Hari Ini, Tangkisan Terakhir Peneror Novel Lolos dari Tuntutan 1 Tahun Bui Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, hari ini, Senin (29/6) pukul 10.00 WIB.

Dua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis akan membacakan duplik atau jawaban atas replik jaksa. Jaksa dalam tuntutannya meminta hakim menjatuhkan vonis 1 tahun bui atas dugaan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

"Setelah sidang kemarin beragenda replik (jawaban jaksa atas tangkisan terdakwa), duplik, baru (setelahnya) sidang putusan," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Djumyanto, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga

Novel Yakin Teror ke Dirinya Bukan Serangan Pribadi

Kedua terdakwa yang merupakan anggota Brimob Polri ini tak akan hadir. Nantinya, duplik akan disampaikan secara tertulis. Duplik disampaikan, usai mereka mendengar penolakan jaksa atas peldoi (pembelaan terdakwa).

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tanggapan atas pledoi terdakwa (replik). Secara subtansi, tanggapan JPU tetap tidak berubah, meski tuntutan ringan terhadap terdakwa mendapat kritik keras dari banyak pihak.

Secara umum, JPU membantah keseluruhan nota pembelaan dua terdakwa, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Hanya saja, bantahan itu tetap tidak mengubah tuntutan satu tahun yang disampaikan jaksa sebelumnya.

"Kami selaku penuntut umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan seperti yang sudah kami bacakan (tuntutan setahun), " kata jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Satria Iriawan.

Novel
Penyidik KPK Novel Baswedan. Foto: ANTARA

JPU bersikukuh menyatakan tuntutan terhadap dua oknum Polri itu telah mempertimbangkan berbagai aspek. Baik aspek yuridis maupun nonyuridis. JPU pun meminta majelis hakim untuk menolak nota pembelaan yang diajukan Ronny dan Kadir. Seperti, pembelaan terdakwa bahwa penyerangan terhadap Novel dilakukan secara tunggal. Yakni dilakukan Rahmat Kadir.

Pembelaan itu dibantah JPU seiring fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Rahmat Kadir bersama Ronny Bugis mengendarai sepeda motor dan menyerang Novel usai salat Subuh 11 April 2017 lalu. JPU juga membantah dalil pledoi terdakwa yang menyatakan jika aksi penyerangan itu tidak terencana.

Sementara itu, Novel saat dikonfirmasi terkait agenda sidang menyatakan bahwa dirinya berharap pelaku dibebaskan. "Karena jaksa terkesan membela terdakwa," ujar dia, saat dikonfirmasi. (Knu)

Baca Juga

Novel Baswedan Sebut Pasal yang Jerat Dua Penyerangnya Janggal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Lebih dari 36 Ribu Sampel dari 196 Kabupaten dan Kota Diperiksa Terkait COVID-19
Indonesia
Lebih dari 36 Ribu Sampel dari 196 Kabupaten dan Kota Diperiksa Terkait COVID-19

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID–19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai yaitu 10.000 tes PCR real time per hari.

Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP
Indonesia
Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP

Polisi akan bergerak melakukan penangkapan terhadap para tersangka lain

LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani
Indonesia
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani

Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan

Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta
Indonesia
Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta

Samin adalah tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019

Penurunan penindakan menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi.

Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan

Ada ketentuan cukup tegas pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020.

MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas
Indonesia
MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas

50 pengadilan yang menangani perkara dengan pihak penyandang disabilitas akan menerima alokasi anggaran sebanyak Rp50 juta

Empat Fraksi DPRD DKI Walk Out, Wagub: Selesaikan Internal Dulu
Indonesia
Empat Fraksi DPRD DKI Walk Out, Wagub: Selesaikan Internal Dulu

Empat fraksi yang walk out itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golgar, Partai NasDem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Penghentian Pengumuman Kasus Harian COVID-19 Dinilai Tepat
Indonesia
Penghentian Pengumuman Kasus Harian COVID-19 Dinilai Tepat

"Secara psikologis tentu saja bisa mengganggu psikologi masyarakat karena tren kenaikan kasus semakin meningkat setiap hari," ungkap Wempy

  Sekolah Dibuka Kembali 13 Juli, Anies Minta Disdik Pertimbangkan Zona Aman Corona
Indonesia
Sekolah Dibuka Kembali 13 Juli, Anies Minta Disdik Pertimbangkan Zona Aman Corona

Anies menuturkan, poin penting sebelum membuka aktivitas belajar mengajar di sekolah harus melihat data peta lokasi sekolah dengan sebaran COVID-19.