Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD Sekretaris F-Demokrat di DPR RI Marwan Cik Asan (www.demokrat.or.id)

MerahPutih.com - Rancangan Udang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) dianggap memiliki arti penting bagi tercapainya reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural.

Karena, tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. RUU ini diharapkan dapat memformulasikan kebijakan yang tepat demi akselerasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian sikap Fraksi Partai Demokrat (FPD) terkait pembahasan RUU HKPD antara pemerintah dan DPR yang akan memasuki tahap akhir. Sikap ini disampaikan Sekretaris FPD, Marwan Cik Asan kepada wartawan, Senin (22/11).

Baca Juga

Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat

"Kami sudah menghimpun masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder. Kami berhadap RUU ini juga dapat meningkatkan efesiensi alokasi sumber daya nasional melalui skema hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan," kata Marwan.

Tujuannya, kata Marwan, agar pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Agar tujuan ini tercapai, FPD akan mendorong pemerintah agar terus melakukan penyederhanaan, memangkas biaya transaksi, administrasi, dan layanan dalam pelaksanaan retribusi daerah.

‘’Kami juga concern pada pengawasan terhadap perluasan instrumen pembiayaan utang oleh pemerintah daerah yang mencakup surat berharga syariah atau sukuk. Sementara dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, prinsip kehati-hatian dalam menerapkan skema opsen pajak di daerah perlu dikuatkan,’’ papar Marwan.

Pada prinsipnya, sambung legislator asal Lampung itu, FPD memahami bahwa kebijakan skema opsen pajak daerah untuk meningkatkan pemasukan pajak juga akan berksekuensi pada bertambahnya beban pajak bagi masyarakat.

Baca Juga

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Karena itu, menurut Marwan, perlu dikaji dan dipahami terlebih dahulu dengan seksama dan komprehensif sejauh mana kegiatan ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan jika beban pajaknya naik.

‘’Jangan sampai aktivitas ekonomi yang baru saja menggeliat setelah terdampak pandemi COVID-19, malah terhambat karena beban pajak berlebihan. Poin ini penting,’’ tegas Marwan.

Selain itu, FPD juga mendorong pemerintah meningkatkan capacity building, pelaksanaan monitoring and evaluasi terhadap pemerintah daerah, guna mencapai hasil pembangunan yang maksimal.

‘’Kita ingin SDM pemerintah daerah terus membaik, ditingkatkan. Selain itu, pengawasan terhadap pembentukan dana abadi daerah agar benar-benar memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi, baik itu manfaat ekonomi dan sosial,’’ ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

Lebih jauh anggota Komisi XI DPR ini mengingatkan pemerintah agar memaksimalkan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

‘’Tanpa sinergi, kita tidak bisa tujuan nasional. Laksanakan Kerjasama dengan hati-hati dan bijaksana, jaga terus semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi amanat dari reformasi,’’ tutup Marwan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bahas Tahapan Pemilu, KPU Berkirim Surat ke DPR
Indonesia
Bahas Tahapan Pemilu, KPU Berkirim Surat ke DPR

Jika hari pemungutan pilkada digelar pada November 2024, maka hari pemungutan pemilu harusnya digelar pada Februari 2024.

Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta jajarannya untuk mengawasi dengan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri

Karantina sendiri merupakan kebijakan kompleks dengan alur yang cukup panjang

Sertifikat HKI Dapat Digunakan Sebagai Jaminan Utang
Indonesia
Sertifikat HKI Dapat Digunakan Sebagai Jaminan Utang

Jawa Tengah menduduki peringkat ke tiga mendaftarkan hak cipta dengan jumlah 8.892. Untuk pendaftaran merek menduduki peringkat kelima dengan data 5.677.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Sudah Tetapkan Ganjar Jadi Bakal Calon Presiden
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Sudah Tetapkan Ganjar Jadi Bakal Calon Presiden

Dalam video berdurasi 8 menit 51 detik tersebut terdiri dari kumpulan video yang digabungkan menjadi satu.

Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Lombok, Warga Panik
Indonesia
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Lombok, Warga Panik

Sejumlah warga berhamburan keluar sambil teriak "gempa" untuk menyelamatkan diri, meskipun tidak ada kerusakan yang terjadi.

Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari
Indonesia
Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari

Untuk PMI yang akan pulang ke kampung halaman, pintu keluar dan masuk Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo, masih ditutup.

KKB Lebih Tepat Diselesaikan dengan Pendekatan Hukum Dibandingkan Militer
Indonesia
KKB Lebih Tepat Diselesaikan dengan Pendekatan Hukum Dibandingkan Militer

Menurut anggota Komisi III DPR Arsul Sani, pendekatan ini lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan militer atau pendekatan perang.

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Begini Penjelasan Kemenhub
Indonesia
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Begini Penjelasan Kemenhub

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, penyesuaian tarif tersebut masih dalam pengkajian oleh pemerintah.

Pemprov DKI Tetap Gelar PTM 50 Persen meski PPKM Turun ke Level 2
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Gelar PTM 50 Persen meski PPKM Turun ke Level 2

Tidak ada kebijakan baru mengenai pelonggaran kapasitas PTM di Jakarta.