Panitia Pengawas Diam-diam Temui Timses Paslon Pilkada Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Naufal Ammar

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang Panitia Pengawas (Panwas) bertemu dengan pasangan calon atau tim pemenangan pada Pilkada Serentak 2020 secara diam-diam.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mentakan, hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan dan celah untuk melakukan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu.

"Pertemuan diam-diam bisa menjadi masalah. Maka seluruh jajaran Bawaslu harus hati-hati," katanya dalam webinar nasional Sosialisasi Etik Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020 Regional Tengah II yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat, (30/10).

Baca Juga:

Bawaslu Akui Paslon Jarang Kampanye Daring, Kebanyakan Masih Tatap Muka

Bagja menambahkan, imbauan tersebut bukan bermaksud Bawaslu melarang Panwas untuk bertemu dengan peserta pilkada dan tim pemenangan.

Bawaslu tidak menutup pintu bagi semua stakeholder yang ingin konsultasi atau menanyakan beberapa hal yang dianggap kurang jelas terkait seluk beluk pesta demokrasi.

Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).
Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara)

Dirinya meyakinkan, sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memberi pendidikan pemilu kepada para pihak terkait.

"Jangan sampai putus komunikasi dengan paslon dan timses. Layani dengan baik. Mereka perlu dibimbing. Jangan sampai mereka langgar aturan karena tidak tahu," ungkapnya.

Dia menjabarkan, kode etik merupakan landasan moral dan menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau

Di dalamnya terdapat aturan tindakan patut atau tidak patut yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Maka harus patuh dan jangan coba-coba untuk melanggar. Karena ada sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

"Kami minta majelis DKPP berikan peringatan kepada seluruh jajaran Bawaslu agar hati-hati dalam menangani pelanggaran pemilu. Harus sesuai standar operasional prosedur yang ada," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AS Laporkan 10.491 Kasus Virus Corona, 150 Meninggal
Indonesia
AS Laporkan 10.491 Kasus Virus Corona, 150 Meninggal

Jumlah orang di Amerika Serikat yang meninggal akibat virus tersebut mengalami lonjakan terbesar sejauh ini, yaitu dari 53 menjadi 150.

[HOAKS atau FAKTA]: SBY Bangga Partainya Menang di Pemilu AS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: SBY Bangga Partainya Menang di Pemilu AS

Akun Facebook Colombonus Condroyono mengunggah narasi beserta foto SBY yang menggambarkan kemenangan partainya.

 Saksi Ahli Singgung Utang-Piutang di Kasus Suap Proyek Antar BUMN
Indonesia
Saksi Ahli Singgung Utang-Piutang di Kasus Suap Proyek Antar BUMN

"Kalau hasil pribadi pinjam itu sah-sah saja sebagai hukum perdata transaksi minjam-minjam adalah sah. Kesimpulannya, apakah boleh, boleh, sah-sah saja. Bahkan antar badan hukum pun boleh," kata Mudzakir

Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona
Indonesia
Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona

Peniadaan prosesi ini dilakukan untuk menghindari terciptanya kerumuman selama masa tanggap darurat corona.

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian
Indonesia
Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

Rezim Orde Baru Soeharto lahir dari krisis nasional yang menempatkan PKI sebagai musuh bersama.

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP
Indonesia
Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP

Sangat tak adil bila Pemprov DKI tebang piling TGUPP diistimewakan

Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh
Indonesia
Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh

Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud harus dievaluasi

Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018
Indonesia
Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018

Jumlah stok beras saat ini masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan stok 2017 yang tercatat sebanyak 900.000 ton.

Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi
Indonesia
Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi

Perpres baru ini substansinya tidak jauh berbeda dengan Perpres No75/2019 yang sudah dibatalkan MA.