Harga Kedelai Mahal, Produsen Tahu Tempe Minta Bulog Campur Tangan Sekjen Puskopti DKI Edi Kuswanto. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta menginginkan agar gejolak kenaikan harga kedelai bisa segera diselesaikan. Sehingga, tidak membuat jerit perajin tahu dan tempe.

Sekjen Puskopti DKI Edi Kuswanto meminta adanya campur tangan Perum Bulog guna mengatasi masalah tingginya harga kedelai sebagai bahan baku kedua produk tersebut.

Baca Juga

Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

"Tata niaga dikembalikan ke Bulog," ucap Edi Kuswanto usai audensi dengan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2).

Sebab, menurut dia, peran Bulog sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga kedelai yang cukup tinggi sekarang ini. Berdasarkan data yang dimiliki Puskopti harga kedelai saat ini sudah menyetuh Rp 11.300 per kilogram.

"Nah keuntungan ke Bulog itu stabil, tidak ada fluktuasi harga setiap hari," paparnya.

Menurut dia, semenjak kedelai dipegang oleh pihak swasta pasca tahun 1998 atau setelah reformasi, harga kedelai di Indonesia terus mengalami kenaikan harga.

"Kalau diserahkan ke swasta dari 1998 pasca orde baru, sampai sekarang itu swasta murni yang pegang. Kenapa pemerintah ga ikut masalah atau ngurusi masalah ini? Sehingga ya semaunya sendiri," urainya.

Baca Juga

Perajin Tahu Tempe Se-Jawa Barat Mogok Produksi 3 Hari

Edi Kuswanto mengungkapkan, bahwa kedelai sudah mengalami lonjakan harga yang cukup lama sekitar pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Tapi sekarang ini naiknya sangat tidak wajar dengan harga Rp 11.300.

"Yang jelas untuk harga produksi kita itu biayanya udah mahal ga bisa mengembalikan keuntungan seperti sebelumnya," paparnya.

Lebih lanjut, ucap dia, untuk ketersedian kedelai di Indonesia pasokannya didatangkan atau impor langsung dari Amerika Serikat, Argentina dan Brazil dan tidak ada kedelai lokal. (Asp)

Baca Juga

Kemendag Bakal Keluarkan Harga Acuan Tempe Tahu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
Indonesia
Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva menilai Pemerintah dan DPR perlu memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di RKUHP untuk mencegah munculnya 'pasal karet'.

Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Demo Mahasiswa 11 April
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Demo Mahasiswa 11 April

Pemerintah memastikan mendengar tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada aksi unjuk rasa pada Senin, 14 April 2022, di seluruh daerah Indonesia.

Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD Usul dari Wantimpres
Indonesia
Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD Usul dari Wantimpres

Yandri mengungkapkan dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Wantimpres membeberkan banyak persoalan di Pilkada yang harus diatasi.

Respons PPP setelah Disindir Waketum PKB Hanya Punya 19 Kursi di DPR
Indonesia
Respons PPP setelah Disindir Waketum PKB Hanya Punya 19 Kursi di DPR

"Kepada sahabatku Jazilul Fawaid, Waketum PKB, Apa urusannya membanding-bandingkah sesama partai ijo. Saat kursi PKB jeblok di pemilu 2009 dengan 28 kursi, PPP tak pernah mengusik dan meremehkan," kata Awiek

Utusan Khusus AS Jessica Stern Batal Berkunjung ke Indonesia
Indonesia
Utusan Khusus AS Jessica Stern Batal Berkunjung ke Indonesia

Pembatalan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim.

Arteria Dahlan Harap Ada Tindak Lanjut Pengakuan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia
Arteria Dahlan Harap Ada Tindak Lanjut Pengakuan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi sikap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengakui adanya 12 (dua belas) pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia.

Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional
Indonesia
Pagar Pembatas Tribun JIS Roboh, Wagub DKI: Jakmania Juga Harus Kelas Internasional

The Jakmania untuk bisa bersama-sama menjaga JIS yang nantinya akan menjadi kandang tim macan Kemayoran ini.

Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api
Indonesia
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api

"Masker masih dan vaksinasi penguat tetap diwajibkan di seluruh layanan KAI. Jika ada perubahan dari pemerintah akan segera kami sosialisasikan," kata Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Ayep Hanapi

Wapres Minta Kasus Polio di Aceh Segera Diatasi Sebelum Tersebar Luas
Indonesia
Wapres Minta Kasus Polio di Aceh Segera Diatasi Sebelum Tersebar Luas

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin pun menyoroti kasus tersebut serta meminta pada Kemenkes untuk segera mengatasi kasus polio tersebut agar tidak sampai menjadi pandemi.