Hamdan Zoelva Nilai Gugatan Yusril Terkait AD/ART Demokrat Tidak Lazim Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva bersiap memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

MerahPutih.com - Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menilai gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tidak lazim.

Menurutnya, gugatan tersebut tidak lazim lantaran Yusril menjadikan AD/ART Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Demokrat Sindir Moeldoko: Kalau Mau Jadi Presiden Bikin Partai Sendiri

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 memberi batasan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yg mengikat.

Norma tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia menilai, dari batasan itu, AD/ART partai politik termasuk Partai Demokrat jelas bukan peraturan perundang-undangan.

"Karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum, dia hanya mengikat PD dan anggotanya, tidak mengikat keluar," kata Hamdan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/10).

Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva (tengah), Heru Widodo (kiri) dan Mehbob (kanan) usai menyerahkan berkas permohonan sebagai termohon intervensi atau pihak terkait di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/10/2021). Perkara permohonan pengujian anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Demokrat di Mahkamah Agung oleh Muh Isnaini Widodo dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva (tengah), Heru Widodo (kiri) dan Mehbob (kanan) usai menyerahkan berkas permohonan sebagai termohon intervensi atau pihak terkait di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/10/2021). Perkara permohonan pengujian anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Demokrat di Mahkamah Agung oleh Muh Isnaini Widodo dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Lebih lanjut, Hamdan mengatakan, Anggaran Dasar partai politik merupakan peraturan internal yang dibuat dan disepakati oleh anggota partai. Hal ini disepakati sebagai rule of the game internal dalam berorganisasi, sehingga tidak berlaku keluar, hanya berlaku diinternalnya saja.

"Artinya bagi mereka yang mau masuk partai tersebut harus membaca dan menaati paraturan internal partai tersebut," ujarnya.

Menurut Hamdan, partai politik bukan lembaga negara karena tidak dibentuk oleh negara. Ia juga tidak diberikan atribut dan wewenang negara, dan lambangnya pun tak boleh serupa dengan lambang negara.

Lalu, kalaupun parpol diatur UU, menurutnya hal itu merupakan sesuatu yang wajar, karena pelaksanaan hak berkumpul dan berserikat juga diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945.

"Tapi tidak benar hanya karena diatur UU, suatu badan hukum langsung disimpulkan sebagai badan atau lembaga negara," kata dia. (Pon)

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prabowo Dinilai Khianati Kader Gerindra Kalau jadi Cawapres Puan
Indonesia
Prabowo Dinilai Khianati Kader Gerindra Kalau jadi Cawapres Puan

"Bukan nggak mungkin. Kalau Prabowo jadi wakil, yang kasihan itu Prabowo, mengkhianati kader partai yang berharap beliau menjadi presiden. Nggak cocok begitu kan menurut saya," kata Desmond

Indonesia Yakin Mampu Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM
Indonesia
Indonesia Yakin Mampu Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM

Kondisi ekonomi nasional cukup solid untuk menghadapi dampak kenaikan harga jual BBM Pertamina lantaran deflasi nasional yang diumumkan BPS minus 0,21 persen pada kuartal II 2022.

Jokowi Terima Penghargaan Global Citizen Award, Didedikasikan untuk Rakyat Indonesia
Indonesia
Jokowi Terima Penghargaan Global Citizen Award, Didedikasikan untuk Rakyat Indonesia

Presiden Jokowi menerima penghargaan “Global Citizen Award” dari lembaga pemikiran AS, Atlantic Council, atas kepemimpinannya di panggung dunia.

Shell Dukung Implementasi Standar Emisi Euro 4 di Indonesia
Indonesia
Shell Dukung Implementasi Standar Emisi Euro 4 di Indonesia

Tingginya angka kendaraan bermotor ini secara langsung turut meningkatkan jumlah konsumsi bahan bakar sehingga kadar gas buang (emisi) yang dihasilkan juga semakin tinggi.

Kasus COVID-19 Diklaim Makin Membaik, Jokowi Justru Peringatkan Dua Hal Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Diklaim Makin Membaik, Jokowi Justru Peringatkan Dua Hal Ini

Jokowi juga menyertakan foto benda-benda yang gunakan sehari-hari utuk beraktifitas

Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman
Indonesia
Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman

Kejagung meminta penyidik Densus segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, sesuai Pasal 8 ayat 3b, Pasal 138 ayat 1 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum
Indonesia
Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum

Beredar foto polantas menggunakan mobil dinas patroli untuk berpacaran.

Besok, Sidang Etik Wadir Krimum Polda Metro AKBP Jerry Siagian Bakal Digelar
Indonesia
Besok, Sidang Etik Wadir Krimum Polda Metro AKBP Jerry Siagian Bakal Digelar

Polri akan menggelar sidang etik terkait pelanggaran dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terduga pelanggar mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian, Jumat (9/8/2022) besok.

Harga Referensi CPO Turun untuk Periode 16-30 September
Indonesia
Harga Referensi CPO Turun untuk Periode 16-30 September

Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode 16-30 September 2022 adalah USD 846,32/MT.

Fraksi Partai Demokrat Ngotot Bentuk Pansus Minyak Goreng
Indonesia
Fraksi Partai Demokrat Ngotot Bentuk Pansus Minyak Goreng

Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu yang terus memperjuangkan terbentuknya Pansus minyak goreng.