Hanura Tak Setuju Pilpres dan Pileg Digabung Sekjen DPP Partol Hanura I Gede Pasek Suardika (Antara/Ujang)

Merahputih.com - Partai Hanura berharap pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif mendatang tidak digabung lantaran pelaksanaannya cukup rumit.

"Yang jelas Partai Hanura kurang setuju bila pilpres dan pileg pelaksanaannya digabung," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Hanura, I Gede Pasek Suardika, Minggu (1/3).

Baca Juga:

Dianggap Kaburkan Persoalan Pendidikan, Gerindra Kritik Wacana Penghapusan UN

Ini terbukti pada penggabungan pilpres dan pileg lalu banyak korban jiwa. Sehingga itu tidak boleh terulang lagi.

Sebaiknya pilpres tersendiri begitu juga pileg untuk memudahkan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Hal ini karena akan menyulitkan penyelenggara pemilu itu sendiri," tambah dia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Hanura, I Gede Pasek Suardika (kiri) (Antaranews)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Baca Juga:

Gerindra Kaget Akun Twitter Resmi Partainya Update Status Dukung LGBT

Salah satu rekomendasinya yakni perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Akting Penduduk Ukraina Berlarian Jadi Target Rusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akting Penduduk Ukraina Berlarian Jadi Target Rusia

Beredar sebuah video di Twitter yang diklaim merupakan behind the scene seorang sutradara asal Ukraina mengambil video warga sipil berlarian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia menargetkan warga sipil dalam invasi operasi militernya.

Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno
Indonesia
Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno

Sidang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan etik AKBP Brotoseno telah rampung.

Bantuan Logistik Rp 1 Miliar Lebih Dikirimkan untuk Korban Erupsi Semeru
Indonesia
Bantuan Logistik Rp 1 Miliar Lebih Dikirimkan untuk Korban Erupsi Semeru

Pengiriman bantuan logistik tersebut bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendorong Komisi III mempercepat penetapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

KY Syaratkan Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi Kesehatan Rohani
Indonesia
KY Syaratkan Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi Kesehatan Rohani

Calon hakim yang lolos betul-betul sehat secara jasmani maupun rohani.

Kepala BNPT Sebut Tantangan Perangi Radikalisme Semakin Berat
Indonesia
Kepala BNPT Sebut Tantangan Perangi Radikalisme Semakin Berat

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan tantangan memerangi radikalisme dan terorisme kian hari makin berat.

Panduan Natal PPKM Level 3, Lansia/Ibu Hamil Ibadah di Rumah dan Tak Ada Arak-arakan
Indonesia
Panduan Natal PPKM Level 3, Lansia/Ibu Hamil Ibadah di Rumah dan Tak Ada Arak-arakan

Kementerian Agama telah menerbitkan panduan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Perayaan Natal Tahun 2021.

Ketua DPD Minta Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut Tuntas
Indonesia
Ketua DPD Minta Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut Tuntas

La Nyalla meminta aparat hukum segera menindaklanjuti dugaan tersebut agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Mahasiswa Papua Minta Lukas Enembe Ditangkap
Indonesia
Mahasiswa Papua Minta Lukas Enembe Ditangkap

“Kami meminta agar Menko Polhukam dengan kewenangan yang dimiliki mendesak KPK menangkap Lukas Enembe yang jelas selama bertahun-tahun korupsi untuk menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat Papua," kata koordinator mahasiswa, Charles Kossay.

DPR Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas pada CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas pada CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi sanski tegas kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Pasalnya, sebelum mendaftar, para CPNS sudah tahu konsekuensi yang dihadapi, dan seharusnya dapat bertanggung jawab dengan pilihan mereka.