'Hantu Laut' Turun Tangan Bubarkan Pendemo Omnibus Law, Marinir-Massa Berpelukan Sejumlah Marinir berjaga saat demo tolak omnibus law (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Massa aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah mulai membubarkan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10) sekitar pukul 17.51 WIB. Massa digiring oleh anggota Marinir untuk membubarkan diri mengantisipasi kerusuhan.

Para 'Hantu Laut' langsung menggiring massa aksi ke arah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

Baca Juga

Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf

Terlihat massa aksi bernyanyi dan mengucapkan terimakasih kepada anggota TNI yang dengan persuasif membubarkan massa aksi.

Pantauan merahputih.com, beberapa massa aksi juga terlihat memeluk anggota TNI dan berjanji tidak akan membuat kerusuhan.

Marinir menggiring massa aksi membubarkan diri (MP/Kanugraha)

Saat ini, berdasarkan pantauan, anggota polisi sudah membuka sebagian kawat berduri di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat.

Sebelumnya, kerusuhan aksi tersebut sempat pecah. Para massa aksi sempat menembakan petasan dan melemparkan botol aqua ke arah pihak kepolisian.

Baca Juga

Ini Alasan Aparat Tak Boleh Pakai Senpi saat Demo Setahun Jokowi

Selain itu, massa aksi juga membakar ban sehingga menimbulkan asap yang mengepul didepan Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Akui Masih Ada Pekerja Migran Yang Tidak Terlindungi
Indonesia
Jokowi Akui Masih Ada Pekerja Migran Yang Tidak Terlindungi

Tugas semua pihak adalah membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya.

DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI
Indonesia
DPRD Belum Tentukan Fit and Proper Test Cawagub DKI

DPRD DKI Jakarta masih mempertimbangkan terkait adanya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa
Indonesia
Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

"Demikian juga dengan pemberhentian Gubernur, Mendagri tidak bisa sok kuasa sebab ada syarat dan tahap yang harus ditempuh," pungkasnya.

Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs
Indonesia
Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs

Wacana rekonsiliasi nasional pasca-kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab menuai sorotan.

Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah kasus pasien sembuh mengalami penambahan 510 pasien menjadi 11.414 orang

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember

Ali enggan menyampaikan secara rinci mengenai dugaan kasus maupun pihak yang telah dimintai keterangan lantaran masih dalam tahap penyelidikan

 Baru Saja Terima Asimilasi dari Kemenkumham, Napi LP Ambarawa Curi Lagi
Indonesia
Baru Saja Terima Asimilasi dari Kemenkumham, Napi LP Ambarawa Curi Lagi

Pelaku pencurian bernama Ade Kurniawan (23) warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tersebut diketahui baru saja bebas dari LP Ambarawa, Jawa Tengah

Anak Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Anak Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Rizqi diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA yang menjerat sang ayah

 Hentikan 36 Penyelidikan, KPK Klaim Kasus Newmont dan Century Jalan Terus
Indonesia
Hentikan 36 Penyelidikan, KPK Klaim Kasus Newmont dan Century Jalan Terus

Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL,bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali Fikri

KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang