berita ihwal PAN Kota Bekasi. Dua tersangka sudah ditahan di Kepolisian Resort Bekasi Kota, tapi sampai kini mereka belum diadili. Belakangan, Randy dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik atas pemberitaan tersebut. Pelapornya adalah Ketua PAN Bekasi Utara Iriansyah. Dalam kasus pelaporan pencemaran nama baik, Kepolisian Resort Bekasi Kota tidak meneruskan kasus tersebut karena menilai masalah itu masuk ranah jurnalistik.

Image
Author by : Anggota Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) berpose menggunakan poster ketika mengikuti aksi Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Menteng, Jakarta,

Seperti yang diketahui ada seorang pemilik Televisi yang juga seorang politikus telah menyalahi aturan main. Owner tersebut memanfaatkan media televisi yang dimilikinya itu sebagai kpeentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian, AJI memohon pemerintah Republik Indonesia segera mencabut izin penyiaran televisi tersebut karena mereka telah menyalahgunakan frekuensi publik milik negara.

Image
Author by : Aktor pantomim, Wanggi dan Wahyu mementaskan repertoar "Journalism Not A Crime" pada peringatan Hari Kebebasan Pers se-Dunia, Bandung, Jawa Barat, Mi

Saat ini AJI Jakarta menilai kepolisian masih belum memahami dengan baik bahwa jurnalis yang melakukan kegiatan jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, Ketua AJI Jakarta berharap polisi hendaknya tidak boleh serta merta memproses laporan masyarakat terkait jurnalistik dengan pasal pidana. Hal ini mengacu berdasarkan UU Pers, segala kasus yang terkait dengan sengketa produk jurnalistik harus diselesaikan lewat Dewan Pers. Di Hari Kebebasan Pers Dunia ini, AJI Jakarta mengingatkan kembali kepada kepolisian untuk merujuk UU Pers saat menangani laporan masyarakat seputar sengketa pemberitaan. (aku)


Fredy Wansyah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH