Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/2). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari dan advokat Anita Kolopaking biasa mengurus perkara yang berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Majelis hakim menyebut, dalam komunikasi percakapan Pinangki dan Anita melalui aplikasi WhatsApp, terungkap keduanya membahas pengurusan perkara selain Djoko Tjandra. Salah satunya terkait grasi Annas Maamun.

"Percakapan ini membuktikan selain terkait dengan kasus Djoko Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan saksi Anita Kolopaking. Ditemukan pula percakapan terdakwa terkait grasi Annas Maamun," kata majelis hakim dalam persidangan, Senin (8/2).

Baca Juga:

Sosok King Maker Tak Terungkap meski Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Annas Maamun merupakan mantan Gubernur Riau yang menjadi terpidana perkara korupsi alih fungsi hutan dan divonis 7 tahun pidana penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Hukuman Annas Maamun berkurang satu tahun atau kembali menjadi 6 tahun sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama setelah Presiden Jokowi memberikan grasi melalui Keputusan Presiden 23/G Tahun 2019.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/1). (Desca Lidya Natalia)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/1). (Desca Lidya Natalia)

Menurut majelis hakim, bukti percakapan di WhatsApp itu menjadi bukti Pinangki dan Anita biasa mengurus perkara selain terkait Djoko Tjandra.

"Percakapan ini membuktikan selain terkait dengan kasus Djoko Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerjasama dengan saksi dari Anita Kolopaking khususnya terkait institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung Republik Indonesia," ujar hakim.

Baca Juga:

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki dinyatakan terbukti menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dan pencucian uang atas uang suap yang diterimanya dari Djoko Tjandra. (Pon)

Baca Juga:

Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo

Akun Facebook Hariyanto membagikan unggahan gambar sebuah masjid beserta narasi ke grup SEGAN pada Rabu (21/10) kemarin.

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan
Indonesia
DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

"Kenapa ketenangan? karena memang Jakarta ini klaster covid masih lumayan tinggi kan. Jadi, supaya fokus, kita selenggarakan pembahasan di sana," terangnya.

Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi
Indonesia
Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi

Kolaborasi dan jejaring para seniman dan tokoh lokal dari lereng Gunung Merapi.

Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital
Indonesia
Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat bernomor 141/4528/SJ, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau PAW.

Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap
Indonesia
Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya mendesak Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil-genap selama PPKM.

Pernikahan Anak Rizieq Diminta Taati Prokes dan Laksanakan 3M
Indonesia
Pernikahan Anak Rizieq Diminta Taati Prokes dan Laksanakan 3M

Rencananya, Rizieq Shihab akan menikahkan putrinya dengan pria bernama Irfan Alaydrus. Acara akan digelar di kediamannya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2
Indonesia
Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2

Pengerjaan revitalisasi TIM sudah dimulai pada pertengahan 2019 yang terbagi menjadi dua tahap yaitu fase satu dan fase dua

Kudeta Myanmar, Keberadaan Aung San Suu Kyi Tidak Diketahui
Dunia
Kudeta Myanmar, Keberadaan Aung San Suu Kyi Tidak Diketahui

Militer tidak memberikan informasi tentang di mana mereka ditahan atau bagaimana kondisi mereka.

Kota Banjarmasin Hilangkan Denda Uang Tunai Bagi Pelanggar Prokes
Indonesia
Kota Banjarmasin Hilangkan Denda Uang Tunai Bagi Pelanggar Prokes

Selain Kota Banjarmasin, di Kalimantan Selatan yang ditetapkan level 4 yakni, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Kotabaru.