Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar. ANTARA/Muhammad Adimaja/hp

MerahPutih.com - Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Namun, nasib para guru di sejumlah daerah masih sangat memperihatinkan.

Untuk itu, Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non-ASN.

Baca Juga

Hari Guru Nasional, Tunjukkan Apresiasi lewat Fasilitas Mengajar Nyaman

Perpres tersebut dinilai penting dikeluarkan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru non-ASN, yakni para guru honorer, termasuk guru sekolah atau madrasah swasta.

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN yaitu guru honorer termasuk guru sekolah/madrasah swasta," ungkap Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Meskipun sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagian dari ASN, namun belum mengakomodir keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang.

"Seleksi guru PPPK baru menampung 173 ribu guru honorer dari formasi yang dibuka 506 ribu secara nasional," ungkapnya.

Satriwan menjelaskan, fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah UMP/UMK Buruh.

"Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Upah bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar," tutur Satriawan.

Ilustrasi guru. Foto: Istimewa

Dia contohkan, upah guru honorer berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah. Pertama, UMK buruh di Kabupaten Karawang sebesar Rp 4,7 juta. Namun, upah guru honorer SD negeri di sana hanya Rp 1,2 juta.

Kemudian, UMP/UMK Sumatera Barat Rp 2,4 juta sementara upah guru honorer jenjang SD negeri di Kabupaten Tanah Datar hanya sebesar Rp 500 ribu - Rp 800 ribu.

Di Kabupaten Aceh Timur Rp 500 ribu, di Kabupaten Ende Rp 400 ribu, guru honorer di SMK negeri Rp 700 ribu-800 ribu, di Kabupaten Blitar Rp 400 ribu untuk honorer baru dan Rp 900 ribu untuk honorer lama yang dinilai berdasarkan lama mengabdi. Jadi, rata-rata upah di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan tak sampai Rp 500 ribu.

"Sudah kecil, upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya BOS. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari," kata Satriwan.

Menurut dia, regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Selain itu, bisa mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru.

"Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen, serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara. Jadi itulah alasan urgensi dibuatnya Perpres," cetus Satriwan. (Knu)

Baca Juga

KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo
Indonesia
Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo

Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menguat.

Kelompok Kerja Pendidikan G20 Bahas Masa Depan Dunia Kerja
Indonesia
Kelompok Kerja Pendidikan G20 Bahas Masa Depan Dunia Kerja

Sistem pendidikan tidak hanya menjawab transisi lapangan pekerjaan, tetapi dapat membentuk kebutuhan lapangan pekerjaan.

Paspampres Latihan Beragam Skenario Penyelamatan Jokowi di Ukraina
Indonesia
Paspampres Latihan Beragam Skenario Penyelamatan Jokowi di Ukraina

Jokowi direncanakan akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia akhir Juni 2022 mendatang.

Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen
Indonesia
Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen

"UMP 2022 DIY ditentukan naik menjadi Rp 1.840.951,53. Naik sebesar Rp 75.915,53 atau sebesar 4,30 persen dibanding UMP 2021," ucap Sultan di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/11).

Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres
Indonesia
Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres

Elektabilitas itu didapatkan setelah para responden diberikan pertanyaan 'jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, siapa yang akan dipilih.

DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang
Indonesia
DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang

Ketua Fraksi Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI untuk segera menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran.

Kapolda Beberkan Lingkaran Setan di Balik Bisnis Pinjol Ilegal
Indonesia
Kapolda Beberkan Lingkaran Setan di Balik Bisnis Pinjol Ilegal

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran secara khusus menyoroti maraknya perusahaan peer to peer lending (P2P) pinjaman online (pinjol) ilegal.

Waspada Lonjakan Pengguna KRL di Awal Pekan
Indonesia
Waspada Lonjakan Pengguna KRL di Awal Pekan

Volume Pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line Jabodetabek pada hari Senin setelah libur akhir pekan dalam tiga pekan terakhir pada Bulan Maret 2022 ini menunjukkan tren meningkat.

Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown
Indonesia
Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown

Presiden juga telah memberi arahan agar dilakukan lockdown di tingkat kecamatan, apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau zona merah. Artinya tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain.

Roy Suryo Dijerat UU ITE
Indonesia
Roy Suryo Dijerat UU ITE

Roy Suryo disangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.