Halau Pemudik, Pemkab Sleman Pasang Penyekat di Jalur Tikus Perbatasan Penyekatan kendaraan pemudik. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta DIY memasang penyekat jalan disejumlah jalur tikus selama masa pelarangan mudik. Tindakan ini dilakukan untuk menghalau seluruh pemudik yang akan masuk ke dalam wilayah DIY.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Arip Permana menjelaskan, penghadangan tersebut akan dilakukan tim gabungan yang terdiri dari polsek terdekat, Satgas COVID-19 masing-masing kelurahan dan Satpol PP.

Baca Juga:

Mulai 6 Mei, Kendaraan Mudik Masuk Banten Bakal Diputar Balik

"Titik fokus pengawasan meliputi di wilayah timur di Kecamatan (Kapanewon) Prambanan, Sindumartani, dan Kecamatan Cangkringan yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten," kata Arip saat Jumpa pers di Kantor Bupati Sleman Yogyakarta, Selasa (04/05).

Kemudian, untuk wilayah utara, wilayah Balerantai, Kecamatan Turi, dan di Kecamatan Tempel untuk perbatasan dengan Kabupaten Magelang.

"Selain itu untuk wilayah barat pengawasan dilakukan di wilayah Sendangagung, Kecamatan Minggir dan di wilayah Pelemgurih, Kecamatan Gamping," katanya.

Pelaksana Tugas Kadishub Sleman Arif Permana. (Foto: Teresa Ika)
Pelaksana Tugas Kadishub Sleman Arif Permana. (Foto: Teresa Ika)

Ia mengatakan, untuk pos pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas dan penumpang di Wilayah Kabupaten Sleman meliputi, posko monitoring penumpang di Terminal Prambanan, Terminal Condongcatur, Terminal Gamping dan Terminal Pakem.

"Sedangkan Posko monitoring lalu lintas meliputi posko monitoring Denggung di Jalan Magelang," katanya. (Teresa Ika/ Yogyakarta)

Baca Juga:

PT KAI Minta Masyarakat Tak Berbuat Curang agar Lolos Mudik Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Media Online Malaysia kini didenda Rp1,7 Miliar, Anwar Ibrahim Prihatin
Dunia
Media Online Malaysia kini didenda Rp1,7 Miliar, Anwar Ibrahim Prihatin

Pemimpin Oposisi Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinannya atas denda yang sangat tinggi yang dijatuhkan pada media online tersebut.

Polemik Evi Novida Ginting, DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik
Indonesia
Polemik Evi Novida Ginting, DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik

Ini dua hal yang berbeda antara problem hukum dengan problem etik

Sudah Penyidikan, Polisi Layangkan Surat Panggilan Pada Anji
Indonesia
Sudah Penyidikan, Polisi Layangkan Surat Panggilan Pada Anji

Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan atas tuduhan menyebar berita bohong. Laporan muncul setelah Keduanya menghadirkan konten kontroversial yang membahas obat penangkal COVID-19.

Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat

Pemerintah meminta kesiapsiagaan seluruh daerah destinasi wisata untuk antisipasi terjadinya klaster libur panjang.

 Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi
Indonesia
Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi

Menurut Novel, hal itu menutup upaya pembuktian guna mencari tahu siapa aktor intelektual yang menyuruh kedua terdakwa melakukan tindak kejahatan.

Aksi Risma Temui Pengemis dan Tuna Wisma di Ibu Kota
Indonesia
Aksi Risma Temui Pengemis dan Tuna Wisma di Ibu Kota

Kemensos menyediakan pendamping bagi pemulung dan pengemis agar mendapatkan keterampilan, seperti membuat kue dan memanfaatkan sampah menjadi kerajinan layak jual.

Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU
Indonesia
Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU

Dari aspek pemeliharaan, kondisi barang bekas tentu membuat biaya pemeliharaan sulit ditaksir

Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik
Indonesia
Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pernyataannya di media ketika WP KPK melakukan pembelaan atas pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.

Teknologi Digital Jadi Pilihan Perusahaan Asuransi Percepat Layanan Saat Pandemi
Indonesia
Teknologi Digital Jadi Pilihan Perusahaan Asuransi Percepat Layanan Saat Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja industri asuransi masih terkoreksi hingga kuartal III/2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

BKPM Bikin Sistem Layanan Cepat Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
Indonesia
BKPM Bikin Sistem Layanan Cepat Setelah UU Cipta Kerja Disahkan

Omnibus Law UU Cipta Kerja memfasilitasi kebutuhan investasi dalam berinvestasi di Indonesia yang selama ini kerap terhambat.