Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dicekal ke luar negeri terkait kasus suap (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyatakan banding atas putusan terhadap terdakwa Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat nonaktif Muzni Zakaria.

"JPU KPK, Senin (26/10) telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan terdakwa Muzni Zakaria," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Baca Juga

Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Rabu (21/10) telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Muzni terkait perkara suap proyek Masjid Agung dan Jembatan Ambayan, Solok Selatan.

Ali menyatakan alasan banding tersebut karena putusan terhadap Muzni itu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait dengan tidak dipertimbangkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Muzni Zakaria terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan
Muzni Zakaria diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastrutur ke Kabupaten Solok Selatan (Foto: antaranews)

Muzni terbukti bersalah melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang meminta Muzni divonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp3,375 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Baca Juga:

Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara

Muzni menjadi terdakwa atas kasus dugaan suap yang diterima dari seorang pengusaha bernama Muhammad Yamin Kahar yang sebelumnya juga telah divonis 2,5 tahun penjara.

Muzni diduga telah menerima uang sebesar Rp25 juta, kemudian uang Rp100 juta, berupa karpet masjid senilai Rp50 juta, dan terakhir Rp3,2 miliar sehingga totalnya Rp3,375 miliar atau setidak-tidaknya pada jumlah itu. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Geruduk Kantor Anies, GEPRAK Sebut Jalur Zonasi Utamakan Usia tak Adil
Indonesia
Geruduk Kantor Anies, GEPRAK Sebut Jalur Zonasi Utamakan Usia tak Adil

Menurutnya, seleksi berdasarkan usia memberikan ketidakadilan diskriminatif untuk calon siswa yang berusia lebih muda

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong
Indonesia
APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

"Sisa 25 persen tunjangan inilah yang dijanjikan akan diberikan pada 2021," ujar anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Viani Limardi

Tim Sukarelawan MER-C Indonesia Bertolak ke Jalur Gaza
Indonesia
Tim Sukarelawan MER-C Indonesia Bertolak ke Jalur Gaza

Tim supervisi MER-C Indonesia, baru bisa berangkat ke Gaza setelah mendapatkan izin masuk ke Mesir dan Gaza dari otoritas setempat

 Pengamat: Komposisi Dewas KPK Ibarat Tudung yang Bagus Tapi Makanannya Basi
Indonesia
Pengamat: Komposisi Dewas KPK Ibarat Tudung yang Bagus Tapi Makanannya Basi

"Ibarat meja makan, tudung makananya bagus dan indah tetapi makanan di dalamnya basi. (Maksudnya) meski dewas diisi orang-orang baik, tapi sistemnya tetap buruk," kata Feri

Survei Solo Raya Polling, Popularitas dan Elektabilitas Gibran Ungguli Purnomo
Indonesia
Survei Solo Raya Polling, Popularitas dan Elektabilitas Gibran Ungguli Purnomo

Hasil survei yang dilakukan selama sepekan tersebut melibatkan 1.008 responden yang diacak dari 126 titik daerah.

MUI Imbau Pemerintah dan DPR Tak Tunduk pada Produsen Minuman Beralkohol
Indonesia
MUI Imbau Pemerintah dan DPR Tak Tunduk pada Produsen Minuman Beralkohol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada pemerintah dan DPR agar tak tunduk pada para pedagang dan produsen minuman beralkohol.

'New Normal' Tak Bisa Dilakukan di Pesantren, Jika....
Indonesia
'New Normal' Tak Bisa Dilakukan di Pesantren, Jika....

RMI juga meminta pemerintah memberikan dukungan fasilitas kesehatan

 [HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akhirnya Berikan Kuota 10 GB Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akhirnya Berikan Kuota 10 GB Gratis

“Kalau pun gratis 10 GB, itu untuk kampus yang bekerja sama dengan kami,” ungkapnya kepada wartawam melalui sambungan telepon.

 PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin meminta kepada seluruh kalangan dan khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini.

Buntut Kasus Surat ke Camat, Andi Taufan Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia