Panitia Pengawas Diam-diam Temui Timses Paslon Pilkada Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Naufal Ammar

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang Panitia Pengawas (Panwas) bertemu dengan pasangan calon atau tim pemenangan pada Pilkada Serentak 2020 secara diam-diam.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mentakan, hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan dan celah untuk melakukan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu.

"Pertemuan diam-diam bisa menjadi masalah. Maka seluruh jajaran Bawaslu harus hati-hati," katanya dalam webinar nasional Sosialisasi Etik Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020 Regional Tengah II yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat, (30/10).

Baca Juga:

Bawaslu Akui Paslon Jarang Kampanye Daring, Kebanyakan Masih Tatap Muka

Bagja menambahkan, imbauan tersebut bukan bermaksud Bawaslu melarang Panwas untuk bertemu dengan peserta pilkada dan tim pemenangan.

Bawaslu tidak menutup pintu bagi semua stakeholder yang ingin konsultasi atau menanyakan beberapa hal yang dianggap kurang jelas terkait seluk beluk pesta demokrasi.

Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).
Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara)

Dirinya meyakinkan, sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memberi pendidikan pemilu kepada para pihak terkait.

"Jangan sampai putus komunikasi dengan paslon dan timses. Layani dengan baik. Mereka perlu dibimbing. Jangan sampai mereka langgar aturan karena tidak tahu," ungkapnya.

Dia menjabarkan, kode etik merupakan landasan moral dan menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau

Di dalamnya terdapat aturan tindakan patut atau tidak patut yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Maka harus patuh dan jangan coba-coba untuk melanggar. Karena ada sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

"Kami minta majelis DKPP berikan peringatan kepada seluruh jajaran Bawaslu agar hati-hati dalam menangani pelanggaran pemilu. Harus sesuai standar operasional prosedur yang ada," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kominfo Tambah Bandwith dan Siapkan 5G Experience di MotoGP Mandalika 2022
Indonesia
Kominfo Tambah Bandwith dan Siapkan 5G Experience di MotoGP Mandalika 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menyiapkan 4G sebagai tulang punggung dan 5G experience selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022.

Doni Monardo Ingin BNPB Tetap Prioritaskan Program Penanggulangan Bencana
Indonesia
Doni Monardo Ingin BNPB Tetap Prioritaskan Program Penanggulangan Bencana

Hati dan pikiran harus dicurahkan karena tugas kita adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana

Vaksinasi Tenaga Pendidik di Bandung Dekati 100 Persen
Indonesia
Vaksinasi Tenaga Pendidik di Bandung Dekati 100 Persen

"Kalau nanti Pemerintah Pusat sudah memberi kesempatan untuk proses PTM (Pembelajaran Tatap Muka), di Kota Bandung secara infrastruktur sudah siap," ujar Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Anggota Patwal Polda Metro Jaya Tewas Tertabrak Truk di Tol Jakarta-Cikampek
Indonesia
Anggota Patwal Polda Metro Jaya Tewas Tertabrak Truk di Tol Jakarta-Cikampek

Seorang anggota Patwal Polda Metro Jaya berinisial Iptu DS tewas tertabrak truk di Jalan Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di KM 13.400 arah Cikampek.

Sirkuit Belum Jelas, Fraksi PDIP Masih Ngotot Ajukan Interpelasi Formula E
Indonesia
Sirkuit Belum Jelas, Fraksi PDIP Masih Ngotot Ajukan Interpelasi Formula E

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI masih ingin menggunakan interpelasi lantaran gelaran balap mobil berenergi listrik itu masih belum jelas.

PSI DKI Kritik Penanganan Pengungsi Banjir Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
PSI DKI Kritik Penanganan Pengungsi Banjir Abaikan Protokol Kesehatan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Pemprov DKI yang masih meremehkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat bencana banjir merendam wilayah ibu kota.

BNPT Harap Operasi Madago Raya Lumpuhkan Sisa Kelompok MIT
Indonesia
BNPT Harap Operasi Madago Raya Lumpuhkan Sisa Kelompok MIT

BNPT memiliki program deradikalisasi dan kontraradikalisasi

Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut

Ridwan Kamil pun berharap agar reaktivasi jalur kereta ini tidak berhenti sampai di sini

DPR Sebut Selisih Alokasi Anggaran PEN Rp 147 Triliun Persoalan Serius
Indonesia
DPR Sebut Selisih Alokasi Anggaran PEN Rp 147 Triliun Persoalan Serius

BPK menemukan selisih alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.