KPK Panggil Anggota DPRD terkait Kasus Cukai yang Jerat Bupati Bintan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - KPK telah menetapkan Bupati Bintan, Kepulauan Riau, nonaktif Apri Sujadi (AS) bersama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Apri dan Mohd Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap

Hari ini, KPK memanggil anggota DPRD Kabupaten Bintan Muhammad Yatir untuk penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk tersangka AS dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (1/12), dikutip Antara.

Selain itu, KPK memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Apri, yaitu Yhordanus selaku Direktur PT Yofa Niaga Pastya.

Bupati Bintan nonaktif Apri diduga menerima sekitar Rp 6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp 800 juta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara, Dua Saksi Diperiksa KPK

Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter.

Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA. Diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton.

Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton).

Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton.

KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 250 miliar. (*)

Baca Juga:

Gali Kasus Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu, KPK Periksa EVP PTPN Holding

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: SBY Ingin Membantu, Tapi Partainya Tak Ada di Pemerintahan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: SBY Ingin Membantu, Tapi Partainya Tak Ada di Pemerintahan

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Aprizal Khoiro yang dibagikan di grup Denny Siregar Fans.

Pemerintah Belum Temukan Virus Corona Varian Mu di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Belum Temukan Virus Corona Varian Mu di Indonesia

Semakin lama pandemi berlangsung dan kasus berkembang, virus akan terus melakukan mutasi dan modifikasi.

KBRI Didemo Massa Myanmar, Begini Nasib Warga Indonesia di Yangon
Indonesia
KBRI Didemo Massa Myanmar, Begini Nasib Warga Indonesia di Yangon

KBRI Yangon didemo terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa Indonesia mendukung pemilihan umum (pemilu) baru di Myanmar.

Ditemukan Kembali Siswa Positif di Sekolah, Pemkot Solo Tutup 3 SD
Indonesia
Ditemukan Kembali Siswa Positif di Sekolah, Pemkot Solo Tutup 3 SD

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan menutup tiga sekolah dasar (SD), Kamis (25/11).

Mayoritas Anak Muda Ingin UU ITE Direvisi
Indonesia
Mayoritas Anak Muda Ingin UU ITE Direvisi

Sebanyak 41,6 persen anak muda mengapresiasi negatif tindakan saling lapor. Sedangkan 32,2 persen menilai tindakan saling melapor itu baik-baik saja.

 Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan
Indonesia
Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan

Hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Fraksi PDIP Jakarta Dukung Pembongkaran Jalur Sepeda oleh Kapolri
Indonesia
Fraksi PDIP Jakarta Dukung Pembongkaran Jalur Sepeda oleh Kapolri

Pembuatan jalur sepeda dengan dana Rp 30 miliar ini tidak menggunakan dana APBD DKI karena berasal dari corporate social responsibility (CSR).

Realisasi Program PEN Hingga November 2021 Lebih dari Rp 480 Triliun
Indonesia
Realisasi Program PEN Hingga November 2021 Lebih dari Rp 480 Triliun

Realisasi tersebut terdiri dari klaster kesehatan Rp 129,3 triliun

Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol
Indonesia
Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol

Kasus seorang guru taman kanak-kanak (TK) yang terjerat utang di 24 pinjaman online memantik perhatian dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

Sepanjang 2021, Ada 1.261 Aksi Demonstrasi di DKI Jakarta
Indonesia
Sepanjang 2021, Ada 1.261 Aksi Demonstrasi di DKI Jakarta

"Isu yang turut menjadi sorotan ialah unjuk rasa, sebanyak 1.261 aksi terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terendah di Juli, tertinggi di Maret. Karena Juli itu terjadi peningkatan COVID-19," tutur Fadil,