Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menunggu dimulainya sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/12/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Ketua Majelis Hakim Mochamad Damis mengultimatum mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Azis diminta menghindari upaya suap menyuap dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah yang menjeratnya.

"Saudara terdakwa (Azis) saya ingin mengingatkan beberapa hal pada saudara, yang pertama saudara hadapi saja masalah ini, tidak usah berpikir untuk mengurus perkara saudara, apalagi kalau berpikir untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke majelis hakim," kata Damis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/12).

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS

Hakim bakal menyiapkan jadwal kalender persidangan dalam kasus ini. Sejumlah saksi juga sudah diminta dihadirkan untuk membuktikan dugaan suap yang dilakukan Azis.

"Yang pasti kalau saudara terbukti, ya kita akan nyatakan terbukti, kalau tidak ya kita nyatakan tidak terbukti dan akan saudara dibebaskan dan lain-lain," ujar Damis.

Dalam perkara ini, Azis didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 3,09 miliar dan USD36 ribu. Suap tersebut bertujuan agar Robin dan Advokat Maskur Husain membantu mengurus kasus korupsi yang melibatkan Azis dan Aliza Gunado di Lampung Tengah.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Pekan Depan

Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Azis juga didakwa melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Berkas Perkara Terdakwa Azis Syamsuddin Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setengah Warga DKI Pernah Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Setengah Warga DKI Pernah Terinfeksi COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut, setengah warga ibu kota pernah terpapar COVID-19.

Revolusi Mental, Mang Oded Minta Lomba Anak-anak di Bandung Diperbanyak
Indonesia
Revolusi Mental, Mang Oded Minta Lomba Anak-anak di Bandung Diperbanyak

Perlombaan kreativitas anak dinilai sebagai ruang untuk mewadahi minat dan bakat anak-anak.

Diserang Teroris, Mabes Polri Pastikan Tak Ada Pelanggaran Prosedur Pengamanan
Indonesia
Diserang Teroris, Mabes Polri Pastikan Tak Ada Pelanggaran Prosedur Pengamanan

Tidak ada pihak yang lalai menegakkan standard operating procedure (SOP) terkait lolosnya Zakiah Aini yang berhasil menyerang Mabes Polri.

Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Data sementara lima orang mengalami luka bakar berat dan 15 lainnya mengalami luka ringan akibat kebakaran ini.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus mengarahkan Agustri Yogasmara alias Yogas saat akan ikut dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos).

Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM
Indonesia
Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM

Dari informasi yang dihimpun, ada lima orang yang diamankan.

Dukung Perpanjangan PPKM, Muhammadiyah Minta Pemerintah Konsisten
Indonesia
Dukung Perpanjangan PPKM, Muhammadiyah Minta Pemerintah Konsisten

PP Muhammadiyah juga mengajak masyarakat agar terus berdoa

Satgas COVID-19 Minta Pembukaan Sekolah Tatap Muka Dilakukan Bertahap
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Pembukaan Sekolah Tatap Muka Dilakukan Bertahap

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) harus dilakukan secara bertahap.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Ternyata Sudah Diproduksi Tahun 2018
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Ternyata Sudah Diproduksi Tahun 2018

Akun Twitter Elizabeth Farrel (@Elizabe32413720) mengunggah cuitan berupa foto kemasan vaksin AstraZeneca yang diklaimnya diproduksi tanggal 15 Juli 2018.

Tim Tabur Ciduk Pejabat Kemenkes Terkait Kegiatan Fiktif
Indonesia
Tim Tabur Ciduk Pejabat Kemenkes Terkait Kegiatan Fiktif

Nurdiana ditangkap Kamis (21/1) malam pukul 22.00 WIB