Hari Ini Buruh Lanjutkan Mogok Nasional Ratusan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Foto: MP/Kanu

Meraputih.com - Setelah kemarin melakukan aksi unjuk rasa serentak di seluruh Indonesia yang diberi nama Mogok Nasional, hari ini buruh Indonesia akan kembali melanjukan aksinya.

“Setelah kemarin ratusan ribu bahkan hampir satu juta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk mengikuti mogok nasional, hari ini kami akan melanjutkan pemogokan tersebut,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (7/10).

Aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Aksi ini dilakukan semata-mata untuk meminta Pemerintah dan DPR membatalkan omnibus law, karena di dalamnya ada persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup hingga UMSK dihilangkan.

Baca Juga

PSBB Ketat DKI Mampu Turunkan Pergerakan Warga hingga 21 Persen

Lalu, ada syarat khusus untuk penetapan UMK, sehingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi karena penerapan kontrak dan outsourcing.

KSPI juga menghimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar tidak terpapar COVID-19, dengan tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak di antara massa aksi.

Ratusan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Foto: MP/Kanu

Berdasarkan catatan KSPI, aksi kemarin dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lain sebagainya.

Said Iqbal membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja secara ilegal. Menurutnya, pemogokan ini dilakukan sebagai bentuk protes kaum buruh atas disahkannya RUU Cipta Kerja.

Iqbal juga menyebut, bahwa dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000.

Baca Juga

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

Khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” terangnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa KPK Ungkap Alasan tak Hadirkan Hasto PDIP di Sidang Suap Wahyu Setiawan
Indonesia
Jaksa KPK Ungkap Alasan tak Hadirkan Hasto PDIP di Sidang Suap Wahyu Setiawan

Begitu juga dengan Hasto, kata Ronald, Jaksa tidak butuh keterangannya dalam membuktikan dakwaan Wahyu dan Agustiani.

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat meresahkan.

Kejati DKI Minta Polda Metro Tangkap Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan
Indonesia
Kejati DKI Minta Polda Metro Tangkap Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meminta penyidik Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus mafia tanah, Benny Tabalujan.

Pemprov DKI Atur Jalur Road Bike, Sabtu-Minggu Hanya 3 Jam
Indonesia
Pemprov DKI Atur Jalur Road Bike, Sabtu-Minggu Hanya 3 Jam

Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun keputusan gubernur (kepgub) yang mengatur lintasan sepeda road bike di ibu kota.

Usut Kasus Suap Gratifikasi Rp46 M Nurhadi, KPK Garap Panitera Pengganti PT DKI
Indonesia
Usut Kasus Suap Gratifikasi Rp46 M Nurhadi, KPK Garap Panitera Pengganti PT DKI

Siti bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19
Indonesia
Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19

Sebanyak 91Tempat Pemakaman Umum (TPU) disediakan Pemerintah Kabupaten Tangerang, berlokasi di 26 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

Separuh Kota di Jawa Timur Berstatus Zona Kuning, Sisanya Zona Orange
Indonesia
Separuh Kota di Jawa Timur Berstatus Zona Kuning, Sisanya Zona Orange

Provinsi Jawa Timur bebas zona merah COVID-19. Sebab, sudah 19 kabupaten/kota atau 50 persen dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jatim berstatus zona kuning

Jadwal Debat Calon Wali Kota Tangerang Selatan
Indonesia
Jadwal Debat Calon Wali Kota Tangerang Selatan

"Debat pertama akan digelar pada tanggal 22 November 2020. Sementara, debat kedua digelar 3 Desember 2020," kata Bambang

[HOAKS atau FAKTA]: Terkena Radiasi Handphone, Otak Bocah Mengecil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terkena Radiasi Handphone, Otak Bocah Mengecil

Unggahan Mujayana juga membagikan sebuah narasi dan unggahan dikomentari 44 komentar warga Facebook.

Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19
Indonesia
Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19

Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat nihil kasus baru hari ini.