Hanya Mampu Selesaikan 2 RUU Prioritas, DPR Dapat Kritikan Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Merahputih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja legislasi DPR yang dianggap lambat.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut kinerja DPR terkesan hanya memberi prioritas pada dua rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang disahkan menjadi undang-undang (UU).

“Kinerja DPR pada tahun 2020 ini, hanya mampu menyelesaikan 2 RUU Prioritas, yakni RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja,” kata Lucius, di Jakarta, Jumat (6/11).

Baca Juga:

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

Memang masih ada lima UU lain juga yang disahkan. Namun kelima UU itu bukan masuk program prioritas tahun 2020 ini, tetapi UU kumulatif terbuka.

Kelima, RUU kumulatif terbuka meliputi RUU APBN 2021, RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan, dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019.

“Dengan dua RUU disahkan, sisa 35 RUU lagi yang menjadi target prioritas 2020 ini. Jumlah ini masih sangat banyak untuk diselesaikan di sisa satu masa sidang lagi hingga akhir tahun," ungkap dia.

"Apalagi DPR nampak hanya punya semangat untuk RUU yang kental dengan kepentingan mereka. RUU Prioritas untuk rakyat jelas akan dianggap santai,” jelas Lusius.

Ia juga menilai, para menteri yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebaiknya mengundurkan diri.

Hal itu menyusul ditemukannya kelalaian penulisan muatan materi pasal di dalam UU tersebut.

"Semestinya semua menteri terkait dalam pembahasan dan pemberesan naskah harus diminta mengundurkan diri kalau urusan ini saja mereka gagal," kata Lucius.

Kelalaian penulisan dalam UU Cipta Kerja itu ditemukan di Pasal 6 dan Pasal 175 angka 6. Padahal proses pembentukan hingga pengesahan UU Cipta Kerja tentu memakan biaya yang tak sedikit.

Ilustrasi Rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

Belum lagi pelibatan sejumlah pakar dan pengusaha dalam pembahasannya. "Bayangkan dua lembaga tinggi, DPR dan pemerintah, belum lagi sejumlah pakar dan pengusaha yang terlibat dalam proses pembahasan, anggaran juga pasti besar, semua hanya untuk menghasilkan UU yang kacau seperti UU Cipta Kerja," ucapnya.

Dia pun mendukung rencana sejumlah kelompok masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Lucius berpendapat, seharusnya langkah judicial review ini tidak bertele-tele. Sebab, kecacatan UU Cipta Kerja sudah sangat tampak di permukaan.

"Langkah ini mestinya sekadar formalitas saja, karena semua sudah paham UU Cipta Kerja ini masih bermasalah dan karena itu harus dibatalkan," tuturnya.

Baca Juga:

Pedagang Pasar Tolak Preman Awasi Protokol Kesehatan

Ia berharap para hakim MK dapat menilai persoalan UU Cipta Kerja secara objektif serta tidak berpihak pada kepentingan pemerintah atau DPR.

"MK harusnya sepikiran dengan publik karena tentu mereka punya pemahaman akurat soal bagaimana UU yang baik dan benar seharusnya," kata Lucius. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Tak Targetkan Kapan Sahkan RUU Omnibus Law
Indonesia
DPR Tak Targetkan Kapan Sahkan RUU Omnibus Law

Pembahasan RUU Omnibus Law masih jauh

Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi

Penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 480 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB
Indonesia
Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB

"Tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kami tarik," kata Anies.

Semua Relawan Vaksin COVID-19 Sudah Disuntik
Indonesia
Semua Relawan Vaksin COVID-19 Sudah Disuntik

Semua relawan uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung telah tuntas mendapat suntik vaksin pertama.

11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah
Indonesia
11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah

Berdasarkan data per 8 Desember 2020, bantuan subsidi gaji atau upah pada termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja/buruh.

PSBB Diperpanjang, Ganjil-Genap Tidak Berlaku
Indonesia
PSBB Diperpanjang, Ganjil-Genap Tidak Berlaku

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB. PSBB diperpanjang sampai 11 Oktober 2020. Selama PSBB jilid 2 ini, Anies menyebut ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta.

KPK Periksa Eks Bupati Ponorogo Terkait Kasus Pencucian Uang
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Ponorogo Terkait Kasus Pencucian Uang

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan

Meski Ditangkap, Djoko Tjandra Masih Berpeluang Bebas
Indonesia
Meski Ditangkap, Djoko Tjandra Masih Berpeluang Bebas

Djoko Tjandra masih bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Hasil Pemeriksaan Matinya Cai Changpan Akibat Napas Tersumbat
Indonesia
Hasil Pemeriksaan Matinya Cai Changpan Akibat Napas Tersumbat

"Penyebab matinya orang akibat tumpul leher yang menyumbat napas sebabkan mati lemas dipastikan yang gantung betul Cai Changpan," ujar Nana.

Para Penikam Wiranto Jalani Sidang Virtual
Indonesia
Para Penikam Wiranto Jalani Sidang Virtual

Terdakwa dihadirkan jarak jauh lewat layar monitor dari rumah tahanan.