Hakim Vonis Djoko Tjandra 4 Tahun 6 Bulan Penjara Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 4 Tahun dan 6 bulan pidana bagi Djoko Tjandra dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Vonis Djoko Tjandra lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

Hakim menyatakan Djoko Tjandra terbukti telah menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Hakim saat membacakan amar putusan, Senin (5/4).

Djoko Tjandra. Foto: Antara

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal memberatkan Djoko Tjandra dinilai tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Perbuatan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyuapan dilakukan ke penegak hukum," kata Hakim

Untuk hal meringankan, Djoko Tjandra dinilai bersikap sopan selama persidangan. Djoko juga dinilai sudah berusia lanjut.

Djoko lewat rekannya Tommy Sumardi memberikan uang kepada eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, sebanyak S$200 ribu dan US$370 ribu.

Dia juga terbukti memberikan uang sejumlah US$100 ribu kepada eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo. Hal tersebut dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum karena berstatus buron.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selain itu, Djoko terbukti menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk pengurusan fatwa MA.

Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA terkait kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Djoko dinilai terbukti menyuap Pinangki sejumlah US$500 ribu. Jaksa menjelaskan uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko.

Duit tersebut diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Djoko juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Banjir Gugat Anies ke PTUN Jakarta, Minta Ganti Rugi Rp 1 Miliar
Indonesia
Korban Banjir Gugat Anies ke PTUN Jakarta, Minta Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Korban banjir Jakarta tahun 2021 menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anues Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

DKI Jakarta Naikkan Target Vaksinasi COVID-19 Jadi 11 Juta
Indonesia
DKI Jakarta Naikkan Target Vaksinasi COVID-19 Jadi 11 Juta

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, untuk dosis pertama vaksin COVID-19, Sampai Senin (9/8) telah disuntikkan kepada 8.507.635 orang, sedangkan untuk dosis kedua kini sudah mencapai 3.532.646 orang.

Satpol PP Diminta Rapatkan Barisan, Moeldoko: Anda Aktor Utama Penegakan Prokes
Indonesia
Satpol PP Diminta Rapatkan Barisan, Moeldoko: Anda Aktor Utama Penegakan Prokes

Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajurit-nya satu per satu

Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital
Indonesia
Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital

Lebih menyedihkan lagi adalah 'cost politik' sekarang ini sangat mahal

Pascateror KKB, Pelayanan Penerbangan ke Wangbe Ditutup Sementara
Indonesia
Pascateror KKB, Pelayanan Penerbangan ke Wangbe Ditutup Sementara

Pelayanan penerbangan ke Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, ditutup sementara pasca teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pilot pesawat Susi Air yang terjadi Jumat (12/3).

Reaktif Saat Berkerumun di Malam Pergantian Tahun, Siap-Siap Dikirim ke Wisma Atlet
Indonesia
Reaktif Saat Berkerumun di Malam Pergantian Tahun, Siap-Siap Dikirim ke Wisma Atlet

Ada penutupan ruas menuju kawasan Monas terhitung mulai pukul 19.00 WIB

Sarankan Anak TK Tak BJJ, Kak Seto: Kenapa Enggak Belajar dengan Ayah dan Bunda di Rumah
Indonesia
BMKG: Sejumlah Wilayah Terjadi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
BMKG: Sejumlah Wilayah Terjadi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Senin (12/7).

Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona
Indonesia
Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dinyatakan positif COVID-19.

Anies Buka Lowongan untuk Pelacak Kontak COVID-19
Indonesia
Anies Buka Lowongan untuk Pelacak Kontak COVID-19

Pemprov DKI Jakarta kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin membantu dalam penanganan COVID-19.