Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan lembaga soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dinilai memiliki landasan hukum kuat. Bahkan, pelarangan ini tak perlu menunggu putusan peradilan.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, landasan hukum ini ada dalam salah satu uraian singkat dikeluarkannya SKB 6 menteri. Yakni untuk menjaga kemaslahatan ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Karena terdapat fakta yang notoire feiten, bahwa beberapa oknum FPI diduga melakukan pelangaran hukum.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

"Ini berpotensi mengganggu ketertiban nasional dan dampaknya pada dunia internasional," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (4/1).

Petrus menambahkan, pelanggaran hukum oleh FPI berdasarkan penilaian pemerintah, adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, pasal 59 ayat (4) hurud c dan pasal 82A UU RI No 16 Tahun 2017, tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013, tentang Ormas.

Yang isinya telah mengancam persatuan dan kesatuan, ketertiban dan kedamaian masyarakat dan dunia, terkait komitmen internasional ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ia menyebut, pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ormas yang asas dan kegiatannya mengancam kedaulatan NKRI, Dasar Negara Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Polisi dan TNI menutup markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, setelah pemerintah memutuskan membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.
Polisi dan TNI menutup markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, setelah pemerintah memutuskan membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.

Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Mendagri atau Menteri Hukum dan HAM.

"Ini sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) UU RI No16 Tahun 2017, tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas," jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Petrus mengingatkan, di dalam konsiderans SKB 6 menteri, pemerintah telah mengungkap fakta adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh FPI.

Sementara di dalam pasal 60 ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2017, tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Di sana dikatakan bahwa ormas yang melanggar ketentuan pasal 52 dan 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana.

Terhadap sanksi administratif, pemerintah mengeksekusinya melalui SKB 6 (enam) menteri.

Baca Juga:

Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga

Sedangkan sanksi pidana terkait pelanggaran FPI terhadap ketentuan pidana menurut pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No 16 Tahun 2017, tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Pelakunya bisa diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, hingga kini belum diproses oleh Polri," kata pria asal Nusa Tenggara Timur ini.

Petrus meyakini, penjatuhan sanksi administratif dan proses pidana terhadap ormas yang diduga melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara telah dilakukan secara simultan.

Ini sebagai wujud komitmen nasional dan internasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Termasuk memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia," tutup Petrus. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Pemilik Sabu 210 Kg di Petamburan Ternyata Anggota FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kecelakaan Maut Mobil Vanessa Angel, Satu Balita Laki-Laki Dipastikan Selamat
Indonesia
27 Warga Positif COVID-19, Tiga RT di Bambu Apus Disemprot Disinfektan
Indonesia
27 Warga Positif COVID-19, Tiga RT di Bambu Apus Disemprot Disinfektan

Sebanyak 27 warga di RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur terkonfirmasi COVID-19.

Awal Vaksinasi COVID-19, Jabar Dapat Jatah 97.080 Dosis
Indonesia
Awal Vaksinasi COVID-19, Jabar Dapat Jatah 97.080 Dosis

“Kalau pemerintah provinsi sudah siap. Mobil sudah siap. boksnya sudah siap. Karena sudah dipersiapkan dari awal," kata Kang Uu.

Polisi Gandeng Kelompok Pengusaha Vaksinasi Warga di Jakpus
Indonesia
Polisi Gandeng Kelompok Pengusaha Vaksinasi Warga di Jakpus

Hingga kini, proses vaksinasi di Jakarta masih terus berlangsung

Ini Wilayah di Jawa Yang Menerapkan PPKM Level 4
Indonesia
Ini Wilayah di Jawa Yang Menerapkan PPKM Level 4

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian paling tidak mengeluarkan tiga Inmendagri itu yakni, Inmendagri 24/2021, Inmendagri 25/2021 dan Inmendagri 26/2021 terkait PPKM Level 1 - 4.

Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome
Indonesia
Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome

Jakarta International Velodrome (JIV) yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur, kembali dibuka untuk umum mulai hari ini Senin (30/8). Namun, ada syaratnya, bagi warga yang masuk harus sudah divaksin.

Luapan Air Laut di Manado Bukan Tsunami, Ini Penyebabnya
Indonesia
Luapan Air Laut di Manado Bukan Tsunami, Ini Penyebabnya

BMKG memastikan banjir pesisir yang melanda Manado, Sulawesi Utara bukan tsunami.

Bahu Ditepuk Tiga kali, Jokowi Sahkan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Indonesia
Bahu Ditepuk Tiga kali, Jokowi Sahkan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Sebelum dilantik dan menbacakan sumpah, Jokowi mempertanyakan kesiapan Andika jadi Panglima TNI. Andikapun menegaskan bersedia.

Penyekatan di Simpang Fatmawati Bikin Macet, Polisi Janji Evaluasi
Indonesia
Penyekatan di Simpang Fatmawati Bikin Macet, Polisi Janji Evaluasi

Polisi juga bakal mencari cara lain untuk mengecek STRP

Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY

Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART