Harga Masker Melambung Tinggi, YLKI Minta Polisi dan KPPU Turun Tangan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. (Foto: YouTube)

Merahputih.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepolisian untuk mengusut melambungnya harga masker di pasaran.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, buntut isu wabah virus corona, YLKI banyak menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker di pasaran, baik masker N95 dan atau masker reguler.

Baca Juga:

Antisipasi Virus Corona, Pemerintah Batasi Sementara Pergerakan Wisatawan Tiongkok

"Melambungnya harga masker di pasaran hingga ratusan persen, jelas sangat memprihatinkan," ujar Tulus dalam keterangannya, Kamis (6/2).

Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral, karena bentuk eksploitatif terhadap hak-hak konsumen, mengambil untung secara berlebihan di saat terjadinya musibah.

"Terkait hal itu, YLKI meminta KPPU untuk mengusut kasus tersebut, karena mengindikasikan adanya tindakan mengambil keuntungan berlebihan atau exesive margin, yang dilakukan oleh pelaku usaha atau distributor tertentu," ujar Tulus.

YLKI kecam revisi UU KPK
Ketua YLKI Tulus Abadi (Foto: Twitter @TulusAbadi)

Menurut UU tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan "exesive margin" oleh pelaku usaha adalah hal yang dilarang.

YLKI juga meminta pihak kepolisian mengusut terhadap adanya dugaan penimbunan masker oleh distributor tertentu demi mengeduk keuntungan yang tidak wajar tersebut. Aksi penimbunan akan mengacaukan distribusi masker di pasaran, dan dampaknya harga masker jadi melambung tinggi.

Baca Juga:

Stop Impor Barang dari Tiongkok, Pemerintah Berlebihan Antisipasi Virus Corona?

Konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa, termasuk masker, berhak atas harga yang wajar. Namun, YLKI juga meminta konsumen agar membeli masker dalam jumlah yang wajar, jangan berlebihan, tak perlu melakukan "panic buying". Pembelian dalam jumlah berlebihan akan makin mendistorsi pasar. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasar Baru Dibuka, Pengunjung Bersuhu di Atas 37 Derajat Dilarang Masuk
Indonesia
Pasar Baru Dibuka, Pengunjung Bersuhu di Atas 37 Derajat Dilarang Masuk

Personel TNI dan Polri duturunkan langsung untuk mengawasi kedisiplinan warga di sana.

PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan
Indonesia
PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan

Seluruh pekerja, paling sedikiti sebesar upah minimum, diwajibkan mengikuti program Tapera

Jadi Tersangka Suap, Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Ditahan KPK
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Ditahan KPK

Angin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak Kemenkeu.

Jokowi Turunkan Lebih Banyak Tentara dan Polisi di Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Turunkan Lebih Banyak Tentara dan Polisi di Jawa Timur

Penambahan pasukan akan dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah mempersiapkan era normal baru.

Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko
Indonesia
Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko

Hujan deras yang mengguyur pada Kamis (16/4) membuat longsor kembali terjadi di Desa Serpih, Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

130 Dokter Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
130 Dokter Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Ada penambahan 3 dokter dalam bulan oktober

Jabar Petakan Daerah Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Petakan Daerah Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Dari hasil simulasi, diketahui setiap individu yang divaksin itu memerlukan waktu sekitar 30 menit.

Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye
Indonesia
Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya 1.874 pelanggaran baik dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan
Indonesia
Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan

Jawa Barat ingin mempercepat waktu vaksinasi COVID-19 menjadi lebih singkat, yakni 6-8 bulan.

KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Juliari terkait latar belakang hingga proses pengadaan Bansos Kementerian Sosial.