Hardiknas, Bawaslu Mulai Kelas SKPP Daring Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2020, membuka secara resmi penyelenggaraan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring. Program tersebut dibuka secara daring oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dan disaksikan seluruh peserta SKPP Daring.

“Momentum ini (pembukaan SKPP Daring bertepatan dengan peringatan Hardiknas) menjadi penanda bagi kita bahwa cara belajar tidak lagi hanya konvensional. Mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi, daring, sebagai salah satu metode pembelajaran,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, Sabtu (2/5).

Baca Juga:

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 10.843, Meninggal 831

Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, Bawaslu memilih metode daring dalam penyelenggaraan SKKP untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu pada masa pandemic COVID-19.

Dia menyampaikan, kelompok masyarakat muda, yang menjadi peserta SKPP Daring telah akrab dengan teknologi informasi dan metode komunikasi daring.

“Karena itu, jalan ini kami tempuh. Bawaslu mengambil langkah untuk kemudian menginisiasi SKPP yang tadinya konvensional menjadi daring,” kata Afifuddin.

Afifuddin berharap dengan proses pembelajaran secara daring, semakin banyak pihak yang terlibat. Selain itu, katanya, semakin cepat pula informasi mengenai pemilu dan pengawasan pemilu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap, SKPP Daring ini pada saatnya menjadi media pembelajaran buat Sahabat sekalian,” ujarnya.

Konferensi pers BNPB terkait pembelajaran daring di Jakarta, Sabtu (2/5) (ANTARA/Indriani)
Konferensi pers BNPB terkait pembelajaran daring di Jakarta, Sabtu (2/5) (ANTARA/Indriani)

Dengan demikian, lanjut Afifudin, dari SKPP Daring akan lahir aktor-aktor pengawas partisipatif. Afifuddin menyampaikan, aktor pengawas partisipatif tersebut adalah mitra Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada dan pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu mengumumkan pendaftar SKPP Daring yang lolos seleksi. Dari 20.665 orang yang mendaftar, sebanyak 20.055 orang diputuskan lolos menjadi peserta SKPP Daring dan dapat mengikuti kelas pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota. 20.055 orang tersebut terdiri dari 12.368 orang laki-laki dan 7.687 orang perempuan.

Pembukaan SKPP Daring dilakukan secara otonom oleh Bawaslu Provinsi secara daring dan langsung melibatkan peserta. Sebagian besar Bawaslu Provinsi menyelenggarakan pembukaan pada Sabtu (2/5). Beberapa Bawaslu Provinsi lain membuka program tersebut pada Senin (4/5/).

Baca Juga:

Dana Triliunan Rupiah di Kartu Prakerja Dianggap Terlalu Besar

Bawaslu meluncurkan program SKPP Daring bertepatan dengan peringatan ulang tahun Bawaslu, 9 April 2020 lalu. Meski dilakukan secara daring, komunikasi program ini tidak hanya satu arah yaitu dari Bawaslu kepada peserta.

SKPP Daring juga membuka ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menggali lebih dalam pengetahuan mengenai pemilu, pilkada dan pengawasannya. Di akhir masa pembelajaran, peserta akan menjalani evaluasi yang juga dilakukan secara daring. Peserta yang dinyatakan lulus, akan diberikan sertifikat. Kelas akan berlangsung selama sekitar sembilan hari. (Pon)

Baca Juga:

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat
Indonesia
BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat

BMKG mencatat hingga Senin (18/1), Sulawesi Barat telah diguncang gempa bumi sebanyak 31 kali.

Seribu Lebih Pengendara Ditindak Gegara Langgar Aturan Ganjil-Genap
Indonesia
Seribu Lebih Pengendara Ditindak Gegara Langgar Aturan Ganjil-Genap

Jika dirinci, penindakan dengan tilang manual jumlahnya lebih banyak

Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini
Indonesia
Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini

Untuk Tangsel lebih masuk akal pembangunan LRT dibanding MRT.

Tuntut Keadilan, Suryanto Desak Kepolisian Tangkap Pemerkosa Anaknya
Indonesia
Tuntut Keadilan, Suryanto Desak Kepolisian Tangkap Pemerkosa Anaknya

Suryanto sempat viral dalam video yang diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris beberapa waktu lalu

Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama
Indonesia
Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama

Bamsoet mengajak masyarakat tidak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras

MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker
Indonesia
MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker

Jadwal operasional kereta tetap sebagaimana kebijakan sebelumnya

Perusahaan Global Jajaki Pengadaan Vaksin COVID-19 Buat Indonesia
Indonesia
Perusahaan Global Jajaki Pengadaan Vaksin COVID-19 Buat Indonesia

Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembukaan Sekolah
Indonesia
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembukaan Sekolah

Dia mengatakan pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi COVID-19.

Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang
Indonesia
Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang

"Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan di koridor aturan hukum," ungkap Haryo.

Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA
Indonesia
Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA

Varian baru corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (infitro)