Harga LPG Nonsubsidi Naik, PKS Sebut Pemerintah Tidak Peka Petugas di Depok Pertamina, sedang menurunkan gas tabung untuk disalurkan ke konsumen. (Foto ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik langkah pemerintah yang menaikan harga LPG nonsubsidi.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menyebut, pemerintah tidak peka terhadap kesulitan masyarakat.

Menurutnya, saat ini ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga kenaikan harga LPG nonsubsidi akan menambah berat beban hidup masyarakat.

Baca Juga:

Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Libur Lebaran

"Penyesuaian harga LPG nonsubsidi ini sebaiknya dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tidak akan memberatkan," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (28/12).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan, partainya menolak kenaikan harga LPG nonsubsidi ini.

Mulyanto khawatir, kenaikan LPG nonsubsidi akan diikuti kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya. Sebab, pengguna LPG nonsubsidi lebih banyak dari kalangan usaha.

"Bila harga LPG nonsubsidi naik, maka biaya produksi baik. Selanjutnya harga jual produk juga ikut baik. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menanggung dampak kenaikan ini," ujarnya.

Baca Juga:

Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu

Menurut Mulyanto, dalam kondisi ekonomi tidak stabil seperti sekarang, pemerintah seharusnya memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah. Insentif itu diperlukan agar roda ekonomi masyarakat terus berputar.

"Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangkan soal penyesuaian harga LPG tersebut," imbuhnya.

Sementara terkait perubahan pola subsidi LPG 3 kg bersubsidi, Mulyanto mengaku pemerintah belum mengajukan pembahasan ke Komisi VII DPR RI. Menurutnya, perubahan pola subsidi LPG 3 kg dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup masih sekadar wacana.

Lebih lanjut, politikus Partai Dakwah ini mengingatkan agar pemerintah tidak berspekulasi soal perubahan pola subsidi ini karena menyangkut data penerima yang perlu divalidasi.

"Pemerintah harus mengklarifikasi isu perubahan pola subsidi ini. Karena perubahan tidak dapat dilakukan apabila datanya belum rapi. Terutama soal data masyarakat kecil, UMKM, nelayan, petani yang harus tercantum dan mendapat bantuan," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kurangi Impor LPG, Pengusaha Batu Bara Diberi Insentif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Yogyakarta Gelar Rapid Test Acak ke Siswa dan Guru
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Gelar Rapid Test Acak ke Siswa dan Guru

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menggelar rapid test antigen kepada siswa dan guru yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Takut Diputar Balik Saat Mudik, Warga Tanah Abang Pilih Disuntik Vaksin Booster
Indonesia
Takut Diputar Balik Saat Mudik, Warga Tanah Abang Pilih Disuntik Vaksin Booster

Antusias warga cukup tinggi karena mereka ingin pulang ke kampung halamannya saat lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.

Herry Wirawan Lolos Kebiri dan Vonis Mati, Kejati Jabar Banding
Indonesia
Herry Wirawan Lolos Kebiri dan Vonis Mati, Kejati Jabar Banding

Perbuatan Herry Wirawan merupakan kejahatan sangat serius dengan ada banyak korban.

Komisi VI Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Sebab Tangki Cilacap Terbakar
Indonesia
Komisi VI Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Sebab Tangki Cilacap Terbakar

"Kalau yang disampaikan bahwa kebakaran ini dikaitkan dengan petir adalah benar, maka musim hujan akan terus terjadi sampai beberapa bulan ke depan. Ini rasanya tidak mungkin kilang hanya musim hujan terjadi kebakaran," bebernya.

Sampah Kota Bandung Diprediksi Bertambah 60 Ton di Hari Lebaran
Indonesia
Sampah Kota Bandung Diprediksi Bertambah 60 Ton di Hari Lebaran

Masyarakat bisa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, bisa diolah dijadikan pupuk kompos.

Eks Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Istri Terkonfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
Eks Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Istri Terkonfirmasi Positif COVID-19

Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo atau Foke bersama sang istri Sri Hartati Bowo dikonfirmasi positif COVID-19, setelah melakukan tes swab PCR bersama pada 1 Juli lalu.

(HOAKS atau FAKTA): Sekelompok Pemuda Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA): Sekelompok Pemuda Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode

Isu tentang tiga periode dari Presiden Indonesia, Joko Widodo, memang sempat ramai dibicarakan serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya adalah akun bernama Wibowo Wibowo.

Kasus Tanjungbalai Disebut Sulit Dimainkan karena Ditangani "Tim Taliban"
Indonesia
Kasus Tanjungbalai Disebut Sulit Dimainkan karena Ditangani "Tim Taliban"

Perkara dugaan suap jual beli jabatan yang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangani oleh "Tim Taliban".

Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E

Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai keputusan 33 anggota DPRD yang telah mengajukan hak interpelasi perhelatan Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD
Indonesia
Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD

"Kita sudah mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan jadi tidak pemborosan atau membebani karena gajinya dari APBD," kata dia.