Hari Ini, MK Putuskan 10 Perkara Pilkada Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis (18/3).

"Ada 10 putusan hari ini. Sidangnya semuanya daring. Para pihak hadir melalui online di lokasi masing-masing dan Majelis Hakim di ruang sidang MK," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono di Jakarta.

Baca Juga:

DKPP Sidangkan 118 Perkara Terkait Tahapan Pilkada

10 Perkara yang akan diputus tersebut, yakni perselisihan hasil pemilihan Bupati Belu, Bupati Kotabaru, Bupati Pesisir Barat, Bupati Bandung, Bupati Nias Selatan, Bupati Kabupaten Samosir, Bupati Kabupaten Malaka, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bupati Kabupaten Karimun dan Bupati Kabupaten Sumbawa.

Dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur seluruhnya digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Tanah Air belum melandai.

Jadwal sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung 18, 19 dan 22 Maret 2021 di ruang sidang pleno Gedung 1 MK.

Simulasi TPS. (Foto: Antara)
Simulasi TPS. (Foto: Antara)

Ke-32 sengketa pilkada ini berlanjut, setelah 100 sengketa pilkada lainnya kandas pada saat putusan sela di MK. Dari 32 sengketa pilkada tersebut, terdapat 2 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni Pilkada Kalimantan Selatan yang diajukan Pasangan Calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan Pilkada Provinsi Jambi yang diajukan Cek Endra-Ratu Munawaroh.

Sebelumnya, dalam agenda MK pada 8 hingga 18 Maret, majelis hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Pembacaan keputusan akan dilakukan pada 19 Maret hingga 24 Maret 2021. (Knu)

Baca Juga:

32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Tekankan Jajarannya Pelarangan Mudik Sesuai Asas Salus Populi Suprema Lex Esto
Indonesia
Kapolri Tekankan Jajarannya Pelarangan Mudik Sesuai Asas Salus Populi Suprema Lex Esto

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Nyepi Saat COVID-19, Umat Hindu Mengelilingi Rumah Seperti di Pura
Indonesia
Nyepi Saat COVID-19, Umat Hindu Mengelilingi Rumah Seperti di Pura

"Ada beberapa rangkaian acara yang tidak kami laksanakan seperti khutbah (dharma wacana) seusai sembahyang. Semua untuk mempersingkat acara," ujar Priyanto.

Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi
Indonesia
Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi

Sejauh ini semua merek vaksin termasuk Sinovac diketahui masih efektif

Ketua DPRD DKI: Saya Akan Lockdown Kantor DPRD
Indonesia
Ketua DPRD DKI: Saya Akan Lockdown Kantor DPRD

Kebijakan tak beroperasi kegiatan DPRD ini, sudah dikoordinasikan dengan Wakil Ketua DPRD DKI

15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Syarat itu sendiri tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 980 tahun 2020

Anak Amien Rais Akhirnya Minta Maaf
Indonesia
Anak Amien Rais Akhirnya Minta Maaf

Politikus PAN Mumtaz mengaku sedang kelelahan sehingga mudah terpancing emosi. Namun, menurutnya, tindakan itu tidak dapat dibenarkan.

Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Sepi dan Nihil Penerbangan
Indonesia
Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Sepi dan Nihil Penerbangan

"Kami tidak menutup bandara saat diberlakukan larangan mudik. Karena banyak warga mematuhi aturan larangan mudik, kondisi bandara jadi sepi," kata Yani, Kamis (6/5).

Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos
Indonesia
Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos

Perintah ini disampaikan Victorious usai Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada dua pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

AHY Nyatakan Perang Terbuka Terhadap Moeldoko
Indonesia
AHY Nyatakan Perang Terbuka Terhadap Moeldoko

AHY menegaskan dirinyalah pimpinan tertinggi PD