Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar. ANTARA/Muhammad Adimaja/hp

MerahPutih.com - Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Namun, nasib para guru di sejumlah daerah masih sangat memperihatinkan.

Untuk itu, Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non-ASN.

Baca Juga

Hari Guru Nasional, Tunjukkan Apresiasi lewat Fasilitas Mengajar Nyaman

Perpres tersebut dinilai penting dikeluarkan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru non-ASN, yakni para guru honorer, termasuk guru sekolah atau madrasah swasta.

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN yaitu guru honorer termasuk guru sekolah/madrasah swasta," ungkap Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Meskipun sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagian dari ASN, namun belum mengakomodir keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang.

"Seleksi guru PPPK baru menampung 173 ribu guru honorer dari formasi yang dibuka 506 ribu secara nasional," ungkapnya.

Satriwan menjelaskan, fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah UMP/UMK Buruh.

"Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Upah bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar," tutur Satriawan.

Ilustrasi guru. Foto: Istimewa

Dia contohkan, upah guru honorer berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah. Pertama, UMK buruh di Kabupaten Karawang sebesar Rp 4,7 juta. Namun, upah guru honorer SD negeri di sana hanya Rp 1,2 juta.

Kemudian, UMP/UMK Sumatera Barat Rp 2,4 juta sementara upah guru honorer jenjang SD negeri di Kabupaten Tanah Datar hanya sebesar Rp 500 ribu - Rp 800 ribu.

Di Kabupaten Aceh Timur Rp 500 ribu, di Kabupaten Ende Rp 400 ribu, guru honorer di SMK negeri Rp 700 ribu-800 ribu, di Kabupaten Blitar Rp 400 ribu untuk honorer baru dan Rp 900 ribu untuk honorer lama yang dinilai berdasarkan lama mengabdi. Jadi, rata-rata upah di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan tak sampai Rp 500 ribu.

"Sudah kecil, upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya BOS. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari," kata Satriwan.

Menurut dia, regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Selain itu, bisa mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru.

"Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen, serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara. Jadi itulah alasan urgensi dibuatnya Perpres," cetus Satriwan. (Knu)

Baca Juga

KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Tempat Usaha Langgar PPKM Darurat, Empat Pengunjung Reaktif COVID-19
Indonesia
Lima Tempat Usaha Langgar PPKM Darurat, Empat Pengunjung Reaktif COVID-19

Di Jakarta Utara ada Kafe Otentik Restoran and Lounge, yang didominasi warga negara Nigeria

81 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
81 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Untuk jumlah pasien yang rawat inap terdata sebanyak 1.222 orang

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban
Indonesia
KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

Kemlu dan KBRI Kabul telah melakukan pertemuan secara virtual

Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM
Indonesia
Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM

Mereka juga meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sahnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021

Menag Belum Berani Beri Kepastian Soal Kuota Jemaah Haji
Indonesia
Menag Belum Berani Beri Kepastian Soal Kuota Jemaah Haji

Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi

Sepeda Non Road Bike Dilarang Lintasi Jalan Sudirman-Thamrin
Indonesia
Sepeda Non Road Bike Dilarang Lintasi Jalan Sudirman-Thamrin

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, bagi pesepeda non road bike diminta untuk menggunakan jalur sepeda yang sudah disediakan di sebelah kiri jalan.

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK
Indonesia
MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/3).

Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma
Indonesia
Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma

Perseroan juga tengah dalam proses negosiasi untuk menambah 120 juta dosis bahan baku dari pengembang vaksin asal Tiongkok.

Legislator Tuntut Pemerintah Angkat Semua Penyuluh Perikanan Bantu PNS Tanpa Syarat
Indonesia
Legislator Tuntut Pemerintah Angkat Semua Penyuluh Perikanan Bantu PNS Tanpa Syarat

Mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari PNS.

Partai Gelora Nilai Militer Indonesia Perlu 'Roadmap' Jika Ingin Masuk Lima Besar Dunia
Indonesia
Partai Gelora Nilai Militer Indonesia Perlu 'Roadmap' Jika Ingin Masuk Lima Besar Dunia

Partai Gelora tidak ingin terjebak soal "isu mafia alutsista"