Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin Pemkot Gunungsitoli melakukan tes usap massal kepada masyarakat setempat. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan batas tertinggi swab test sebesar Rp 900 ribu. Menurut Saleh, dengan penetapan ini, tes usap diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

"Terutama golongan menengah ke atas," jelas Saleh dalam keteranganya, Sabtu (3/10).

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test. Namun, biayanya disubsidi pemerintah.

Baca Juga

KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19

"Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga swab test sebesar Rp 900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Karena itu, perlu anggaran negara untuk membantu mereka," terang Saleh.

Ia menekankan, swab test ini kan sangat penting. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan test minimal sekali dua minggu.

"Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan;" imbuh Saleh.

Menurut dia, kebutuhan atas swab test bukanlah bagi golongan menengah ke bawah. Tetapi juga merupakan kebutuhan seluruh masyarakat. Sebab, COVID-19 tidak pernah mengenal status sosial.

"Karena itu, semuanya harus berhati-hati dan waspada;" jelas politikus PAN ini.

Sejumlah ASN mengikuti tes usap tenggorokan (swab) untuk mengetahui ada tidaknya virus Corona. (ANTARA) Akhmad Nazaruddin Lathif)
Sejumlah ASN mengikuti tes usap tenggorokan (swab) untuk mengetahui ada tidaknya virus Corona. (ANTARA) Akhmad Nazaruddin Lathif)

Meskipun penetapan batas tertinggi harga swab test ini diapresiasi, namun dinilai belum lengkap. Sebab, sanksi kepada faskes dan laboratorium yang melanggar tidak tegas. Karena itu, dikhawatirkan aturan yang baik seperti ini tidak dapat berjalan dengan baik.

"Aturan ini sebaiknya diisi juga dengan sanksi. Dengan begitu, semuanya bisa mematuhi;" tutup Saleh.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah menetapkan batasan tarif tertinggi yang harus dibayarkan untuk melakukan pengujian PCR atau tes swab mandiri

"Tim kemenkes dan BPKN menyetujui batas tertinggi swab yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat yaitu Rp 900 ribu "ujar Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan , Prof. Dr. H. Abdul Kadir, PHD, Sp.THT-KL (K), MARS dalam konferensi pers di kanal Youtube Kementerian Kesehatan, Jumat (2/10).

Sebagai acuan, dalam perhitungan batas tertinggi, dihitung komponen yang terdiri atas jasa SDM, jasa pelayanan dokter, ekstraksi, pengambilan sampel.

Ditegaskan bahwa harga acuan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin melakukan tes mandiri, bukan kontak tracing. Tes swab ditanggung pemerintah jika telah mendapat rujukan dari rumah sakit atau ditemukan dari penelusuran kontak atau contact tracing.

Hanya saja, tidak sedikit masyarakat yang juga ingin melakukan pemeriksaan tes swab mandiri karena alasan tertentu.

Sebelum ditetapkan batas tarif tes swab mandiri, harganya bisa berpuluh kali lipat dibandingkan rapid test, berkisar Rp 1,5 juta-Rp 4 juta, tergantung waktu tunggu hasil tes yang didapatkan.

Baca Juga

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah

Adapun alasan dilakukannya pengaturan harga tes swab yakni presiden telah menginstruksikan agar testing ditingkatkan dan animo masyarakat untuk melakukan tes mandiri sebenarnya cukup tinggi. Namun harganya cukup bervariatif dan sebagian besar kalangan mendorong pemerintah untuk menetapkan harga acuan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya
Indonesia
Hadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM-nya

Bambang menilai kurikulum pendidikan kejuruan masih perlu disesuaikan

PSI Usul Kenaikan Dana Partai Rp20 Ribu Per Suara
Indonesia
PSI Usul Kenaikan Dana Partai Rp20 Ribu Per Suara

"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," sambungnya

Disiplin Cuci Tangan di Pesantren Tinggi, Kemenag: Kelanjutan Budaya dan Ajaran Islam
Indonesia
Disiplin Cuci Tangan di Pesantren Tinggi, Kemenag: Kelanjutan Budaya dan Ajaran Islam

Jika biasanya, umat Islam hanya lima kali berwudhu maka jika ditambah shalat sunah bisa mencapai 10 hingga 15 kali

Jokowi Senang Pakai Baju Tradisional Tiongkok Karya Desainer Anne Avantie
Indonesia
Jokowi Senang Pakai Baju Tradisional Tiongkok Karya Desainer Anne Avantie

Jokowi juga bangga dengan Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional 2020, Gandi Sulistiyanto

Resmikan Rel Ganda Lintas Selatan Jawa, Menhub: Jalur Baru Ekonomi Nasional
Indonesia
Resmikan Rel Ganda Lintas Selatan Jawa, Menhub: Jalur Baru Ekonomi Nasional

Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa mulai dari Cirebon–Purwokerto–Kroya–Yogya–Solo–Madiun–Jombang sepanjang 550 kilometer.

Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia
Indonesia
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia

Mantan Menteri Kehakiman di masa Presiden ketiga BJ Habibie, Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12) pagi.

Polres Jakpus Sediakan Rapid Antigen Gratis di Stasiun Senen
Indonesia
Polres Jakpus Sediakan Rapid Antigen Gratis di Stasiun Senen

Polisi melayani 500 penumpang kereta api untuk per harinya yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 20.30 WIB.

Gubernur Lemhanas Sebut Polemik PKI Hanya Menguras Tenaga Anak Bangsa
Indonesia
Gubernur Lemhanas Sebut Polemik PKI Hanya Menguras Tenaga Anak Bangsa

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.

Sumsel Laporkan 646 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
Sumsel Laporkan 646 Kasus Positif COVID-19

Penambahan terjadi dari lima wilayah dan terdapat bayi usia dua hari.

Freeport Siapkan 50 Ribu Rapid Test untuk Karyawan
Indonesia
Freeport Siapkan 50 Ribu Rapid Test untuk Karyawan

PT Freeport Indonesia menyiapkan 50 ribu rapid test untuk pemeriksaan terhadap karyawan termasuk dari sub kontraktor.