Hampir Setengah Pegawai KPK Desak Penundaan Pelantikan Jadi PNS KPK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Hampir setengah pegawai KPK yang dinyatakan lulus atau 588 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 1.274 yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) meminta proses pelantikan yang direncakanan jelang hari Pancasila, 1 Juni 2021 ditunda. Permintaan ini, buntut dari tak diloloskanya sejumlah pegawai KPK dalam TWK hingga berbuntut pemecatan.

"Update-nya pegawai yang lolos TWK minta pelantikan jadi ASN ditunda," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) Sujanarko, kepada wartawan, Minggu (30/5).

Baca Juga:

Eks Pegawai Sebut Ada Tangan Berkuasa yang Ingin Membunuh KPK

Ke-588 pegawai itu terdiri dari 146 gabungan Deputi Pencegahan, Monitoring, Kesekjenan, dan lain-lain. Kemudian 57 pegawai dari Direktorat Pengaduan Masyarakat, 42 orang Penyidik, 75 orang dari Direktorat Penyelidikan dan Gabungan PJKAKI-DNA.

Sebelumnya, pimpinan KPK, BKN, KemenPAN RB dan Kemenkumha, berkilah dengan berdasarkan penilaian tim asesor, sebanyak 24 pegawai KPK dinilai masih mempunyai kesempatan menjadi ASN dan 51 pegawai disebut tak bisa lagi bergabung dengan KPK karena mendapat nilai 'merah' dan akan berhenti pada 1 November 2021.

Sampai saat ini, atau jelang pelantikan, pimpinan KPK, belum menyampaikan surat keputusan (SK) 51 pegawai yang memiliki catatan 'merah' alias gagal menjadi ASN.

Sebelumnya, sebanyak 75 orang penyelidik KPK yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) meminta penundaan pelantikan yang awalnya direncanakan pada 1 Juni 2021. Surat tersebut ditujukan kepada lima orang pimpinan KPK dengan asal pengirim "Pegawai Direktorat Penyelidikan".

"Penundaan pelantikan hingga ada kejelasan mengenai pelaksanaan peralihan pegawai KPK telah sesuai dengan aturan, prinsip hukum dan arahan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini agar lebih dahulu memperbaiki pelaksanaan peralihan pegawai KPK sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru secara materiil maupun formil," demikian disebutkan dalam surat tersebut.

Berdasarkan laporan tahunan KPK pada 2019, jumlah penyelidik di KPK adalah sebanyak 96 orang. Ada dua alasan yang menyebabkan mereka meminta penundaan pelantikan sebagai ASN tersebut. Alasan pertama adalah adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum.

Aturan itu adalah Putusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai adanya penyerahan tugas dan tanggung jawab pegawai, maupun menjadikan hasil tes sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.

Selain itu pernyataan Presiden Jokowi pada 17 Mei 2021 meminta hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

"Merujuk pada prinsip-prinsip yang dikehendaki Presiden, dalam hal ini adalah meminta agar 'negara hadir' untuk menyelesaikan persoalan terkait tidak lolos-nya 75 orang rekan kami, saudara kami, anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, melalui mekanisme perbaikan melalui pendidikan kedinasan, dan bukan dengan melepas mereka," demikian disebutkan.

KPK.  (Foto:  Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Alasan kedua adalah dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum dan cita-cita pemberantasan korupsi yang terbuat dalam siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebutkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK menggunakan Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB68) dan Integritas yang biasanya digunakan dalam kenaikan jabatan atau juga digunakan oleh TNI sebagai bentuk pengujian psikologi pegawai/ anggota TNI.

"Sepengetahuan kami, dalam penggunaan Tes IMB-68 selama ini, tidak ada satupun penggunaannya terhadap ASN/TNI/pegawai lain yang digaji negara dalam tingkat 'non-entry' level, yang berakibat hilangnya status pegawai dimaksud. IMB-68 tidak bisa serta merta menjadi alat ukur kebangsaan," seperti disebutkan dalam surat tersebut.

Ke-75 penyelidik tersebut meminta agar Pimpinan KPK menjamin seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden Joko Widodo.

"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kami tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai atau segala bentuk yang berakibat tidak beralihnya pegawai KPK sebagai ASN," tulis mereka. (Knu)

Baca Juga:

Novel Baswedan: Stigma Pegawai KPK Tak Bisa Dibina Bentuk Penghinaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Orang Daftar Jadi Relawan Bantu Pemkot Surabaya Lawan COVID-19
Indonesia
Ribuan Orang Daftar Jadi Relawan Bantu Pemkot Surabaya Lawan COVID-19

Untuk bidang kedaruratan, memang dipilih dari para relawan yang memiliki latar belakang medis

Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas
Indonesia
Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas

Kemenkes meminta daerah untuk melakukan pengkinian aplikasi PCare

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat

"Peran wapres juga belum terlihat. Dia juga tak banyak berperan. Kemudian dia juga belum mampu menggandeng tokoh agama, buktinya UU Cipta kerja banyak protes dari NU dan Muhammadiyah," ujar Trubus.

Kemenhub Siapkan Regulasi Pengawasan Larangan Mudik 2021
Indonesia
Kemenhub Siapkan Regulasi Pengawasan Larangan Mudik 2021

Kementerian Perhubungan mempersiapkan aturan pengendalian transportasi pada masa mudik Lebaran 2021.

TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis
Indonesia
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis

Tokoh Adat Kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda menyampaikan apresiasi kepada satgas TNI Pos Kalilapar yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak di kampungnya.

Respons Kubu Moeldoko Terkait Gugatan Kubu AHY
Indonesia
Respons Kubu Moeldoko Terkait Gugatan Kubu AHY

Kubu Moeldoko merespons santai gugatan yang dilayangkan DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Seli Serdang.

Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat

Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya bakal calon kepala daerah hanya peduli pada kekuasaan, tidak pada keselamatan warganya di tengah pandemi.

Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada
Indonesia
Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada

Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang

Vaksinasi Massal Dimulai Pekan Depan, Masyarakat Padat Interaksi Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksinasi Massal Dimulai Pekan Depan, Masyarakat Padat Interaksi Jadi Prioritas

Jokowi juga meminta para wali kota beserta wakilnya dapat melakukan perencanaan vaksinasi dengan detail