Hakim Vonis Penyuap Eks Gubernur Kepri 1,5 Tahun Penjara Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (5/2) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada satu tahun dan enam bulan penjara terhadap penyuap mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, Kock Meng.

Hakim meyakini, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri ini memberikan suap kepada Nurdin Basirun.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Kepri

Vonis tersebut lebih dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK yang menuntut Kock Meng dengan pidana penjara selama dua tahun.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Kock Meng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu," kata Ketua Majelis Hakim Iim Nurohim membacakan amar putusan di Pengadipan Tipikor Jakarta, Senin (10/2).

Kock Meng juga diwajibkan membayar denda senilai Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menilai, Kock Meng terbukti menyuap Nurdin Basirun sebesar Rp45 juta dan SGD11.000

Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7) (Foto: antaranews)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7) (Foto: antaranews)

Perbuatan Kock Meng disebut dilakukan bersama-sama dengan Abu Bakar dan Johanes Kodrat. Nurdin Basirun menerima uang tersebut melalui eks Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Budy Hartono dan eks Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan.

Suap tersebut dilakukan berkaitan dengan izin prinsip pemanfaatan laut dan lokasi reklamasi di wilayah sekitar Kepulauan Riau. Pemberian suap itu bertujuan agar Nurdin selaku Gubernur Kepri menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan laut atas nama Kock Meng seluas 6,2 hektare.

Selain itu, pemberian suap terkait surat izin prinsip pemanfaatan laut atas nama pemohon lainnya yakni Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

Baca Juga:

Plt Gubernur Kepri Minta Jokowi Tetapkan Natuna Jadi Kawasan Khusus

Majelis hakim menyatakan, ada beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun yang memberatkan, hakim menilai perbuatannya tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara itu perbuatan meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum sebelumnya, berprilaku sopan, dan memiliki tanggungan keluarga.

Kock Meng diyakini melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor BPKAD dan Bappelitbang Kepri Terkait Suap Izin Reklamasi


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH