Hari Ini KPK Geledah Empat Lokasi Terkait Kasus Suap Meikarta Kantor Bupati Bekasi (pemkabbekasi.go.id)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Bekasi terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Rabu (17/10) malam.

"Malam ini , tim juga sedang melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bekasi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (17/10).

Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Menurut Febri, sejauh ini dari penggeledahan di DPMPTSP Kabupaten Bekasi tim penyidik lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta.

"Dengan demikian, sejauh ini penggeledahan telah dilakukan di 4 lokasi. 3 lokasi di Kawasan Bekasi dan 1 lokasi di Tangerang," ucap Febri.

Diduga terdapat dokumen proyek yang dicari penyidik KPK di empat lokasi tersebut. Namun Febri belum mengetahui apa saja dokumen yang disita dari penggeledahan tersebut.

Proyek Meikarta
Proyek Meikarta dari Lippo Group (meikarta.com)

Proyek Meikarta memiliki hubungan dengan PT Lippo Karawaci Tbk, salah satu jaringan bisnis James Riady pemimpin Lippo Group.

Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional PT Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Billy Sindoro diduga memberikan suap Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jelaskan Sosok yang Berdiri di Samping DN Aidit, Jokowi: Kalau Begini Terus-Terus, Akan Jadi Apa Bangsa Kita Ini



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH