Hakim Tolak Praperadilan MAKI Pada Mendag Soal Mafia Minyak Goreng Minyak goreng curah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Menteri Perdagangan dalam kasus dugaan mafia minyak goreng ditolak Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon praperadilan. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini nihil," kata kata Hakim Dewa Ketut Kartana pada sidang putusan gugatan praperadilan mafia minyak goreng yang diajukan oleh MAKI di Jakarta, Senin (25/4).

Baca Juga:

Cak Imin Ingatkan Pengusaha Patuhi Larangan Ekspor Minyak Goreng

Dewa Ketut mengungkapkan, salah satu pertimbangan hakim adalah bukti yang diajukan oleh para pemohon berupa hasil print out sebuah berita dari media daring.

Berita tersebut memuat pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai pihaknya, yang telah mengantongi nama-nama calon tersangka mafia minyak goreng dan akan mengungkapkannya pada hari Senin (21/3).

Akan tetapi, hingga Selasa (29/3), Menteri Perdagangan belum mengungkapkan nama-nama calon tersangka tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga, terjadi penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum. Atas dasar tersebut, pihaknya menggugat Menteri Perdagangan.

"Apakah pernyataan demikian (telah mengantongi nama-nama calon tersangka, red.) dapat disimpulkan telah melakukan proses oleh penyelidik atau bahkan sudah dilakukan penyidikan?" ujar Dewa Ketut.

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dewa Ketut Kartana dalam sidang Putusan Praperadilan Mafia Minyak Goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dewa Ketut Kartana dalam sidang Putusan Praperadilan Mafia Minyak Goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Dewa Ketut menegaskan, pernyataan Menteri Perdagangan di dalam pemberitaan tersebut bukan merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa pihak Kementerian Perdagangan telah melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Untuk menunjukkan bahwa pihak kementerian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dibutuhkan bukti berupa surat perintah untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan.

Menurut Hakim, apabila terdapat surat perintah dan pihak Kementerian Perdagangan tidak melakukannya, barulah gugatan praperadilan dapat dilakukan.

"Apabila suatu pernyataan yang demikian sudah disimpulkan telah melakukan proses atau serangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik, (dapat) menyebabkan ketertiban atau sistem atau prosedur hukum akan terganggu karena setiap orang yang mempunyai dugaan saja akan dapat mengajukan praperadilan terhadap serangkaian peristiwa yang masih dalam bentuk pernyataan," kata Dewa Ketut.

Hakim menyatakan, gugatan praperadilan oleh MAKI dan Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia (ASMAKI) sangat prematur dan hakim menolak gugatan tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Yaqut: Jum'at Agung Jadi Momentum Persatuan Wujudkan Indonesia Maju
Indonesia
Menag Yaqut: Jum'at Agung Jadi Momentum Persatuan Wujudkan Indonesia Maju

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan untuk memperingati Jumat Agung yang jatuh pada Jumat, 15 April 2022. Jumat Agung merupakan hari peringatan atas kematian Yesus Kristus.

Kominfo Beri Tambahan Waktu 5 Hari untuk PSE yang Belum Daftar
Indonesia
Kominfo Beri Tambahan Waktu 5 Hari untuk PSE yang Belum Daftar

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan memberikan waktu tambahan selama lima hari kepada Google dan kawan-kawan untuk mendaftar PSE.

Kelakar Hendra Setiawan setelah Lawan Jokowi, Lebih Berat dari The Minions
Indonesia
Kelakar Hendra Setiawan setelah Lawan Jokowi, Lebih Berat dari The Minions

"Hahaha. Lebih berat lawan Pak Jokowi," ujar Hendra sambil tertawa.

Komentari Stasiun Tebet, PSI Ajak Anies Naik Kereta ke Depok
Indonesia
Komentari Stasiun Tebet, PSI Ajak Anies Naik Kereta ke Depok

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti integrasi Stasiun Tebet, Jakarta Selatan yang dianggap bermasalah.

Banyak Pengangguran Lulusan SMK, Jabar Terapkan Kurikulum Ekonomi Digital
Indonesia
Banyak Pengangguran Lulusan SMK, Jabar Terapkan Kurikulum Ekonomi Digital

Kurikulum ekonomi digital mendorong siswa diberikan jalan menjadi pengusaha lokal mandiri yang memahami tren ekonomi.

Turis dari Enam Negara Ini Hanya Diperbolehkan Masuk ke Bali
Indonesia
Turis dari Enam Negara Ini Hanya Diperbolehkan Masuk ke Bali

Saat ini, pemerintah terus memperkuat sejumlah persiapan

Cak Imin Pastikan RUU TPKS Disahkan Jadi Inisiatif DPR saat Rapur Januari 2022
Indonesia
Cak Imin Pastikan RUU TPKS Disahkan Jadi Inisiatif DPR saat Rapur Januari 2022

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekesaran Seksual (RUU TPKS) merupakan aturan perundang-undangan strategis yang harus segera disahkan.

Investasi Minim, Krisis Energi Hantui Dunia
Dunia
Investasi Minim, Krisis Energi Hantui Dunia

Arab Saudi saat ini memproduksi 10,5 juta barel per hari, atau setiap sepersepuluh barel di dunia, dan kemungkinan akan meningkatkan produksi menjadi 11 juta barel per hari akhir tahun ini.

Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik
Indonesia
Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik

Pembukaan aliran dana ACT kepada publik untuk membuktikan temuan PPATK

ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok
Indonesia
ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum.