Harga Bangun Sumur Resapan di DKI, Satu Lobang Sampai Belasan Juta Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

MerahPutih.com - Sumur resapan atau drainase vertikal menjadi pembicaraan hangat masyarakat lantaran dinilai sejauh ini belum maksimal dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta.

Lalu, berapa biaya pembangunan satu lobang drainase vertikal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI?

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada dua jenis pembangunan sumur resapan yang ada di ibu kota. Pertama tipe buis beton dan tipe modular.

Baca Juga:

FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran

"Untuk buis beton harga berkisar di Rp 13,2 juta, tipe buis beton berlubang heavy duty, ini harga termahal Adhi Mix. Sedangkan untuk tipe modular harga berkisar di Rp 7,3 juta per m3 (meter kubik)," papar Riza.

Lanjut Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini, adapun total sumur resapan yang sudah terpasang sampai saat ini lebih dari 19.042 titik yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Dengan daya tampung air sebesar 37.369 meter kubik.

Pembangunan sumur resapan ini akan terus bertambah jumlahnya seiring dengan pemenuhan pencapaian target yang ditetapkan Dinas SDA. Di akhir tahun ini, sumur resapan bakal dibangun sebanyak 26.932 titik dengan daya tampung air 53.050 m3.

Untuk di tahun 2022, Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan berfokus dalam drainase vertikal tipe waduk. Sumur resapan ini adalah salah satu tipe yang fungsinya adalah penampungan air hujan.

Baca Juga:

DPRD DKI Coret Anggaran Sumur Resapan

Menurur Riza, drainase vertikal tipe waduk akan dilaksanakan oleh Sudin SDA di wilayah seperti yang sudah dilakukan saat ini.

Selain itu, kata Riza, yang lebih digalakkan tahun depan adalah kolaborasi pelaksanaan drainase vertikal oleh pihak non-pemprov seperti pihak swasta, masyarakat, lembaga pemerintahan lain yang memegang porsi lebih besar.

"Porsi Pemprov sendiri dilihat dari aset adalah sebanyak 8,9 persen. swasta 35-an persen, masyarakat 53-an persen," pungkasnya.

Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran drainase vertikal sebesar Rp 330 miliar yang diusulakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) pada penganggaran tahun 2022.

Alasan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menghapus seluruh anggaran sumur resapan. Salah satunya karena sumur resapan belum signifikan dalam mengatasi banjir di ibu kota. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Ganti Penutup Sumur Resapan di Cilandak yang Rusak

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Soroti Potensi Penyebaran COVID-19 di Klaster Pengungsian
Indonesia
Satgas COVID-19 Soroti Potensi Penyebaran COVID-19 di Klaster Pengungsian

Semoga bencana banjir yang sedang dihadapi beberapa provinsi dapat segera teratasi

Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Ulang David NOAH Pekan Ini
Indonesia
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Ulang David NOAH Pekan Ini

David NOAH sebelumnya enggan memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya

10 Jenazah Korban Erupsi Semeru Teridentifikasi, Warga Diminta Lapor ke Posko DVI
Indonesia
10 Jenazah Korban Erupsi Semeru Teridentifikasi, Warga Diminta Lapor ke Posko DVI

Setelah jenazah diidentfikasi maka Polri dan RSUD Haryoto segera menyerahkan kepada pihak keluarga

Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta
Indonesia
Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tak mau berkomentar ketika ditanya awak media mengenai kelanjutan nasib kepemilikan sahan bir di PT Delta Djakarta.

Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus
Indonesia
Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus

Selain itu, rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

Warga yang Ingin Masuk Jawa Tengah Harus Memenuhi Syarat, Apa Saja?
Indonesia
Warga yang Ingin Masuk Jawa Tengah Harus Memenuhi Syarat, Apa Saja?

Selain itu, 8.600 posko PPKM mikro di tingkat kelurahan akan diaktifkan lagi

Barang Bukti Hasil Investigasi Kematian Laskar FPI yang Diserahkan Komnas HAM ke Bareskrim
Indonesia
Barang Bukti Hasil Investigasi Kematian Laskar FPI yang Diserahkan Komnas HAM ke Bareskrim

Komnas HAM sebelumnya sudah menerima surat permintaan pelimpahan barang bukti dari pihak Bareskrim

Kapolri Listyo Minta Anggota Intel Tiru Strategi Perang Sun Tzu
Indonesia
Kapolri Listyo Minta Anggota Intel Tiru Strategi Perang Sun Tzu

"Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan," ujar Sigit.

Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi

Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi.

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam
Indonesia
Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok.