Hakim Vonis Djoko Tjandra 4 Tahun 6 Bulan Penjara Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 4 Tahun dan 6 bulan pidana bagi Djoko Tjandra dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Vonis Djoko Tjandra lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

Hakim menyatakan Djoko Tjandra terbukti telah menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Hakim saat membacakan amar putusan, Senin (5/4).

Djoko Tjandra. Foto: Antara

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal memberatkan Djoko Tjandra dinilai tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Perbuatan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyuapan dilakukan ke penegak hukum," kata Hakim

Untuk hal meringankan, Djoko Tjandra dinilai bersikap sopan selama persidangan. Djoko juga dinilai sudah berusia lanjut.

Djoko lewat rekannya Tommy Sumardi memberikan uang kepada eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, sebanyak S$200 ribu dan US$370 ribu.

Dia juga terbukti memberikan uang sejumlah US$100 ribu kepada eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo. Hal tersebut dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum karena berstatus buron.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selain itu, Djoko terbukti menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk pengurusan fatwa MA.

Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA terkait kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Djoko dinilai terbukti menyuap Pinangki sejumlah US$500 ribu. Jaksa menjelaskan uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko.

Duit tersebut diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Djoko juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Minta Karyawan Enggak Diam Saja Lihat Kantornya Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat meresahkan.

Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19

Tahapan kedua pun sudah dimulai hari ini Rabu (17/2)

500 Ribu Tenaga Kesehatan Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
500 Ribu Tenaga Kesehatan Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Sebanyak 500 ribu tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia telah menerima vaksin COVID-19, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Senin (1/2).

Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah
Indonesia
Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah

Kemendikbud mengubah perhitungannya dengan merujuk pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan Badan Pusat Statistik atau BPS.

Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI
Indonesia
Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kebijakan tersebut diperlukan karena makin tingginya angka penularan dan pasien COVID-19 di Jakarta.

Risma Perketat Aturan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Risma Perketat Aturan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan dua surat edaran untuk beberapa pihak untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur tahun baru.

Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang
Indonesia
Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang

Materi setiap segmen berbeda serta ada pertanyaan yang harus dijawab kedua paslon secara bergantian.

Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E
Indonesia
Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

event Formula E tidak akan membawa keuntungan bagi Jakarta

LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju
Indonesia
LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju

"LPSK menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk meninjau ulang norma UU ITE," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.