Hampir 40 Ribu Napi Bebas Lewat Asimilasi dan Integrasi Penangkapan eks napi asimilasi di Banjarmasin. (ANTARA/Gunawan Wibisono)

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan hampir 40.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dari lembaga pemasyarakatan guna menangkal penyebaran COVID-19.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada 27 Mei 2020, sebanyak 39.976 narapidana telah dibebaskan melalui program tersebut.

"Total data Asimilasi dan Integrasi adalah 39876. Data ini dikumpulkan dari 525 UPT Pemasyarakatan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Sejumlah Eks Napi Asimilasi Diberdayakan Bantu Siskamling Cegah Corona

Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.473 warga binaan dibebaskan melalui proses hak asimilasi. Rinciannya, sebanyak 36.549 dari narapidana dan 934 orang lainnya berstatus warga binaan anak.

Sedangkan 2.403 warga binaan lainnya dibebaskan melalui hak integrasi. "Narapidana sebanyak 2.360, dan anak berjumlah 43," imbuh Rika.

Pembebasan narapidana dan anak itu, telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tertanggal 30 Maret 2020.

Tim macan gading Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu usai menangkap empat pelaku pencurian 11 unit sepeda motor di Bengkulu. (Foto Antaranews.com/HO).
Tim macan gading Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu usai menangkap empat pelaku pencurian 11 unit sepeda motor di Bengkulu. (Foto Antaranews.com/HO).

Keputusan itu menerangkan, pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan (rutan) dari pandemi Covid-19.

Terkait pembebasan anak melalaui proses asimiliasi, dapat dilakukan untuk narapidana yang sudah menjalani 2/3 dan jatuh pada 31 Desember 2020. Selain itu, ketentuan itu berlaku untuk narapidana anak yang setengah massa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020.

Pembebasan melalui proses asimilasi juga dapat berlaku untuk anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing. Nantinya, surat kepututusan asimilasi akan dikeluarkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Baca Juga:

Hari Raya Waisak, 1.948 Napi Beragama Buddha Diberi Remisi Khusus

Sedangkan proses pembebasan dengan mekanisme integrasi, dapat dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 hukumannya, dan anak yang sudah menjalani setengah massa pidananya.

Pembebasan melalui proses integarsi juga dapat berlaku untuk anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing. Nantinya, usulan pembebasan dapat dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, dan penerbitan surat dilakukan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara
Indonesia
Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara

Menurutnya, pelanggaran itu penyebab dari penyebaran kasus COVID-19 di perusahaan.

Usai Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi Pantau Vaksinasi dan Resmikan KRL Yogya-Solo
Indonesia
Usai Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi Pantau Vaksinasi dan Resmikan KRL Yogya-Solo

Presiden ikut menyalatkan jenazah almarhum di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional
Indonesia
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Penyuap Juliari Akui Berikan 2 Sepeda Brompton ke Operator Ihsan Yunus
Indonesia
Penyuap Juliari Akui Berikan 2 Sepeda Brompton ke Operator Ihsan Yunus

Yogas merupakan orang kepercayaan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan
Indonesia
Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan

Terdakwa Rizieq Shihab tetap bersikukuh meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggelar persidangan secara offline dengan agenda pembacaan eksepsi kasus dugaan protokol kesehatan.

Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies

Gubernur Anies Baswedan disebut orang yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur

Survei Solo Raya Polling, Popularitas dan Elektabilitas Gibran Ungguli Purnomo
Indonesia
Survei Solo Raya Polling, Popularitas dan Elektabilitas Gibran Ungguli Purnomo

Hasil survei yang dilakukan selama sepekan tersebut melibatkan 1.008 responden yang diacak dari 126 titik daerah.

Megawati Minta Bertemu Risma Bahas Kesenjangan Sosial
Indonesia
Megawati Minta Bertemu Risma Bahas Kesenjangan Sosial

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa di Bulan Bung Karno, partai akan berkonsentrasi dalam konsolidasi menyeluruh.

KPU Batasi Tim Saat Debat Pilkada Medan
Indonesia
KPU Batasi Tim Saat Debat Pilkada Medan

KPU Medan rencananya akan menggelar debat kandidat pasangan peserta Pilkada Medan 2020 hingga tiga kali, yakni pada 7 November 2020, 21 November 2020 dan 5 Desember 2020.

KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai
Indonesia
KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai

KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.