Harga Daging Masih Tinggi, Komisi B DPRD DKI Panggil BUMD Bidang Pangan Ilustrasi - Daging sapi. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pangan. Pemanggilan ini terkait masih mahalnya harga bahan pokok di Jakarta menjelang dan pasca Lebaran Idulfitri 2022. Salah satunya harga daging sapi di pasaran.

Pasalnya ada temuan di Pasar Kelapa Gading, Jakarta Utara pedagang ada yang mematok harga daging sapi senilai Rp 180 ribu per Kilogram (Kg).

Baca Juga:

Seimbangkan Harga, Holding BUMN Pangan Jual Daging Beku Rp 85 Ribu Per Kilogram

"Dalam waktu dekat (akan memangggil BUMD Bidang Pangan), mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kita jadwalkan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

Ada tiga BUMD Bidang Pangan dan Dinas KPKP yang akan dimintai keterangan soal masih tingginya harga pangan, khususnya daging. Yakni BUMD Dharma Jaya, PT. Food Station Tjipinang Jaya, dan Pasar Jaya.

"Biasanya itu satu paket DKPKP sebagai leading sector, dengan dharma jaya, dengan FS dan Pasar Jaya. Jadi empat itu biasanya," ungkapnya.

Baca Juga:

Jelang Lebaran, Stok Daging Sapi Beku di DKI Capai 322 Ton

Pemanggilan ini buntut dari kurang maksimalnya Pemprov DKI dalam pengendalian harga pangan saat hari besar keagamaan. Pasalnya dalam rapat beberapa waktu lalu, BUMD tersebut telah membuat kebijakan untuk menstabilkan harga bahan pokok.

Menurut dia, persoalan seperti ini harus secepatnya diatasi, supaya masyarakat tidak terus menjerit dengan melonjaknya harga bahan pangan.

"Kemarin dalam pembahasan persiapan Ramadan H+7 dari hari raya, kalau ada seperti ini kita lakukan pemanggilan konfirmasi masalahnya seperti apa," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Badan Pangan Nasional Jamin Harga Stabil Jelang Lebaran, Sediakan Alternatif Daging Sapi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten
Indonesia
Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten

Patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya

Cek di Sini, Jadwal dan Lokasi Vaksinasi di Serpong Oktober 2021
Indonesia
Cek di Sini, Jadwal dan Lokasi Vaksinasi di Serpong Oktober 2021

Kegiatan vaksinasi di wilayah Serpong pada bulan Oktober 2021

Tiga Lokasi Karantina di DKI Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kukuh Pidanakan Aktivis, Luhut Diingatkan Jadi Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
Indonesia
Kukuh Pidanakan Aktivis, Luhut Diingatkan Jadi Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan pendapat wajar dan seharusnya dihadapi dengan adu argumentasi.

Ketua DPD Sebut Wadah Ketatanegaraan Indonesia Sudah Berubah
Indonesia
Ketua DPD Sebut Wadah Ketatanegaraan Indonesia Sudah Berubah

Demokrasi di Indonesia dinilai telah bergeser semangatnya. Demokrasi yang semula 'Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat’, telah bergeser menjadi, ‘Dari Rakyat, Oleh Parpol dan Presiden, Untuk Kekuasaan’.

Cak Imin Angkat Bicara Soal Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
Cak Imin Angkat Bicara Soal Presidential Threshold 0 Persen

Isu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 0 persen kembali mengemuka menjelang Pilpres 2024.

BMKG Catat 75 Kali Gempa Susulan NTT, Guncangan Terbesar Magnitudo 6,8
Indonesia
BMKG Catat 75 Kali Gempa Susulan NTT, Guncangan Terbesar Magnitudo 6,8

Gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang Laut Flores pada Selasa (14/12), pukul 10.20 WIB.

Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan
Indonesia
Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan

Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya

Kini Data dan Riwayat Perjalanan Pengguna JakLingko Bisa Terekam
Indonesia
Kini Data dan Riwayat Perjalanan Pengguna JakLingko Bisa Terekam

Saat ini ada 14 golongan masyarakat di DKI Jakarta

Aturan Ekspor Dibuka, Airlangga Jamin Ketersediaan Minyak Goreng dalam Negeri
Indonesia
Aturan Ekspor Dibuka, Airlangga Jamin Ketersediaan Minyak Goreng dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan dibukanya kembali ekspor ini akan diikuti dengan upaya untuk tetap terjaminnya ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Regulasi ini, lanjut Menko Airlangga, akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.