Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dicekal ke luar negeri terkait kasus suap (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menjatuhkan vonis tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bupati nonaktif Solok Selatan, Muzni Zakaria.

Majelis Hakim menyatakan Muzni terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap terkait proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan. Putusan ini dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (21/10).

Baca Juga:

Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yosrizal juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muzni berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa Penuntut menuntut agar Muzni Zakaria dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Muzni Zakaria terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan
Muzni Zakaria diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastrutur ke Kabupaten Solok Selatan (Foto: antaranews)

Selain itu, Jaksa juga menuntut Muzni dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2.935.000.000 sesuai dengan suap yang diterima Muzni.

Namun, Majelis Hakim tidak bulat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Muzni. Salah seorang Hakim Anggota menyatakan dissenting opinion dan sepakat dengan tuntutan Jaksa terkait uang pengganti dengan dasar pertimbangan Pasal 17 dan pasal 18 UU Tipikor.

Baca Juga:

Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang terhadap Muzni Zakaria tersebut. Atas putusan tersebut, kata Ali Jaksa Penuntut KPK maupun Muzni Zakaria selaku terdakwa memutuskan untuk pikir-pikir.

"Atas putusan hakim ini baik penuntut umum maupun Terdakwa menyatakan pikir-pikir," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (21/10). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Motif di Balik Penunjukan Rudiantara Dirut PLN
Indonesia
Motif di Balik Penunjukan Rudiantara Dirut PLN

Rudiantara juga memimpin perusahaan telekomunikasi

Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19
Indonesia
Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19

Perian kartu andalan Presiden Joko Widodo itu tak sesuai dengan konteks mayoritas pekerja saat ini yang membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari.

 Anggota DPRD Solo dari Golkar Sumbangkan Tiga Bulan Gaji Untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Anggota DPRD Solo dari Golkar Sumbangkan Tiga Bulan Gaji Untuk Penanganan COVID-19

"Gaji yang kami sumbangkan nanti merupakan gaji pokok selama bulan Mei, Juni, dan Juli," kata Bandung kepada awak media di Solo, Jumat, (3/4).

Terbukti Suap Eks Dirut Garuda, Bos PT Mugi Rekso Abadi Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Terbukti Suap Eks Dirut Garuda, Bos PT Mugi Rekso Abadi Divonis 6 Tahun Penjara

Soetikno dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

PPATK Belum Proses Permintaan Periksa Keuangan Asabri
Indonesia
PPATK Belum Proses Permintaan Periksa Keuangan Asabri

"Belum-belum (diawasi dan diperiksa PPATK)," tutup Kiagus.

Cegah Penyebaran COVID-19, Salam-salaman Lebaran Tahun Ini Disarankan via Online
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, Salam-salaman Lebaran Tahun Ini Disarankan via Online

Adanya budaya silaturahim yang biasa dilakukan dengan berkunjung ke rumah sanak saudara dan tetangga,

Kejagung Periksa 27 Pemilik Saham Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa 27 Pemilik Saham Jiwasraya

Rekening saham milik 27 saksi tersebut dicek untuk menyelidiki ada tidaknya keterlibatan dalam korupsi Jiwasraya.

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra.

Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam
Indonesia
Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam

Aliansi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyediakan layanan pengawal bagi para pesepeda hingga 24 jam.

Electoral College, Penentu Kemenangan Presiden AS
Dunia
Electoral College, Penentu Kemenangan Presiden AS

Dari jajak pendapat, yang dilakukan CNN, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden unggul atas petahana Donald Trump di sejumlah negara bagian yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Trump.