Hakim Tolak Praperadilan MAKI Pada Mendag Soal Mafia Minyak Goreng Minyak goreng curah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Menteri Perdagangan dalam kasus dugaan mafia minyak goreng ditolak Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon praperadilan. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini nihil," kata kata Hakim Dewa Ketut Kartana pada sidang putusan gugatan praperadilan mafia minyak goreng yang diajukan oleh MAKI di Jakarta, Senin (25/4).

Baca Juga:

Cak Imin Ingatkan Pengusaha Patuhi Larangan Ekspor Minyak Goreng

Dewa Ketut mengungkapkan, salah satu pertimbangan hakim adalah bukti yang diajukan oleh para pemohon berupa hasil print out sebuah berita dari media daring.

Berita tersebut memuat pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai pihaknya, yang telah mengantongi nama-nama calon tersangka mafia minyak goreng dan akan mengungkapkannya pada hari Senin (21/3).

Akan tetapi, hingga Selasa (29/3), Menteri Perdagangan belum mengungkapkan nama-nama calon tersangka tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga, terjadi penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum. Atas dasar tersebut, pihaknya menggugat Menteri Perdagangan.

"Apakah pernyataan demikian (telah mengantongi nama-nama calon tersangka, red.) dapat disimpulkan telah melakukan proses oleh penyelidik atau bahkan sudah dilakukan penyidikan?" ujar Dewa Ketut.

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dewa Ketut Kartana dalam sidang Putusan Praperadilan Mafia Minyak Goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dewa Ketut Kartana dalam sidang Putusan Praperadilan Mafia Minyak Goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Dewa Ketut menegaskan, pernyataan Menteri Perdagangan di dalam pemberitaan tersebut bukan merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa pihak Kementerian Perdagangan telah melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Untuk menunjukkan bahwa pihak kementerian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dibutuhkan bukti berupa surat perintah untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan.

Menurut Hakim, apabila terdapat surat perintah dan pihak Kementerian Perdagangan tidak melakukannya, barulah gugatan praperadilan dapat dilakukan.

"Apabila suatu pernyataan yang demikian sudah disimpulkan telah melakukan proses atau serangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik, (dapat) menyebabkan ketertiban atau sistem atau prosedur hukum akan terganggu karena setiap orang yang mempunyai dugaan saja akan dapat mengajukan praperadilan terhadap serangkaian peristiwa yang masih dalam bentuk pernyataan," kata Dewa Ketut.

Hakim menyatakan, gugatan praperadilan oleh MAKI dan Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia (ASMAKI) sangat prematur dan hakim menolak gugatan tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Sebut Jajaran Anies Tak Gubris Usulan Subsidi Pangan, malah Fokus ke Balapan
Indonesia
PSI Sebut Jajaran Anies Tak Gubris Usulan Subsidi Pangan, malah Fokus ke Balapan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi tak menggubris usulannya dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan.

Waspadai Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim
Indonesia
Waspadai Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim

BMKG meminta masyarakat mewaspadai hujan petir disertai angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dekati Mudik Lebaran, Pemerintah Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Dekati Mudik Lebaran, Pemerintah Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri

Pemerintah melakukan penyesuaian pada kebijakan perjalanan dalam negeri dan luar negeri menjelang datangnya periode mudik Idul Fitri 2022.

Kemenkes Sebut 2000 Dosis Vaksin Cacar Monyet Tiba Akhir Tahun Ini
Indonesia
Kemenkes Sebut 2000 Dosis Vaksin Cacar Monyet Tiba Akhir Tahun Ini

Kemenkes telah melakukan kontrak pemesanan 2.000 dosis Vaksin Cacar Monyet yang diperkirakan tiba di Indonesia pada tahun ini.

Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir
Indonesia
Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Memasuki usia 76 tahun, Polri diharapkan menjadi institusi yang lebih mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

Hasil Survei LSI: Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Capai 74 Persen
Indonesia
Hasil Survei LSI: Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Capai 74 Persen

Masyarakat disebut memiliki penilaian berbeda terkait kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menjalankan roda pemerintahan. Ada yang puas namun ada juga yang belum merasakan kepuasan akan kinerja Jokowi.

BMKG: Gempa di Luar Zona Subduksi Dapat Memicu Tsunami
Indonesia
BMKG: Gempa di Luar Zona Subduksi Dapat Memicu Tsunami

gempa di luar zona subduksi / outer rise selatan Jatim ini patut diwaspadai, meskipun di luar zona megathrust tetapi dengan mekanisme patahan turun akan dapat memicu tsunami seperti gempa dahsyat Sumba 1977, yang tsunaminya menelan korban ratusan orang di Sumbawa selatan.

 [HOAKS atau FAKTA]: Gelombang Panas Landa Indonesia, Suhu Capai 50 Celcius
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gelombang Panas Landa Indonesia, Suhu Capai 50 Celcius

Berdasarkan data hasil pengamatan BMKG, suhu maksimum terukur selama periode 1-7 Mei 2022 berkisar antara 33-36,1 derajat Celcius.

PDIP Panggil FX Rudy Buntut Dukung Ganjar Capres
Indonesia
PDIP Panggil FX Rudy Buntut Dukung Ganjar Capres

Pemanggilan itu imbas dari langkah Rudy yang menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres 2024.

Kota Tangerang Bikin Bazar Murah di Setiap Kelurahan
Indonesia
Kota Tangerang Bikin Bazar Murah di Setiap Kelurahan

Bazar ini akan digelar selama bulan September - Oktober 2022 di 13 kecamatan. Kegiatan bazar dimulai pada tanggal 12 September di Kecamatan Ciledug.