Hamdan Zoelva Nilai Gugatan Yusril Terkait AD/ART Demokrat Tidak Lazim Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva bersiap memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

MerahPutih.com - Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menilai gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tidak lazim.

Menurutnya, gugatan tersebut tidak lazim lantaran Yusril menjadikan AD/ART Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Demokrat Sindir Moeldoko: Kalau Mau Jadi Presiden Bikin Partai Sendiri

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 memberi batasan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yg mengikat.

Norma tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia menilai, dari batasan itu, AD/ART partai politik termasuk Partai Demokrat jelas bukan peraturan perundang-undangan.

"Karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum, dia hanya mengikat PD dan anggotanya, tidak mengikat keluar," kata Hamdan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/10).

Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva (tengah), Heru Widodo (kiri) dan Mehbob (kanan) usai menyerahkan berkas permohonan sebagai termohon intervensi atau pihak terkait di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/10/2021). Perkara permohonan pengujian anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Demokrat di Mahkamah Agung oleh Muh Isnaini Widodo dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva (tengah), Heru Widodo (kiri) dan Mehbob (kanan) usai menyerahkan berkas permohonan sebagai termohon intervensi atau pihak terkait di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/10/2021). Perkara permohonan pengujian anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Demokrat di Mahkamah Agung oleh Muh Isnaini Widodo dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Lebih lanjut, Hamdan mengatakan, Anggaran Dasar partai politik merupakan peraturan internal yang dibuat dan disepakati oleh anggota partai. Hal ini disepakati sebagai rule of the game internal dalam berorganisasi, sehingga tidak berlaku keluar, hanya berlaku diinternalnya saja.

"Artinya bagi mereka yang mau masuk partai tersebut harus membaca dan menaati paraturan internal partai tersebut," ujarnya.

Menurut Hamdan, partai politik bukan lembaga negara karena tidak dibentuk oleh negara. Ia juga tidak diberikan atribut dan wewenang negara, dan lambangnya pun tak boleh serupa dengan lambang negara.

Lalu, kalaupun parpol diatur UU, menurutnya hal itu merupakan sesuatu yang wajar, karena pelaksanaan hak berkumpul dan berserikat juga diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945.

"Tapi tidak benar hanya karena diatur UU, suatu badan hukum langsung disimpulkan sebagai badan atau lembaga negara," kata dia. (Pon)

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi
Indonesia
Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi

Sikap keras Dudung terhadap FPI juga menjadi pertimbangan Jokowi memilih eks Pangdam Jaya itu menjadi KSAD.

Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat
Indonesia
Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat

Sudah ada Intruksi pada sekolah-sekolah untuk surveilans di tiap sekolah dan kampus

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang
Indonesia
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang

Per Sabtu 12 Desember 2020, RSD Wisma Atlet merawat sebanyak 3.001 pasien terkonfirmasi positif COVID-19

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengirimkan stop vaksin COVID-19 tambahan.

PPKM Darurat di Hari Pertama Kerja, Kapasitas di KRL Seperti Biasa Saja
Indonesia
PPKM Darurat di Hari Pertama Kerja, Kapasitas di KRL Seperti Biasa Saja

Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan, saat KRL mendekati stasiun Tanah Abang, kapasitas gerbong KRL semakin padat. Orang yang berdiri semakin berimpitan dan tidak ada jarak satu sama lain.

Cita-Cita dan Kemenangan Ronde Pertama Firli Bahuri
Indonesia
Cita-Cita dan Kemenangan Ronde Pertama Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri menilai pelantikan pegawai KPK menjadi ASN merupakan kabar baik bagi oligarki dan telah menjadi pancasilais

Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen
Indonesia
Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen

Supaya semua parpol peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan capres-cawapres masing-masing

Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Munardo mengakui, pemerintah kewalahan menghadapi virus COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan.

KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar
Indonesia
KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar

Sementara pada 2020 KBRI telah menyelesaikan 69 kasus pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

KPK Buru Truk Pembawa Barbuk Kasus Pajak dari Kantor PT Jhonlin Haji Isam
Indonesia
KPK Buru Truk Pembawa Barbuk Kasus Pajak dari Kantor PT Jhonlin Haji Isam

KPK bakal terus memburu truk yang membawa kabur barang bukti kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.